Kemendiktisaintek soal Demo ASN Ancam Mogok Massal: Sebaiknya Pikir Dua Kali
kumparanNEWS February 03, 2025 06:42 PM
Dosen Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) melakukan demonstrasi di kawasan Monas, Jakarta, Senin (3/2). Mereka menuntut pencairan tunjangan kinerja (tukin) 2020-2024 disegerakan.
Jika pencairan tukin tidak segera dilakukan, maka seluruh dosen ASN di lingkungan Kemendiktisaintek bakal melakukan aksi mogok massal.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendiktisaintek Togar M. Simatupang mengatakan, aksi mogok massal tidak mencerminkan kewibawaan seorang ASN. Sebaiknya para dosen tetap menjaga marwah seorang ASN.
Perbesar
Sekjen Kemendiktisaintek Togar M. Simatupang menjawab pertanyaan wartawan di Nusantara I, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (23/1/2025). Foto: Alya Zahra/kumparan
“ASN sebaiknya mengambil jalan yang berwibawa dan menjaga marwah ASN secara keseluruhan, bukan dengan cara-cara yang kurang arif dan mau menang sendiri,” kata Togar, Senin (3/2).
Togar menegaskan, keputusan penetapan dan pemberian tukin juga telah melibatkan persetujuan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan DPR RI. Sehingga dia meminta kepada seluruh dosen ASN untuk tidak bertindak gegabah. Apalagi dengan adanya keterbatasan ruang fiskal.
“Sebaiknya memikir dua kali, bahwa itu bukanlah keputusan Kemdiktisaintek sendiri, tetapi dilakukan dengan kementerian lain dan DPR,” tuturnya.
“Sudah dijelaskan ada keterbatasan ruang fiskal, jadi baru itu kebijakan yang optimal saat ini,” sambungnya.
Bakal Ajukan Gugatan Pencairan Tukin ke PTUN
Selain mengancam mogok massal, Aliansi Dosen Kemendiktisaintek Seluruh Indonesia (Adaksi) juga akan mengajukan gugatan ke PTUN apabila Tukin dari tahun 2020 tidak dibayar oleh pemerintah.
"Yang kedua adalah, kami akan tetap berjuang untuk pemerintah membayarkan Tukin dari tahun 2020. Dan kalau misalnya tidak ada iktikad baik dari pemerintah, kami akan maju ke PTUN," ungkap Koordinator Aksi Tuntut Tukin Adaksi, Anggun Gunawan, di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Senin (3/2)
Lebih jauh, Anggun mengatakan bahwa ada kurang lebih 80.000 dosen yang belum dibayarkan tukinnya oleh pemerintah. Ia pun meminta agar pemerintah membayarkan Tukin untuk keseluruhan dosen, bukan hanya beberapa saja.
Kementerian mengatakan bahwasanya mereka hanya punya uang Rp 2,5 T. Kalau kita hitung, itu hanya bisa meng-cover sekitar 30.000 dosen. Sementara keseluruhan jumlah dosen yang ada itu sekitar 80.000 Bapak-Ibu semuanya. Jadi kami ingin tukin for all buat semuanya. Bukan hanya separuh, bukan hanya sepertiga. Itu yang pertama," tandas dia.
Perbesar
