Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, mengungkapkan anggaran proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) diblokir.

Hal ini disampaikan usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi V DPR RI pada Kamis (6/2/2025).

"IKN kayaknya belum ada (progres) sih. Makanya saya bilang, anggaran itu kan diblokir semua. Progres gimana sih? Anggarannya enggak ada (kok ditanya) progres," ucap Dody, Kamis. 

Bahkan, ia berkelakar, anggaran yang ada hanya cukup untuk membeli makan siang.

"Progresnya, buat beli makan siang Pak Menteri, itu progresnya," kata Dody.

Pernyataan tersebut menuai banyak respons dari sejumlah pihak. 

Publik juga bertanyatanya mengenai kelanjutan pembangunan IKN.

Namun, Istana dan Otorita IKN telah memastikan pembangunan akan terus berlanjut dengan dana yang sudah dianggarkan. 

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, tak menampik ada anggaran IKN yang diblokir. 

Namun, ia menegaskan pemblokiran itu bukan berarti anggarannya tidak ada. 

"Anggaran pembangunan IKN itu ada yang di Kementerian PU, ada yang di Otorita IKN," ujar Hasan, di Gedung Kwarnas, Jakarta, Jumat (7/2/2025). 

Ia mengatakan, anggaran pembangunan IKN yang digelontorkan tidak kecil, sehingga dipastikan progresnya akan terus berjalan. 

"Masih jalan kan. Itu kan Rp48 triliun dalam 5 tahun, itu kan enggak kecil."

"Kan IKN jalan terus. Komitmennya baru beberapa hari yang lalu sih temanteman juga meliput kan. Ada konferensi pers dari Menko Infrastruktur, ada Kepala Otorita IKN, ada Menteri PU," ujar Hasan. 

Hasan juga menegaskan, Presiden Prabowo masih dengan komitmennya untuk meneruskan pembangunan IKN. 

"Yang jelas komitmen dari Presiden kan beberapa hari lalu sudah disampaikan oleh Menko Infrastruktur."

"Bahwa, selama 5 tahun ke depan, Presiden punya komitmen untuk meneruskan pembangunan IKN dengan biaya yang sudah disebutkan," tegas Hasan. 

Hasan juga menyebut, pihak swasta nantinya juga akan dilibatkan dalam pembangunan IKN.

Plt Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Otorita IKN, Danis Hidayat Sumadilaga, juga memastikan pembangunan IKN terus berlanjut. 

Danis bahkan mengatakan saat ini IKN sudah memasuki Tahap II periode 20252029. 

Dana senilai Rp48,8 triliun yang dialokasikan adalah untuk pembangunan Kawasan Perkantoran Legislatif dan Yudikatif, beserta sarana dan prasarana pendukungnya.

"Kami bertugas menyelesaikan ekosistem yudisial dan ekosistem legislatif beserta sarana dan prasarana pendukungnya," jelas Danis, Jumat, dikutip dari Kompas.com. 

Danis tak menampik, dana untuk IKN yang diblokir atau belum dicairkan oleh Kemenku adalah anggaran yang dialokasikan Kementerian PU. 

Adapun kebutuhan anggaran untuk program pembangunan IKN Tahap II sesuai dengan arahan Presiden Subianto, yaitu terdiri dari APBN Rp48,8 triliun, dan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Rp60,93 triliun.

Kemudian investasi swasta yang menurut data per Februari 2025 sudah masuk sekitar Rp6,49 triliun.