Tim Hukum Merah Putih: Menteri yang Bikin Gaduh dan Tidak Pro Rakyat Harus Mundur
Relawan yang tergabung dalam Tim Hukum Merah Putih (THMP) menyatakan apresiasi mereka atas pesan Presiden Prabowo Subianto terhadap bawahannya dalam bekerja untuk rakyat.
Sebagai informasi, THMP adalah relawan pendukung PrabowoGibran pada pemilihan presiden 2024 lalu.
Koordinator Tim Hukum Merah Putih, C Suhadi SH MH, menilai, hal itu memang komitmen pemerintahan Prabowo Gibran sejak saat kampanye untuk mengabdi pada rakyat, bangsa dan negara.
"Kami bangga terhadap sikap tegas Presiden Prabowo yang selalu mewantiwanti para pembantunya agar konsisten bekerja untuk kepentingan rakyat," kata Suhadi kepada wartawan di Jakarta, Kamis (6/2/2025).
Semua menteri dan kepala lembaga itu, imbuhnya harus melayani rakyat.
"Bekerjalah dengan penuh tanggung jawab. Pemerintahan Prabowo Gibran bekerja tulus demi memajukan bangsa dan negara, bukan sekadar pencitraan apalagi tebar pesona," katanya.
"Jangan bikin gaduh di masyarakat, apalagi bikin sengsara rakyat, ini baru awal pemerintahan Prabowo Gibran, jadi mulailah pengabdian untuk rakyat dengan baik," pintar Suhadi.
Ia minta kepada para menteri ataupun kepala lembaga negara yang tidak mampu bekerja dan mencoreng citra pemerintah untuk segera mundur, supaya diganti orang yang bisa kerja dan benarbenar ingin mensejahterakan rakyat.
"Jangan bicara pencitraan, karena waktunya kerja kerja dan kerja buat rakyat," katanya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya memimpin bangsa dan negara ini.
"Yang tidak mau bekerja benarbenar untuk rakyat, saya akan singkirkan," tegas Prabowo Subianto kepada wartawan, usai menghadiri Harlah NU, di Istora Senayan Jakarta.
"Presiden harus mereshuffle pembantunya yang bikin gaduh dan kebijakannya tidak prorakyat," kata Suhadi.
Presiden Isyaratkan ReshuffleAdapun Presiden Prabowo Subianto menyampaikan tanggapan ihwal peluang melakukan reshuffle kabinet setelah 100 hari masa kerja pemerintahannya.
Prabowo mengatakan, dia akan menyingkirkan mereka yang tidak mau bekerja untuk rakyat. Masa 100 hari masa kerja pemerintahan Prabowo sudah terlewati setelah tanggal 28 Januari 2025 lalu.
"Yang tidak mau bekerja benarbenar untuk rakyat, ya saya akan singkirkan," ujar Prabowo saat ditemui di Harlah ke102 Nahdlatul Ulama (NU) di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (5/2/2025) malam.
"Mau lebih jelas lagi? Hahaha," ujar Prabowo sambil tertawa.
Menurut Prabowo, pada dasarnya rakyat menuntut pemerintahan yang bersih. Prabowo menyatakan akan bekerja murni untuk kepentingan bangsa dan rakyat.
"Jadi begini, kita ingin rakyat menuntut pemerintah yang bersih dan benar, yang bekerja dengan benar. Jadi saya ingin tegakkan itu. Kepentingan hanya untuk bangsa dan rakyat, tidak ada kepentingan lain," ujarnya seperti dikutip Kontan
RESHUFFLE DI HARLAH NU Presiden Prabowo Subianto memberikan sambutan di acara puncak peringatan Hari Lahir ke102 Nahdlatul Ulama di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (5/2/2025) malam. Prabowo menyinggung soal reshuflle kabinet setelah 100 hari kerja pemerintahannya.Sebelumnya dalam sambutan di puncak peringatan Harlah ke102 Nahdlatul Ulama (NU) di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (5/2/2025) malam, Prabowo kembali mengingatkan seluruh aparat dan institusi negara agar benarbenar bekerja untuk kepentingan rakyat demi bangsa dan negara.
Jika tidak, Prabowo menegaskan akan menindak langsung mereka yang merugikan dan menyengsaraan rakyat atau tidak mau bekerja untuk rakyat.
"Kita harus berani mengoreksi diri, berani membangun suatu pemerintahan ke depan yang bersih dan bebas dari penyelewengan dan korupsi. Itu tekad kami," kata Prabowo.
Menurut Prabowo dirinya pahan akan ada perlawanan atas apa yang dilakukannya.
Namun ia yakin semuanya teratasi karena apa dirinya perjuangkan adalah untuk bangsa dan rakyat Indonesia.
"Kami tidak ragu bertndak. Seratus hari pertama istilahnya saya sudah beri peringatan berkali kali," ujarnya.
"Sekarang siapa yang bandel, siapa yang ndableg, siapa yang tidak mau ikut dengan aliran besar ini, dengan tuntutan rakyat, pemerintah yang bersih, siapa yang tidak patuh saya akan tindak," kata Prabowo disambut riuh hadirin.
Prabowo mengaku tahu ada pihakpihak yang mengatakan dirinya bajingan tolol.
"Dan saudara saudara jangan kira kami kami ini bodoh. Memang ada yang mengatakan saya ini tolol, ada. Gak apaapa."
"Ada yang mengatakan saya bajingan yang tolol. Saya gak sebut namanya kalian sudah tahu loh. Gak apaapa, tapi kami paham dan kami mengerti," ujar Prabowo.
Menurut Prabowo dalam 100 hari pertama pemerintahannya dirinya masih bersikap baik dan berharap ada kesadaran sejumlah pihak yang dianggapnya belum bersih.
"Jadi saudarasaudara, 100 hari pertama kami akan baik. Dalam arti, saya berharap ada kesadaran," kata Prabowo.
"Saya pernah menyampakan seluruh apaat seluruh institusi, bersihkan dirimu, sebelum kau dibersihkan."
"Dan saya ingatkan semua aparat, kesetiaanmu adalah kepada bangsa dan negara dan rakyat Indonesia," katanya disambut tepuk tangan sorakan hadirin.
"Kalau kau tidak seta kepada rakyat inidonesia kalau, kau menghalangi kebijakankebijakan yang untuk membantu rakyat Indoesia, saya akan tindak, saudarasaudara sekalian," kata Prabowo.
Ia juga meminta para menteri dan lembaga negara yang membantunya tidak raguragu dalam membuat keputusan selama untuk kepentingan rakyat.
"Dan saya minta menterimenteri, pemimpinpemimpin lembaga tidak raguragu. Kita hanya bekerja untuk bangsa dan rakyat Indonesia. Terimakasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjuang Nahdlatul Ulama,' katanya.
Seperti diketahui Presiden Prabowo RI Subianto dan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menghadiri puncak peringatan Harlah ke102 Nahdlatul Ulama di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (5/2/2025) malam.
Tak hanya Prabowo dan Gibran, nampak hadir juga sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih turut hadir dalam acara tersebut.
Saat tiba, Prabowo terlihat mengenakan batik lengan panjang bernuansa hijau sementara, Gibran mengenakan kemeja panjang putih.
Kemudian Keduanya kompak mengenakan peci hitam.
Selanjutnya, Prabowo dan Gibran langsung menyapa para hadirin yang berada dilokasi, Prabowo lantas menyapa dengan melambaikan tangan keatas menghadap hadirin.
Prabowo saat tiba didampingi Rais Aam Miftachul Akhyar, Ketum PBNU Yahya Cholil Staquf dan Sekjen PBNU sekaligus Mensos Saefullah Yusuf.
Di sisi lain, Wakil Presiden RI ke13 Ma'aruf Amin juga turut hadir dalam acara tersebut, ia nampak mengenakan baju putih.
Selanjutnya, Menteri Kabinet Merah Putih yang hadir diantaranya seperti Menko Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Menteri ATR Nusron Wahid, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Perumahan Rakyat Maruarar Sirait, Mendagri tito karnavian, Panglima TNI Agus Subiyanto, hingga Kapolri Listyo Sigit Prabowo.
Menterimenteri Prabowo yang Layak Reshuffle Versi CELIOSLembaga penelitian independen, Center of Economic and Law Studies (Celios) merilis survei bertajuk 'Rapor 100 Hari Kabinet PrabowoGibran: Kinerja, Tantangan, dan Harapan' pada Selasa (21/1/2025).
Dalam survei tersebut, Celios menetapkan lima menteri yang perlu dipertimbangkan untuk direshuffle oleh Presiden Prabowo Subianto.
Celios menetapkan para menteri yang perlu direshuffle berdasarkan bidang kementerian yang dipimpin.
Untuk bidang ekonomi, sosok yang perlu direshuffle adalah Menteri Koperasi (Menkop), Budi Arie Setiadi dengan 48 poin.
Tak cuma itu, Budi Arie juga masuk sebagai menteri dengan kinerja terburuk karena memiliki poin sebanyak 41.
Di sisi lain, Budi Arie juga dianggap sebagai menteri yang tidak terlihat bekerja oleh 30 persen responden yang ditanya.
"30 responden menilai Budi Arie Setiadi (Menteri Koperasi) tidak terlihat bekerja selama 100 hari pertama pemerintahan."
"Keterlibatan koperasi dalam program makan bergizi gratis (MBG) juga bukan karena kebijakan dari menteri koperasi."
"Tetapi, memang sudah ada dalam rancangan awal Badan Gizi Nasional untuk melibatkan koperasi dalam program MBG," demikian keterangan yang tertulis dikutip pada Rabu (22/1/2025).
Budi Arie juga dianggap tidak memiliki terobosan sebagai Menkop terkait pengelolaan koperasi.
Hal ini membuatnya memiliki skor terendah yaitu 39 dalam kategori 'Kinerja Menteri/Kepala Badan di Bidang Ekonomi selama 100 Hari Pertama'.
Menteri Layak diReshuffle Bidang Energi dan LingkunganSementara, di bidang energi dan lingkungan, Celios menempatkan dua menteri sekaligus yang perlu direshuffle yakni Menteri Kehutanan (Menhut), Raja Juli Antoni dan Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia.
Raja Juli menjadi menteri yang menempati poin tertinggi sebagai sosok yang layak direshuffle yaitu 56 poin.
Capaian poin Raja Juli disusul Bahlil di peringkat kedua yaitu 46 poin.
Raja Juli juga dianggap menjadi salah satu menteri yang dinilai tidak memiliki kontribusi berarti.
Dia bersanding dengan empat menteri lain yaitu Bahlil, Menteri Lingkungan Hidup (Menteri LHK), Hanif Faisol Nurofiq; Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR), Nusron Wahid; dan Menteri Investasi dan Hilirisasi, Roslan Roeslani.
"Terhitung 100 hari pemerintahan berjalan, kelima menteri tersebut dinilai tidak memiliki kontribusi berarti dalam mengatasi masalah krisis iklim yang semakin mendesak di Indonesia," tulis Celios.
Selain itu, Raja Juli juga dianggap sebagai menteri yang memiliki skor terendah yaitu 45 terkait kinerjanya di bidang energi dan lingkungan dalam 100 hari pertama Kabinet PrabowoGibran.
"Skor ini menampilkan kemunduran dalam pengelolaan konservasi hutan terutama wacana untuk program ketahanan pangan dan transisi energi yang berisiko tinggi meningkatkan deforestasi," tulis Celios.
Sementara, Bahlil dianggap layak direshuffle terkait kinerjanya yang buruk dalam efektivitas pengelolaan sumber daya energi, pengelolaan hilirisasi mineral, dan transisi energi bersih.
Menteri Layak diReshuffle Bidang Sosial dan PolitikLalu, di bidang sosial dan politik, survei Celios menobatkan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Sutanto menjadi menteri yang layak direshuffle.
Dia memperoleh poin 29 sebagai menteri dengan kinerja terburuk dalam bidang sosial dan politik.
Yandri disusul oleh Menteri Kebudayaan, Fadli Zon dan Menteri Luar Negeri (Menlu), Sugiono.
Politisi PAN tersebut layak direshuffle karena diduga adanya konflik kepentingan sejak dirinya menjabat.
Selain itu, kebijakan desa yang diterbitkannya dianggap kontroversial.
"Posisi ini tak lepas dari kontroversi kebijakan desa yang memicu kritik tajam, ditambah dugaan konflik kepentingan yang mencuat sejak awal masa jabatannya," tulis Celios.
Menteri Layak diReshuffle Bidang Hukum dan HAMDi bidang hukum dan HAM, ada nama Menteri HAM, Natalius Pigai yang layak untuk direshuffle versi survei Celios.
Pigai dianggap tidak terlihat bekerja oleh 40 persen responden lantaran tak ada kebijakan yang berarti dibuat olehnya terkait penegakan HAM.
"Tidak ada kebijakan ataupun rancangan program berarti untuk mengatasi kasus pelanggaran dan kejahatan HAM," tulis Celios.
Dalam 100 hari pertama, Pigai juga dianggap tidak memiliki kinerja yang baik dan memperoleh poin 35.
Penilaian itu berdasarkan kinerja Pigai yang tak lepas dari kontroversi yang memicu respons negatif publik.
Selain itu, kebijakan HAM yang dibuat Pigai dianggap kurang terarah.
"Kritik terhadap kinerjanya tak terlepas dari kontroversi yang memicu respons negatif publik, serta kebijakan HAM yang dinilai kurang terarah dan sering kali berbenturan dengan kewenangan lembaga lain," tulisnya.
Sistem Penilaian
Studi yang dilakukan Celios ini menggunakan survei berbasis expert judgment dengan panelisnya merupakan praktisi jurnalis.
“Panelis terdiri dari 95 jurnalis dari 44 lembaga pers kredibel yang memiliki wawasan mendalam tentang kinerja pemerintah,” ungkap Celios.
Dalam penilaiannya, ada lima indikator untuk memberikan peringkat terkait kinerja para menteri dalam 100 hari pertama.
Adapun kelima indikator tersebut yaitu:
Pencapaian Program Kesesuaian rencana kebijakan dengan kebutuhan publik Kualitas kepemimpinan dan koordinasi Tata kelola anggaran Komunikasi kebijakan
Sementara, para jurnalis yang dipilih dianggap memiliki akses langsung dan kemampuan untuk mengamati kinerja pejabat publik secara rutin, serta menganalisis hasil dari kebijakan dan program pemerintah.
Para jurnalis itu berasal dari berbagai fokus kanal atau bidang, seperti ekonomi, sosial dan politik, hukum dan HAM, serta energi dan lingkungan.
