Populer: Istana soal Anggaran IKN Diblokir; Separuh Dana Bansos yang Tersalurkan
kumparanBISNIS February 08, 2025 10:47 AM
Kepala Presidential Communication Office (PCO) Istana Kepresidenan, Hasan Nasbi, merespons pernyataan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo yang mengatakan anggaran untuk IKN diblokir. Kabar ini menjadi salah satu berita paling banyak dibaca sepanjang Jumat (7/2).
Tak hanya itu, ada juga kabar tentang Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan besarnya anggaran bantuan sosial (bansos) yang tidak tepat sasaran. Berikut rangkuman berita populer di kumparanBisnis:
Istana Jelaskan Anggaran IKN Diblokir
Hasan menyebutkan bahwa diblokir itu bukan berarti anggaran untuk IKN itu tidak tersedia. Kata dia, anggarannya ada di Otorita IKN dan kementerian. Ia memastikan IKN akan terus dilanjutkan.
“Yang jelas komitmen dari presiden kan berapa hari lalu sudah disampaikan oleh Menko Infrastruktur kan? Bahwa selama lima tahun ke depan presiden punya komitmen untuk meneruskan pembangunan IKN dengan biaya yang sudah disebutkan,” kata Hasan kepada wartawan di Kwarnas, Jakarta, Jumat (7/2).
Hasan mengatakan, pemerintah saat ini berkomitmen menyelesaikan proyek tersebut dengan membangun inti pemerintahan dan dilanjutkan dengan kawasan komersial.
“Target pemerintah kan menyelesaikan kawasan inti pusat pemerintahan. Membangun gedung yudikatif dan membangun gedung legislatif. Sisanya nanti akan didorong yang membangunnya adalah swasta,” tutup Hasan.
Hanya Separuh Anggaran Bansos yang Tersalurkan
Mantan Menko Marves itu menuturkan, dalam lima tahun terakhir, hanya separuh bansos sampai ke tangan yang berhak.
"Selama lima tahun terakhir, saya melihat sendiri bagaimana efektivitas program perlindungan sosial menghadapi tantangan besar. Dari total Rp 500 triliun anggaran bansos, hanya separuh yang benar-benar sampai ke tangan yang berhak," ungkap Luhut dalam akun Instagramnya, Jumat (7/2).
Menurut Luhut, penyaluran bansos menemui sejumlah persoalan. Di antaranya data ganda, penerima yang tidak memenuhi syarat, sampai kendala tidak punya NIK.
"Dalam rangka pembenahan dan perbaikan dalam penyaluran bansos, hari ini saya berdiskusi dengan Plt Kepala BPS RI. Saya sampaikan bahwa pemerintah tengah melakukan transformasi besar melalui digitalisasi bansos, memastikan bahwa setiap bantuan sosial benar-benar tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat manfaat," sambungnya.
