LSI: 41,6 Persen Masyarakat Nilai Proses Hukum di Indonesia Baik
kumparanNEWS February 10, 2025 09:25 AM
Lembaga Survei Indonesia (LSI) mengeluarkan hasil survei terbaru mengenai kinerja penegakan hukum dan pemberantasan korupsi di 100 hari kerja Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Hasilnya, hanya ada 41,6 persen masyarakat yang menilai proses penegakan hukum di Indonesia baik atau sangat baik.
"Ada 41,6 persen masyarakat menilai sangat baik atau baik, jadi ini kalau dirangkum ini menjadi penilaian positif ada 41,6 persen yang menilai positif terhadap penegakan hukum," kata Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan dalam paparannya di YouTube Lembaga Survei Indonesia, Minggu (9/2).
Persentase total masyarakat yang menilai kinerja penegakan hukum buruk dan sangat buruk sebesar 25,1 persen.
Perbesar
Hasil survei LSI mengenai kinerja penegakan hukum dan pemberantasan korupsi dalam 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Foto: LSI
Sementara 30,9 persen sisanya memilih menjawab sedang dan 2,4 persen lainnya tidak tahu atau tidak jawab.
"Jadi yang bisa kita nilai dari hasil survei ini adalah, penegakan hukum kita dinilai positif dalam arti yang menilai positif dengan negatif itu masih lebih banyak yang positif," kata Djayadi.
Djayadi kemudian menampilkan hasil penilai masyarakat terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia.
Hasilnya juga tidak berbeda jauh, hanya ada 44,9 persen masyarakat yang memberikan jawaban positif terkait proses pemberantasan korupsi di Indonesia.
"Sama penilaiannya sekarang positif ada 44,9 persen yang menilai pemberantasan korupsi pada Januari 2025 ini katakanlah setelah 100 hari pemerintahan itu di angka 44 persen, positif dibandingkan dengan yang menilai buruk atau negatif itu 26,2 persen yang sedang 24,4 persen," kata Djayadi.
Perbesar
Hasil survei LSI mengenai kinerja penegakan hukum dan pemberantasan korupsi dalam 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Foto: LSI
Namun, menurutnya, hasil ini tidak bisa dinyatakan murni sebagai penilaian mutlak. Ia beranggapan penilaian publik di awal pemerintahan ini bisa saja merupakan campuran antara evaluasi dan harapan.
"Tapi ini catatan juga seperti yang saya kira banyak kita sepakati bahwa penilaian masyarakat di awal-awal pemerintahan itu seringkali merupakan gabungan antara evaluasi kinerja sekaligus harapan juga sebenarnya," kata Djayadi.
"Itu yang saya kira perlu menjadi catatan, jadi penilaian positif pada saat ini harus diterjemahkan juga sebagai harapan yang tinggi kepada pemerintahan yang baru termasuk kepada para penegakan hukum," tuturnya.
Survei nasional ini dilakukan dalam periode 20-28 Januari 2025 terhadap 1.220 responsden di seluruh Indonesia yang dipilih secara acak atau multistage random sampling.
Populasi survei ini adalah seluruh warga negara Indonesia yang sudah memiliki hak pilih, sudah berusia 17 tahun atau lebih, atau sudah menikah ketika survei dilakukan.
Margin of error dari ukuran sampel tersebut sebesar +/- 2,9% pada tingkat kepercayaan 95% dengan asumsi simple random sampling.
Responden terpilih diwawancarai lewat tatap muka oleh pewawancara yang telah dilatih. LSI juga melakukan quality control terhadap hasil wawancara dilakukan secara random sebesar 20% dari total sampel oleh supervisor dengan kembali mendatangi responden terpilih (spot check).