TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran dinilai sebagai langkah positif dalam meningkatkan efektivitas penggunaan APBN.
Kebijakan ini tidak hanya memastikan bahwa belanja negara tetap fokus pada pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga berpotensi menutup celah korupsi dalam kementerian dan lembaga.
Menurut Pakar Kebijakan Publik Universitas Muhammadiyah Makassar, Sulawesi Selatan. Ridwan Fawallang menyebut efisiensi anggaran harus dilihat sebagai upaya penataan keuangan negara agar lebih sehat, layaknya tubuh manusia yang harus menjaga keseimbangan antara lemak dan otot.
“Lemak berlebih dapat menghambat kinerja tubuh sementara otot yang kuat mendukung daya tahan dan pertumbuhan. Begitu juga dengan APBN yang harus efisien agar mampu mendukung pembangunan tanpa pemborosan,” ujar Ridwan dalam pernyataannya, Rabu(12/2/2025) malam.
Ridwan Fawallang juga menegaskan bahwa efisiensi anggaran ini tidak akan memangkas sektor-sektor vital seperti belanja pegawai, layanan dasar publik, serta bantuan sosial di bidang kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, dan subsidi.
Semua pelayanan masyarakat tetap berjalan seperti biasa, tanpa ada gangguan yang merugikan rakyat.
Lebih lanjut, pria bergelar doktor ini menambahkan bahwa dengan kebijakan efisiensi ini kementerian dan lembaga akan lebih transparan dalam pengelolaan anggaran. “Efisiensi yang dilakukan bukan hanya sekadar menghemat, tetapi juga sebagai langkah untuk meminimalisir potensi penyalahgunaan anggaran. Anggaran yang lebih ketat dan terkontrol akan mengurangi ruang bagi praktik korupsi,” katanya.
Kebijakan tersebut sebagai strategi untuk memperbaiki tata kelola keuangan negara. Pengawasan terhadap belanja kementerian dan lembaga akan semakin diperketat sehingga penggunaan anggaran benar-benar berdampak bagi kesejahteraan masyarakat.
Dengan implementasi efisiensi anggaran yang baik, diharapkan APBN semakin sehat, transparan, dan berdampak optimal bagi pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat.
