Presiden ke7 RI, Joko Widodo (Jokowi) akhirnya muncul menanggapi coretan bertuliskan ‘Adili Jokowi’ yang tersebar di berbagai titik di Indonesia.

Jokowi menganggap coretan Adili Jokowi itu sebagai cara masyarakat menyalurkan ekspresi.

"Ya itu cara mengungkapkan ekspresi. Cara mengungkapkan ekspresi," kata Jokowi saat ditemui di kediamannya di Kota Solo, Jawa Tengah, Jumat (7/2/2025) sore.

Senada, pengamat politik Rocky Gerung, mengatakan aksi coretan itu tidak perlu dilarang karena merupakan sebuah bentuk ekspresi dari rakyat. 

"Soal viralnya poster 'Adili Jokowi' itu datang dari keinginan publik untuk membersihkan republik dari defect, dari korosi, yang juga sedang diberantas sama Bu Mega dan PDIP," ujarnya seperti dikutip dari Youtube @DeddySitorusOfficial yang tayang pada Jumat (7/2/2025). 

Rocky Gerung menilai, viralnya coretan tersebut di manamana masuk akal. 

 

Coretan dinding bertuliskan 'Adili Jokowi' di sejumlah sudut kota besar di Indonesia, mendadak menjamur. 

Di antaranya, Jakarta, Surabaya, Surakarta dan DI Yogyakarta.

Menanggapi coretan itu, pengamat politik, Rocky Gerung, mengatakan aksi itu tidak perlu dilarang karena merupakan sebuah bentuk ekspresi dari rakyat. 

"Soal viralnya poster 'Adili Jokowi' itu datang dari keinginan publik untuk membersihkan republik dari defect, dari korosi, yang juga sedang diberantas sama Bu Mega dan PDIP," ujarnya seperti dikutip dari Youtube @DeddySitorusOfficial yang tayang pada Jumat (7/2/2025). 

Rocky menilai, viralnya coretan tersebut di manamana masuk akal. 

Ia juga meyakini jika hari ini dibuat sebuah survei, publik pasti mengamini coretan tersebut. 

"Kalau kita bikin survet hari ini dan bukan survei yang dipesan ya, itu pasti semua menginginkan supaya diperbanyak ide itu. Karena itu bukan soal pidana, tidak ada pidana orang yang mempermasalahkan atau meminta Presiden Jokowi diadili tuh," jelasnya. 

Paling tidak, kata Rocky, pelaku yang mencoretcoret dinding itu hanya diberikan semacam pelanggaran ketertiban karena telah mengotori dinding. 

Alasan utama mereka mencoret dinding tersebut karena ingin menumpahkan kekecawaannya terhadap Jokowi. 

"Alasan utama mereka yang menginginkan republik ini dibersihkan dari defect, dari korosi, dari kekaburan hukum itu betulbetul datang dari nurani yang ingin membersihkan negeri ini," katanya. 

 

Presiden ke7 RI, Joko Widodo (Jokowi), menanggapi kemunculan coretan bertuliskan ‘Adili Jokowi’ yang tersebar di berbagai titik di Indonesia, termasuk di Kota Solo, Jawa Tengah.

Jokowi menganggap coretan itu sebagai cara masyarakat menyalurkan ekspresi.

"Ya itu cara mengungkapkan ekspresi. Cara mengungkapkan ekspresi," kata Jokowi saat ditemui di kediamannya di Kota Solo, Jawa Tengah, Jumat (7/2/2025) sore.

Ketika ditanya apakah dirinya merasa terganggu dengan coretan yang bersifat provokatif, Jokowi hanya diam sejenak dan mengulang jawaban yang sama.

"Ya, itu kan cara mengungkapkan ekspresi," jelasnya.

 

Sekira 500 orang yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Menggugat (ARM) menggelar aksi demonstrasi di depan Polda Metro Jaya, Jalan Jenderal Sudirman, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (7/2/2025) siang.

Massa aksi mendesak Polri umengusut tuntas sejumlah kasus yang mereka anggap mangkrak di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Massa aksi menilai Presiden Jokowi lebih mengutamakan pertumbuhan ekonomi, namun gagal memenuhi aspek hukum terlebih dahulu. 

Mereka menyoroti sejumlah proyek strategis nasional (PSN) yang dinilai lebih mengutamakan kepentingan investor, sementara kepentingan publik dan keadilan dianggap terabaikan. 

Beberapa proyek yang disorot antara lain Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur, Rempang, dan Pantai Indah Kapuk 2 (PIK 2).

 

Dalam orasinya, Humas ARM Devis Mamesah menyampaikan dukungan kepada Polri untuk mengusut tuntas berbagai kasus yang melibatkan pejabat pemerintah dan keluarga Presiden Jokowi. 

Devis menekankan bahwa Korps Bhayangkara diharapkan bertindak netral dan adil tanpa pandang bulu.

"Keinginan kami datang ke Polda agar Polri tetap netral dalam menangani berbagai kasus, karena ke siapa lagi kita meminta perlindungan kalau bukan ke Polri?," kata Devis.

Devis juga menyebutkan sejumlah kasus yang harus segera diselidiki, termasuk kasus Pagar Laut di Tangerang, dugaan korupsi Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta (BPMKS), TransJakarta, dana KONI, dana DJKA, Blok Medan, gratifikasi penggunaan jet pribadi, serta kebijakan kelangkaan gas LPG 3 kg yang berdampak pada masyarakat kecil.

DEMO ADILI JOKOWI Massa dari Aliansi Rakyat Menggugat (ARM) geruduk dan menggelar aksi unjuk rasa menuntut Presiden ke7 RI Joko Widodo atau Jokowi diadili di depan Polda Metro Jaya, Senayan, Jakarta Selatan, Jumat (7/2/2025). Buntut vandalisme Adili Jokowi meluas, kini muncul demo Adili Jokowi, 500 orang kepung Polda Metro minta proyek IKN hingga PIK 2 diusut. (Warta Kota/Yulianto/Tribun Jakarta/Annas Furqon Hakim)

Selain itu, massa juga meminta agar Polri dan KPK memeriksa kekayaan Kaesang Pangarep, anak bungsu Presiden Jokowi. Mereka berharap aliran dana dapat terungkap secara jelas dan transparan.

"Kami juga meminta Polri untuk kembali menjadi 'Polisi Rakyat' yang independen, berpegang teguh pada konstitusi, dan tidak berpihak pada siapapun selain pada hukum, kebenaran, dan keadilan," tegas Devis.

Dalam aksi tersebut, massa membawa berbagai atribut seperti spanduk dan bendera bertuliskan "Adili Jokowi" dan "Usut KKN & Hukum Dinasti Jokowi". (tribun network/thf/TribunJakarta.com/Tribunnews.com)