TRIBUNNEWS.COM - Negara-negara Uni Eropa (UE) mulai menangguhkan sejumlah sanksi terhadap Suriah dengan efek segera pada hari Senin waktu setempat (24/2/2025).

Dikutip dari Reuters, Penangguhan tersebut termasuk pembatasan yang berkaitan dengan energi, perbankan, transportasi, dan rekonstruksi. 

UE juga agan menangguhkan berbagai sanksi yang menyasar individu serta sektor-sektor ekonomi di Suriah yang sebelumnya masuk dalam "daftar hitam" mereka.

Langkah para pemimpin Eropa yang mulai meninjau kembali pendekatan mereka dengan Suriah ini erat kaitannya dengan kondisi negara tersebut setelah terjadinya pemberotakan pada akhir tahun lalu.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, pasukan pemberontak yang dipimpin oleh Hayat Tahrir al-Sham (HTS), telah menggulingkan rezim Bashar al-Assad dari jabatannya sebagai presiden pada bulan Desember 2024 lalu.

Perlahan tapi pasti, pemerintahan Suriah yang kini berada di bawah Ahmed al-Shaara selaku pemimpin HTS mencoba membangun kembali hubungan negara mereka di dunia internasional terutama dengan Uni Eropa.

Bak gayung bersambut, langkah tersebut disambut positif oleh para pemimpin UE.

Dalam pertemuan di Brussels pada hari Senin, para menteri luar negeri UE sepakat untuk menangguhkan pembatasan terkait minyak, gas, dan listrik, yang selama ini mereka berikan di rezim Bashar al-Assad.

Penangguhan tersebut juga termasuk pencabutan sanksi terhadap sektor transportasi.

Mereka juga telah mencabut pembekuan aset untuk lima bank serta melonggarkan pembatasan terhadap bank sentral Suriah.

Selain itu, Uni Eropa juga memperpanjang pengecualian tanpa batas waktu untuk memfasilitasi pengiriman bantuan kemanusiaan.

"Kami telah menghabiskan dua bulan terakhir terlibat dalam diskusi dan upaya diplomatik untuk meredakan sanksi-sanksi yang tidak adil yang telah memberatkan rakyat kami," kata Menteri Luar Negeri Suriah, Asaad Hassan al-Shibani, di platform X.

"Kami menyambut baik keputusan UE untuk menangguhkan sanksi-sanksi tertentu pada sektor-sektor spesifik dan melihat ini sebagai langkah untuk mengurangi penderitaan rakyat kami," tambahnya.

Meski demikian, negara-negara UE tetap mempertahankan berbagai sanksi lain yang sifatnya masih terkait dengan otoritas Assad.

Sanki tersebut termasuk pembatasan terhadap perdagangan senjata, barang ganda guna yang memiliki kegunaan militer dan sipil, perangkat lunak untuk pengawasan, serta perdagangan internasional barang-barang warisan budaya Suriah.

Mereka menyatakan akan terus memantau situasi di Suriah untuk memastikan penangguhan sanksi tersebut tetap sesuai dengan kondisi di lapangan.

(Bobby)