TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengunjuk rasa dari Koalisi Masyarakat Anti Korupsi menggelar aksi unjuk rasa di tiga titik Mabes Polri, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Kejaksaan Agung (Kejagung) di Jakarta.
Hal itu dilakukan menjelang sidang putusan gugatan praperadilan yang diajukan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto terhadap KPK atas penetapan dirinya sebagai tersangka dugaan suap bersama Harun Masiku kepada anggota KPU RI Wahyu Setiawan dan perintangan penyidikan.
Sidang putusan praperadilan Hasto Kristiyanto akan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis (13/2/2025).
Perwakilan dari Koalisi Masyarakat Anti Korupsi Fikriansyah meminta agar aparat penegak hukum mengusut tuntas perkara korupsi tersebut.
Dia mendesak dugaan tindak pidana korupsi suap kepada mantan komisioner KPU RI Wahyu Setiawan oleh Harun Masiku yang melibatkan Hasto agar dituntaskan.
"KPK telah mengungkapkan gamblang keterlibatan Hasto Kristiyanto diduga sebagai dalang dibalik kasus tersebut," ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (12/2/2025).
Menurutnya, aparat penegak hukum jangan ragu untuk melakukan pengusutan tuntas kasus ini.
Selain soal dugaan suap, Hasto juga dinilai melakukan perintangan penyidikan atau obstruction of justice.
“Termasuk keterlibatan Hasto dalam upaya menghalang-halangi penangkapan Harun Masiku,” tambahnya.
Kuasa hukum Hasto Kristiyanto, Ronny Talapessy meyakini pihaknya bakal menang gugatan praperadilan melawan KPK dalam sidang putusan gugatan praperadilan besok.
"Tentunya dengan ahli yang kami sudah sampaikan melalui agenda permohonan, kemudian pembuktian, lewat saksi fakta dan ahli yang kami sampaikan. Kami meyakini bahwa praperadilan ini akan dikabulkan," kata Ronny, Rabu (12/2/2025).
Sementara itu, kuasa hukum Patra Zen menjabarkan hal-hal yang menguatkan permohonan pihaknya bakal dikabulkan majelis hakim.
"Pada hari ini kita sudah menyampaikan kesimpulan, 81 halaman yang pada pokoknya menyatakan penetapan tersangka Pak Hasto tidak sah, melanggar hukum, melanggar prosedur," kata Patra.
Ia melanjutkan yang pertama alasan dan dasar hukumnya adalah penetapan Hasto dilakukan terlebih dahulu baru dikumpulkan alat buktinya.
"Kedua dalam pemeriksaan praperadilan kemarin, terbukti alat-alat bukti yang disampaikan oleh termohon KPK adalah bukti-bukti yang dipergunakan untuk orang lain," terangnya.
Kemudian kata dia bukti-bukti yang digunakan KPK juga berdasarkan sprindik orang lain. Bukti-bukti yang bahkan sudah diuji dalam persidangan tahun 2020.
"Ada dua putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini juga yang telah memutus bahwa alat bukti yang dipergunakan orang lain tidak boleh digunakan untuk menetapkan tersangka. Di pengadilan ini juga sudah terbukti bahwa penetapan tersangka itu harus didahului oleh proses penyelidikan dan penyidikan," tandasnya.
Pihak KPK juga meyakini hal serupa bakal menang pada sidang putusan praperadilan Hasto ini.
"Intinya seperti itu, bahwa besok intinya jadwal keputusan, kita hormati keputusan itu. Besok kita hadiri dan kita dengar bersama pertimbangan hakim peradilan ini terkait dengan perkara ini," kata Plt Kabiro Hukum KPK, Iskandar Marwanto kepada awak media di PN Jakarta Selatan.
Iskandar mengungkapkan pihaknya optimis bakal menang gugatan praperadilan yang dilayangkan Hasto Kristiyanto.
"Ya seperti yang kami sampaikan kemarin, tetap optimis. Bahwa kami memang sudah sampaikan dikesimpulan. Bahwa memang apa yang kami simpulkan hari ini, mewakili pembuktian kami di persidangan-persidangan sebelumnya," ungkapnya.
Hasto Kristiyanto telah ditetapkan sebagai tersangka dalam dua kasus yang melibatkan buronan eks calon anggota legislatif PDIP Harun Masiku.
Pertama, Hasto bersama advokat PDIP bernama Donny Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR periode 2019–2024.
Kedua, Hasto ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice.
Adapun suap diduga dilakukan agar Harun ditetapkan sebagai anggota DPR melalui proses PAW. Caranya adalah dengan menyuap komisioner KPU saat itu, Wahyu Setiawan. Nilai suapnya mencapai Rp600 juta.
Suap itu dilakukan oleh Hasto bersama Donny Tri Istiqomah, Harun Masiku, dan Saeful Bahri. Suap kemudian diberikan kepada Agustiani Tio Fridelina dan juga Wahyu Setiawan.
Sementara itu, terkait dengan perkara dugaan perintangan penyidikan, Hasto melakukan serangkaian upaya seperti mengumpulkan beberapa saksi terkait Masiku dengan mengarahkan para saksi itu agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya.
Tak hanya itu, pada saat proses tangkap tangan terhadap Masiku, Hasto memerintahkan Nur Hasan–seorang penjaga rumah yang biasa digunakan sebagai kantornya–untuk menelepon Harun Masiku supaya merendam ponselnya dalam air dan segera melarikan diri.
Kemudian, pada 6 Juni 2024, atau 4 hari sebelum Hasto diperiksa sebagai saksi terkait Harun Masiku, ia juga memerintahkan stafnya yang bernama Kusnadi untuk menenggelamkan gawai milik Kusnadi agar tidak ditemukan oleh KPK.
Atas perbuatannya, Hasto dijerat dengan Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf b dan Pasal 21 atau Pasal 13 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
Dalam perkembangannya, KPK mencegah Hasto Kristiyanto dan mantan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Hamonangan Laoly bepergian ke luar negeri selama enam bulan.
Pada Selasa, 7 Januari 2025, tim penyidik juga sudah menggeledah dua rumah Hasto di Bekasi, Jawa Barat dan Kebagusan, Jakarta Selatan. Dari sana penyidik menyita alat bukti surat berupa catatan dan barang bukti elektronik.
