Lidea Feed

Implementasi Pajak Karbon di Indonesia: Pembelajaran dari Swedia dan Finlandia

Muhammad Rifqi Rasyiddin February 08, 2025 02:43 PM

Implementasi Pajak Karbon di Indonesia: Pembelajaran dari Swedia dan Finlandia serta Potensi Dampaknya Terhadap Perekonomian

Memahami Pajak Karbon: Kenapa Ini Penting?

Bayangkan ini: setiap kali kita menyalakan kendaraan bermotor, menyalakan AC, atau menggunakan listrik dari pembangkit berbahan bakar fosil, kita sebenarnya sedang menyumbang pada emisi karbon yang memperparah perubahan iklim. Nah, untuk mengatasi masalah ini, banyak negara telah menerapkan pajak karbon sebagai alat untuk menekan emisi dan mendorong energi yang lebih bersih.

Indonesia, sebagai salah satu negara dengan emisi karbon yang cukup tinggi, akhirnya memulai kebijakan pajak karbon pada tahun 2022. Tapi, sejauh mana kebijakan ini bisa efektif? Untuk menjawabnya, kita bisa belajar dari dua negara Skandinavia yang sudah lama menerapkannya: Swedia dan Finlandia.

Tantangan Pajak Karbon di Indonesia

Pajak karbon di Indonesia sebenarnya masih di tahap awal dan menghadapi beberapa tantangan. Misalnya, tarif yang ditetapkan hanya Rp 30 per kilogram CO₂ ekuivalen. Kalau dibandingkan dengan Swedia yang menetapkan tarif USD 137 per ton, tarif Indonesia ini tergolong sangat rendah. Akibatnya, efek jera bagi industri pencemar belum terasa.

Selain itu, ada isu lain seperti kurangnya transparansi dalam penggunaan penerimaan pajak karbon. Seharusnya, dana ini bisa digunakan untuk mendukung proyek energi hijau atau insentif bagi industri yang lebih ramah lingkungan. Tapi hingga sekarang, masih belum jelas ke mana uangnya mengalir.

Bagaimana Swedia dan Finlandia Melakukannya?

Swedia mungkin adalah contoh paling sukses dalam menerapkan pajak karbon. Mereka mematok tarif yang tinggi, tetapi diimbangi dengan berbagai insentif bagi industri yang mau beralih ke energi hijau. Hasilnya? Emisi karbon menurun secara drastis, sementara ekonomi tetap tumbuh.

Sementara itu, Finlandia adalah negara pertama di dunia yang menerapkan pajak karbon pada 1990. Dalam 15 tahun, emisi karbon dari sektor transportasi mereka turun hingga 48%. Kuncinya? Penerapan tarif yang masuk akal dan alokasi penerimaan pajak untuk proyek energi bersih.

Apa yang Bisa Indonesia Pelajari?

Dari pengalaman Swedia dan Finlandia, ada beberapa hal yang bisa diterapkan di Indonesia:

Menaikkan Tarif Secara Bertahap: Jangan langsung melonjak tinggi, tetapi perlahan-lahan naikkan tarif pajak karbon. Ini akan memberi waktu bagi industri untuk beradaptasi tanpa membuat ekonomi terguncang.

Transparansi dalam Pengelolaan Pajak: Masyarakat dan dunia usaha perlu tahu ke mana uang pajak karbon ini digunakan. Jika dialokasikan untuk proyek energi hijau atau insentif bagi industri yang ramah lingkungan, kebijakan ini bisa mendapat dukungan lebih luas.

Kombinasi Pajak dengan Insentif: Jangan hanya menghukum dengan pajak tinggi, tapi berikan juga insentif bagi industri yang berusaha menekan emisi karbonnya. Ini yang membuat Swedia dan Finlandia berhasil.

Dampak Potensial Pajak Karbon di Indonesia

Kalau diterapkan dengan benar, pajak karbon bisa membawa dampak besar bagi Indonesia. Selain mengurangi emisi karbon, kebijakan ini bisa menjadi sumber penerimaan baru bagi negara. Bahkan, proyeksi menunjukkan bahwa dari sektor energi saja, Indonesia bisa memperoleh sekitar Rp 23,651 triliun pada 2025. Tapi, ada tantangan juga: jika tarif pajaknya terlalu tinggi tanpa dukungan yang cukup bagi industri, bisa-bisa malah menghambat pertumbuhan ekonomi.

Kesimpulan

Pajak karbon itu seperti pisau bermata dua: bisa jadi alat yang efektif untuk menekan emisi karbon, tapi kalau tidak diterapkan dengan hati-hati, bisa berdampak negatif bagi ekonomi. Belajar dari Swedia dan Finlandia, Indonesia perlu meningkatkan tarifnya secara bertahap, memastikan transparansi dalam pengelolaan penerimaan pajak, serta memberikan insentif bagi industri yang beralih ke energi hijau.

Jika semua ini dilakukan dengan baik, bukan tidak mungkin Indonesia bisa menjadi contoh sukses di kawasan Asia dalam menerapkan pajak karbon dan mendorong transisi menuju ekonomi yang lebih hijau dan berkelanjutan.