Wakil Ketua Komisi IV DPR Ahmad Yohan meminta rencana Pemerintah impor daging dari negara yang belum bebas Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) dikaji lagi

“Seharusnya tidak boleh impor daging dari negara yang tidak bebas PMK,” ujar Ahmad kepada wartawan, Senin (3/2/2025).

Menurut dia, Pemerintah justru harusnya memperketat impor hewan dan daging masuk ke Indonesia apalagi dari negara yang belum bebas PMK.

“Masa rakyat kita mau dikasih makan barangbarang penyakit,” ujarnya.

Dia juga meminta pemerintah jangan menjadikan masalah PMK di Indonesia dijadikan alasan untuk memperbesar kuota impor daging. 

Menurut dia, yang harus dilakukan Pemerintah justru adalah menertibkan pasar hewan agar PMK tidak meluas. 

“Pemerintah juga harus memastikan ketersediaan vaksin aman di dalam negeri,” tandasnya

Sebelumnya, di tengah merebaknya wabah PMK, pemerintah tetap melanjutkan rencana impor daging dari India.

Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa mengatakan, pemerintah akan menugaskan BUMN Pangan untuk mengimpor daging kerbau setelah ada keputusan resmi pemerintah.

Menurutnya, keputusan penugasan tersebut akan terbit secepatnya pekan depan.

Dia menjelaskan importasi daging kerbau akan memakan waktu sekitar sebulan.

Ketut menjelaskan saat ini izin impor kerbau dan sapi masih ditunda agar peternak lokal dapat menikmati masa panen.

"Kami tidak mempermasalahkan penugasan maupun impot daging agar harga daging dalam negeri naik dulu. Tujuannya agar penternak di dalam negeri bisa menikmati masa panen," kata Ketut, Jumat (31/1/2025).

Untuk diketahui, pemerintah menugaskan untuk mengimpor 100.000 ton daging kerbau dari India.

"Artinya, kami masih bisa mengejar pengadaan daging kerbau menjelang Ramadan 2025. Pekan depan proses penugasan impor daging kerbau sepertinya akan dimulai," katanya.