Ketua DPRD Jakarta Khoirudin mengatakan pihaknya akan mengikuti arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menghemat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025. Salah satu caranya dengan melarang anggota DPRD studi banding ke luar negeri.

"Ya sudah, misalnya perjalanan ke luar negeri kita hemat dan memang perjalanan ke luar negeri kita kan untuk mengevaluasi program yang sudah berjalan, bukan studi banding. Jadi nggak boleh studi banding, kita larang juga," kata Khoirudin kepada wartawan di DPRD Jakarta, Jumat (31/1/2025).

Ia menjelaskan bahwa perjalanan dinas ke luar negeri yang diperbolehkan hanya untuk menuntut ilmu. Pihaknya pun akan segera mengevaluasi program-program DPRD yang menggunakan APBD.

"Kita ingin dalam rangka mengevaluasi program, dalam rangka menuntut ilmu, short course yang ada di luar negeri. Itu yang dibolehkan," ungkapnya.

Sementara itu, anggaran untuk pelayanan publik tidak akan dipangkas. Sebab, kata dia, melayani masyarakat termasuk kebutuhan dasar yang anggarannya tidak boleh dipangkas.

"Kalau pelayanan publik nggak boleh dipotong, nggak boleh dipangkas. Karena kita kan pemerintah ini ada untuk melayani masyarakat. Jadi itu kayak pendidikan, nggak boleh dipangkas. Kesehatan, karena itu kebutuhan dasar nggak boleh dipangkas," ucapnya.

"Yang dipangkas tadi ya makan minum, rapat-rapat, studi banding, acara-acara seremonial, itu kita pangkas," sambungnya.

Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto menggelar penghematan belanja besar-besaran hingga Rp 306,69 triliun. Salah satu pos belanja yang dipangkas adalah perjalanan dinas kementerian/lembaga, sebesar Rp 256,1 triliun

Prabowo pun sudah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025 untuk rencana penghematan tersebut.

Pos anggaran yang dihemat dirinci Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam surat edaran S-37/MK.02/2025. Surat itu disebar pada 24 Januari 2025 kepada seluruh Menteri dan seluruh Kepala Lembaga. Surat juga menyasar ke Kapolri, Jaksa Agung, hingga Pimpinan kesekretariatan lembaga negara.

Dalam surat tersebut dijelaskan perjalanan dinas menjadi salah satu anggaran yang dihemat pemerintah dengan 16 pos anggaran lainnya. Rencananya, khusus untuk pengeluaran perjalanan dinas pemerintah menargetkan pemangkasan anggaran sampai 53,9%.

Soal perjalanan dinas sendiri, Prabowo sebelumnya pernah mengatakan pemerintah bisa hemat hingga Rp 20 triliun anggaran karena memangkas pengeluaran perjalanan dinas.

"Perjalanan dinas dikurangi, saya potong setengah, dengan itu bisa hemat Rp 20 triliun lebih. Berapa puluh ribu gedung sekolah diperbaiki dengan uang sebesar itu," sebut Prabowo dalam Sidang Kabinet di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, Rabu (22/1) yang lalu.