Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Republik Indonesia (RI), Hasan Nasbi, memastikan Presiden Prabowo Subianto tetap berkomitmen melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Dia mengatakan, pembangunannya akan tetap dilanjutkan dalam lima tahun ke depan.

"Yang jelas komitmen dari bapak Presiden beberapa hari lalu kan sudah disampaikan oleh Menko Infrastruktur kan."

"Bahwa selama 5 tahun ke depan, Presiden punya komitmen untuk meneruskan pembangunan IKN dengan biaya yang sudah disebutkan," jelas Hasan di Kantornya, Jakarta, Jumat (7/2/2025).

Soal dana pembangun IKN, Hasan mengatakan, pemerintah sudah menyiapkan sebesar Rp48 triliun untuk lima tahun ke depan.

Dia menyebut uang itu akan digunakan pembangunan gedung legislatif, yudikatif hingga pusat pemerintahan.

"Kalau tidak salah Rp48 T komitmen selama 5 tahun ke depan. Target pemerintah menyelesaikan kawasan inti pusat pemerintahan."

"Membangun gedung yudikatif, dan membangun gedung legislatif. Sisanya nanti itu kan akan didorong yang membangunnya adalah swasta," ungkapnya.

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, mengatakan anggaran pembangunan IKN diblokir atau sudah tidak ada sebab itu dialokasikan untuk program lain.

"Realisasi anggaran IKN kayaknya belum ada. Nanti saya bilang, kan anggaran kita diblokir semua, kok tanya progres ke mana sih, anggarannya nggak ada," kata Dody usai mengikuti rapat kerja dengan Komisi V DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/2/2025).

Namun, hal tersebut langsung dibantah oleh Hasan.

Dia menegaskan, anggaran IKN kini memang sedang diblokir, tetapi bukan berarti anggarannya tidak tersedia.

Melainkan, anggaran itu masih belum dibuka untuk dipakai pembangunan IKN.

"Kalau diblokir itu kan bukan berarti anggarannya enggak ada kan? Anggarannya belum dibuka."

"Jadi anggarannya ada di OIKN, ada di kementerian, anggaran pembangunan IKN itu ada di Kementerian PU, ada di OIKN," ujar Hasan.

Dalam rapat dengan Komisi V DPR tersebut, Dody juga memaparkan mengenai data progres pembangunan IKN Nusantara hingga 31 Desember 2024.

Berdasarkan data itu, total anggaran yang dialokasikan untuk proyek tersebut mencapai Rp40,29 triliun.

Anggaran tersebut mencakup pengadaan sumber daya air sebesar Rp1,45 triliun, binamarga Rp18,32 triliun, cipta karya Rp12,09 triliun, serta perumahan Rp8,43 triliun.

Selain itu, Dody mengungkapkan Kementerian Pekerjaan Umum melakukan pemangkasan anggaran hingga Rp81,38 triliun. 

Langkah ini merupakan tindak lanjut dari instruksi Presiden Prabowo Subianto dalam rangka efisiensi anggaran.

Semula, pagu Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Pekerjaan Umum ditetapkan sebesar Rp110,95 triliun. 

Namun, setelah pemangkasan, pagu anggaran kementerian tersebut menyusut menjadi Rp29,57 triliun.

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Basuki Hadimuljono, mengatakan anggaran pembangunan IKN pada 2025 ini tidak mengalami pemangkasan.

Dia menyebut, anggaran pembangunan IKN Tahap II masih sesuai hasil rapat terbatas (Ratas) dengan Presiden Prabowo Subianto, pada Selasa, 21 Januari 2025.

Dalam Ratas saat itu, Basuki menyebut dirinya diminta Prabowo bersurat ke Kementerian Keuangan untuk menyesuaikan kepastian anggaran pembangunan IKN.

"Kami diminta agar itu segera disesuaikan (anggarannya sesuai ratas), karena Instruksi Presiden Tahun 2025 Nomor 1 dibuat sebelum Ratas kemarin," ujar Basuki, dikutip dari laman OIKN, Kamis.

Basuki menjelaskan, Instruksi Presiden Tahun 2025 No. 1 Tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025, dibuat sebelum Ratas terkait IKN diselenggarakan, sehingga memerlukan penyesuaian kembali. 

Adapun anggaran Otorita IKN sebesar Rp6,3 triliun merupakan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) awal.

Maka, untuk memulai pekerjaan pembangunan kawasan yudikatif, legislatif, serta berbagai ekosistem pendukung lainnya membutuhkan tambahan sebesar Rp8,1 triliun.

"Kami diminta untuk berkirim surat kepada Menteri Keuangan untuk menyesuaikan anggaran sesuai yang disetujui oleh Bapak Presiden, yaitu Rp6,3 triliun ditambah Rp8,1 triliun," papar Basuki.