Kementerian dan Lembaga yang Terdampak Efisiensi Anggaran
kumparanNEWS February 13, 2025 09:44 AM
Sejumlah kementerian dan lembaga terdampak efisiensi anggaran yang merupakan kebijakan Presiden Prabowo Subianto. Jumlah anggaran yang dipangkas juga bervariasi.
Sejauh mana kebijakan ini berdampak, berikut daftar kementerian dan lembaga tersebut:
MK Hanya Mampu Bayar Gaji Pegawai Sampai Mei 2025
Perbesar
Gedung Mahkamah Konstitusi. Foto: Shutterstock
Sekjen Mahkamah Konstitusi Heru Setiawan mengatakan usai efisiensi, anggaran lembaganya hanya tersisa Rp 69 miliar hingga akhir tahun 2025.
Efisiensi ini pun berdampak langsung pada pembayaran gaji dan tunjangan para pegawai MK. Bahkan, MK hanya mampu membayar gaji hingga bulan Mei 2025 saja.
“Pembayaran gaji dan tunjangan sebesar Rp 45.097.925.059 hanya mampu untuk dibayarkan sampai dengan bulan Mei 2025,” kata Heru saat paparan dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI, Rabu (12/2).
Awalnya, Mahkamah Konstitusi mendapatkan pagu anggaran tahun 2025 sebesar Rp 611 miliar. Selama tahun 2025 anggaran ini sudah digunakan sebesar Rp 316.329.436.192 dengan rincian Rp 287.517.620.773 untuk penanganan perkara dan RP 28.811.815.419 untuk dukungan manajemen.
Artinya masih ada Rp 295,1 miliar anggaran yang tersisa. Tapi, berdasarkan arahan Kementerian Keuangan, MK pun terkena efisiensi sebesar Rp 226,1 miliar. Dengan begitu sisa anggarannya hanya Rp 69 miliar saja.
Anggaran KY Jadi Rp 109 M, Ngaku Terkendala Tangani Laporan Masyarakat
Perbesar
Gedung Komisi Yudisial. Foto: Widodo S Jusuf/ANTARA
Wakil Ketua Komisi Yudisial, Siti Nurdjanah, memaparkan hasil rekonstruksi anggaran di Komisi Yudisial saat rapat bersama Komisi III DPR RI.
Ia melaporkan, berdasarkan rekonstruksi per 11 Februari 2025, anggaran lembaganya tidak jadi dipotong Rp 100 miliar, tapi hanya dipotong Rp 74,7 miliar.
Dengan begitu pagu efektif anggaran KY tahun ini sebesar Rp 109 miliar.
“Terdapat pengurangan efisiensi sebesar Rp 25.300.000.000 dengan demikian pagu efektif Komisi Yudisial tahun 2025 menjadi Rp 109.826.343.000,” kata Siti Nurdjanah dalam rapat bersama Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/2).
Dengan adanya pemotongan anggaran itu, KY mengaku terkendala dalam menindaklanjuti laporan masyarakat.
Juru bicara KY Mukti Fajar Nur Dewata menjelaskan bahwa pada tahun 2024 pihaknya mendapat mendapat setidaknya 3 ribuan laporan.
"Tahun 2024, KY terima 1.202 laporan dan 1.072 tembusan, serta 966 pemantauan persidangan. Ini 3 ribuan lebih yang ditangani KY," kata Mukti dalam konferensi pers Progress Kinerja KY dalam masa Efisiensi Anggaran, Rabu (12/2).
Pada Januari 2025, KY telah menerima 107 laporan, 75 tembusan, dan 87 permohonan pemantauan persidangan. Laporan-laporan ini yang kemudian terkendala tindak lanjutnya oleh KY.
"Sudah kita ketahui bersama adanya efisiensi anggaran untuk sementara nanti penanganan laporan masyarakat ini akan belum bisa sepenuhnya dapat ditindaklanjuti. Sambil KY menunggu anggaran tambahan dari pemerintah," ujar Mukti.
Kemendikdasmen Kena Efisiensi Rp 7,2 T, tapi Tunjangan Guru Honorer Tetap Naik
Perbesar
Menteri Pendidikan, Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti (tengah) bersama Mendiktisaintek Satryo Soemantri Brodjonegoro (kiri) dan Menteri Kebudayaan Fadli Zon (kanan) mengikuti rapat kerja dengan Komisi X DPR di Kompleks Parlemen, Rabu (6/11/2024). Foto: Dhemas Reviyanto/ANTARA FOTO
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti memaparkan hasil rekonstruksi anggaran saat rapat bersama Komisi X DPR RI, Rabu (12/2).
Mu'ti melaporkan berdasarkan rekonstruksi per 11 Februari 2025, anggaran lembaganya tidak jadi dipotong Rp 8,03 triliun. Namun dipotong Rp 7,27 triliun.
Dengan begitu, total pagu anggaran setelah penyesuaian sebesar Rp 26,27 triliun.
Meski tetap dipotong, Sekum Muhammadiyah ini menjelaskan gaji guru-non ASN atau honorer tetap mengalami kenaikan.
“Tunjangan guru non-ASN tetap kita amankan sebesar Rp 11,5 T. Nilai ini sudah termasuk kenaikan tunjangan profesi guru non-PNS yang dinaikan dari Rp 1,5 juta menjadi Rp 2 juta per orang per bulan,” ucap dia.
Mu’ti menegaskan, alokasi beasiswa pendidikan untuk daerah tertinggal dan khusus tetap berjalan.
“Penyediaan beasiswa berjalan dengan anggaran sebesar Rp 278 M termasuk untuk beasiswa afirmasi daerah tertinggal,” ucap dia.
Meski begitu efisiensi ini berdampak pada sertifikasi guru. Bahkan Mu'ti mengatakan hampir separuh peserta Pendidikan Profesi Guru (PPG) kemungkinan batal dibiayai.
Kemendiktisaintek, Uang Kuliah Berpotensi Naik
Kemendiktisaintek mendapatkan pagu anggaran Rp 57.681.294.991.000. Setelah melalui proses efisiensi anggaran menjadi Rp 43.368.218.350.000. Artinya, ada pemotongan anggaran Rp 14.313.076.641.000.
Kemendiktisaintek mengungkap anggaran untuk tunjangan kinerja dosen Rp 2,5 T tak masuk ke Pagu Anggaran 2025 setelah efisiensi.
"Ini belum termasuk tunjangan kinerja dosen, PNS, sebesar Rp 2,5 T yang sudah dapat lampu hijau dari Kemenkeu untuk dibayarkan," kata Mendiktisaintek Satryo Brodjonegoro mengungkap itu dalam rapat dengan Komisi V DPR, Rabu (12/2).
Satryo tidak merinci alasan mengapa tukin belum dimasukkan ke anggaran. Namun, ia berharap di sisi lain, pemotongan anggaran kementeriannya tak sampai Rp 14,3 T.
"Dengan posisi ini saya berharap Bapak-Ibu bisa memperjuangkan supaya pemotongan tidak Rp 14,3 T tetapi menjadi hanya Rp 6,78 T," imbuhnya.
Selain itu, Satryo Soemantri Brodjonegoro, menjelaskan salah satu programnya yaitu Bantuan Operasional Perguruan Tinggi (BOPTN) ikut terkena efisiensi anggaran.
Pagu awal program itu sebesar Rp 6,018 triliun, tapi terkena efisiensi sebesar Rp 3 triliun.
Satryo pun menjelaskan efisiensi ini berpotensi berdampak pada kenaikan uang kuliah.
“Karena kalau BOPTN ini dipotong separuh, maka ada kemungkinan perguruan tinggi harus menaikkan uang kuliah,” kata Satryo dalam rapat dengan Komisi X DPR RI di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/2).
Tidak hanya BOPTN saja yang kena efisiensi, Program bantuan pada PTS (Perguruan Tinggi Swasta) yang awalnya dianggarkan Rp 365,3 miliar, juga dikenakan efisiensi 50 persen.
Kemendagri Rp 2,1 T, DKPP Rp 34 M
Perbesar
foto ilustrasi gedung kemendagri. Foto: Dok. Setjen Kemendagri
Komisi II DPR RI telah menyepakati efisiensi anggaran tahun 2025 Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
Kesepakatan ini diambil usai rapat kerja bersama keempat kementerian dan lembaga tersebut di gedung Parlemen, Jakarta pada Rabu (12/2).
Adapun dari efisiensi anggaran Kemendagri, BNPP, dan DKPP dibacakan oleh Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir dan efisiensi anggaran OIKN dibacakan langsung oleh Kepala OIKN Basuki Hadimuljono.
Berikut adalah kesimpulan lengkap rapat kerja tersebut, sebagaimana dibacakan oleh Ketua Komisi II Rifqinizamy Karsayuda:
Komisi II DPR RI menyetujui perubahan pagu alokasi anggaran APBN tahun 2025 kementerian/lembaga mitra kerja Komisi II DPR RI sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan anggaran pendapatan belanja negara dan anggaran pendapatan belanja daerah tahun anggaran 2025.
Perbesar
