TRIBUNJATIM.COM - Presiden RI Prabowo Subianto sudah melewati 100 hari masa kerja pemerintahan pada 20 Januari 2025 lalu.

Namun, masih banyak pihak yang meragukan Prabowo sudah lepas dari 'cawe-cawe' Jokowi.

Pengamat politik menyebut sudah saatnya Presiden Prabowo tampil lepas dari bayang-bayang Joko Widodo.

Hal itu seperti yang diungkapkan oleh pengamat politik Adi Prayitno.

Ia menyebut Prabowo sudah saatnya tampil sebagai dirinya sendiri, bukan di bawah bayang-bayang Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

Hal itu disampaikan Adi Prayitno dalam tayangan Kompas TV, Rabu (11/2/2025).

"Sebagai presiden terpilih (Prabowo harus) menunjukkan dirinya sebagai presiden yang tak lagi dikait-kaitkan apalagi berada di bawah bayang-bayang mantan-mantan presiden sebelumnya," ungkap Adi Prayitno.

Apalagi, Prabowo tidak memiliki beban masa lalu.

Sehingga, seharusnya Prabowo bisa lebih fokus menatap ke depan demi kemajuan bangsa.

"Orang-orang kritis, sebenarnya (menilai) Prabowo itu tidak punya beban masa lalu, yang menjadi beban bagi Pak Prabowo itu adalah beban masa depan."

"Bagaimana persoalan ekonomi, bagaimana persoalan kesejahteraan, persoalan kemiskinan yang selama ini, itu bisa dilaksanakan dengan setuntas-tuntasnya," ujar Adi Prayitno.

Saat ini, tegas Adi Prayitno, publik hanya ingin melihat Prabowo dapat memutuskan semua persoalan dan strategi politiknya sendiri.

"Setelah dilantik jadi presiden, sudah empat bulan ya menjadi presiden, maka semua keputusan politik, strategi politiknya adalah murni atas kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Prabowo."

"Bukan karena misalnya ada bisikan, ada mungkin feedback dan masukan dari pihak-pihak yang lain, makanya tidak mengherankan dalam 100 hari kinerja Prabowo kemarin pasti pertanyaannya yang muncul itu adalah apakah Prabowo itu sudah terlepas dari bayang-bayang Jokowi atau tidak," ungkap Adi Prayitno.

Jokowi: Saya Nggak Cawe-cawe

Di sisi lain, Jokowi menegaskan dirinya tidak pernah memberikan masukan apapun kepada Prabowo sebagai Presiden RI.

Jokowi tak ingin, intervensi terjadi dalam kepemimpinan saat ini.

Hal itu disampaikan Jokowi dalam sesi wawancara eksklusif dengan Najwa Shihab yang diunggahnya dalam YouTube Najwa Shihab pada Selasa (11/2/2025).

"Bapak sering beri masukan ke Pak Prabowo?" tanya Najwa dalam pertemuan itu.

"Nggak, nggak, nggak. Saya kan di Solo. Kalau ketemu ya berbicara yang ringan-ringan saja."

"Tidak baiklah nanti dikatakan intervensi atau dikatakan cawe-cawe," sahut eks Wali Kota Solo itu.

Jokowi menilai, Prabowo adalah sosok yang paling tepat dalam memimpin negeri.

Sehingga, tidak perlu banyak memberikan wejangan ataupun arahan kepada Prabowo.

"Saya kira beliau pemimpin kita yang sangat baik," jelas Jokowi.

Jokowi bahkan memberikan nilai sangat baik untuk tiga bulan pertama kepemimpinan Prabowo sebagai Presiden RI.

Menurutnya, kebijakan yang dibuat Prabowo dapat diterima masyarakat dan didukung oleh parlemen.

Itu merupakan tolak ukur kepemimpinan yang baik.

Artinya rating 80.9 persen untuk approval kinerja Presiden Prabowo sangatlah diterima oleh Jokowi.

"Kepemimpinan Prabowo sangat baik. Kemarin juga tercermin dari kinerja di approval rating di 80,9 artinya dukungan masyarakat sangat baik."

"Dukungan parlemen dari DPR sangat besar, saya kira beliau pemimpin kita saat ini sangat baik," ujar Jokowi.

Sayangnya Jokowi enggan memberikan angka pasti untuk kepemimpinan Prabowo.

"Sangat baik, tidak perlu angka. Sangat baik."

"Saya kira dari kita lihat dari kebijakan-kebijakan baik yang berkaitan dengan makan bergizi gratis itu bagus diterima rakyat, saya melihat ini di tingkat rakyat sangat bagus," tambah Jokowi.

Selain itu, beberapa kebijakan Prabowo juga mendapatkan respon yang bagus dari masyarakat.

"Kemudian penghapusan utang UMKM itu sangat bagus, kemudian kebijakan-kebijakan lainnya sangat bagus sehingga approval rating-nya di 80,9," jelas Jokowi.

Alasan Prabowo lakukan efisiensi anggaran

Kebijakan efisiensi anggaran belakangan menjadi sorotan publik.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto melakukan efisiensi anggaran hingga Rp306 triliun agar beban APBN berkurang.

Sri Mulyani menyebut pemerintah akan lebih kreatif untuk memperoleh pendapatan.

Lantas apa alasan Presiden Prabowo Subianto lakukan efisiensi anggaran kementerian hingga Rp 306 triliun?

Presiden Prabowo Subianto berkali-kali menegaskan soal efisiensi anggaran dan menutup celah-celah potensi kebocoran APBN untuk dikorupsi.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengungkapkan alasan Presiden Prabowo Subianto melakukan efisiensi anggaran di tingkat kementerian dan lembaga mencapai Rp306 triliun.

Sri Mulyani menjelaskan, Presiden ingin memperbaiki kualitas belanja pemerintah atau spending better.

Selain itu, Presiden juga berulang kali menekankan ingin menutup celah-celah korupsi.

"Presiden Prabowo sudah berulang kali menyebutkan bahwa dia ingin spending ini lebih efisiensi, lebih bersih, dan fokus. Terutama dalam menjaga kebutuhan," ujar Sri Mulyani di hadapan investor saat acara Mandiri Investment Forum (MIF) 2025 di Jakarta Pusat, Selasa (11/2/2025), dikutip dari Tribunnews.

Menurut Sri Mulyani, penghematan negara terutama dari kegiatan belanja di masing-masing Kementerian atau lembaga dapat lebih terkontrol.

Efisiensi di seluruh kementerian penting dilakukan.

Untuk melihat dengan lebih detail kenapa, dan bagaimana, dan berapa banyak yang mereka habiskan.

"Termasuk yang mereka minta budget untuk program mereka serta untuk aktivitas kementerian," tuturnya.

Sri Mulyani berujar, pemerintah akan lebih kreatif untuk memperoleh pendapatan, sehingga beban APBN dapat lebih berkurang.

Apalagi, Presiden Prabowo menargetkan ekonomi 8 persen.

"Untuk mencapai perkembangan yang lebih tinggi ini, tidak bisa hanya menggunakan beberapa alat yang paling penting adalah meningkatkan produktivitas Indonesia," imbuh Sri Mulyani.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan pemotongan anggaran di hampir seluruh kementerian dan lembaga.

Pemotongan anggaran tersebut mengakibatkan penyesuaian program kerja hingga efisiensi operasional besar-besaran.

Perintah itu tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dan Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 pada 22 Januari 2025.

Prabowo menargetkan penghematan sebanyak Rp 50,5 triliun dana transfer ke daerah (TKD).

Sehingga secara keseluruhan, APBN ditargetkan mengalami efisiensi senilai Rp 306,6 triliun.