Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merespons peluncuran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara alias BPI Danantara. Hal ini menyusul tiga bank BUMN yang akan masuk ke dalam pengelolaan badan tersebut.

Adapun pada tahap awal, BPI Danantara akan mengonsolidasikan beberapa BUMN besar. Hal ini termasuk beberapa BUMN sektor keuangan, yaitu PT Bank Mandiri Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI), dan PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI).

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan, ketiga bank BUMN ini juga merupakan perusahaan terbuka, yang kepemilikan sahamnya sebagian dimiliki oleh investor selain pemerintah. Dengan demikian, bank berkewajiban untuk tetap berkinerja baik dan membangun persepsi yang positif terhadap semua investor.

"Pembentukan Danantara tidak mengurangi kualitas operasional dan layanan perbankan, serta keamanan simpanan masyarakat di Bank. Bank BUMN akan tetap beroperasi sesuai dengan regulasi yang berlaku dan menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian serta tata kelola perusahaan yang baik," kata Dian, dikutip dari keterangan tertulis, Selasa (25/2/2025).

OJK telah melakukan koordinasi dengan Kementerian dan/atau Lembaga (KL) terkait serta industri perbankan mengenai implikasi teknis pembentukan BPI Danantara. Hal ini termasuk skema lebih lanjut mengenai pengelolaan Bank BUMN oleh BPI Danantara yang akan diatur melalui peraturan turunannya.

Selain itu, koordinasi OJK juga dalam rangka memastikan pengelolaan Bank BUMN dijalankan dengan baik, konsisten dan berkesinambungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dian menambahkan, OJK juga telah meminta Bank untuk terus meningkatkan kinerja dan profesionalisme, serta pelayanan kepada nasabah dalam rangka meningkatkan kontribusi Bank terhadap pembangunan ekonomi secara keseluruhan.

"Selanjutnya, OJK akan senantiasa memantau perkembangan bisnis Bank BUMN agar tetap sejalan dengan tujuan dan maksud pembentukan BPI Danantara oleh Presiden Prabowo Subianto," ujarnya.

Di samping itu, menurutnya, peraturan terkait industri perbankan senantiasa memperhatikan prinsip prudential banking yang sesuai pula dengan international best practices yang merupakan konsekuensi Indonesia menjadi anggota G20 & Basel Committee on Banking Supervision (BCBS).

Hal ini menjadi pedoman yang mengikat bagi industri perbankan, termasuk bank BUMN dalam setiap aspek bisnis, serta meningkatkan integritas dan transparansi pengelolaannya sebagaimana amanat Presiden Prabowo Subianto pada saat peluncuran BPI Danantara.

Dian sendiri melihat, tiga bank BUMN yang dikonsolidasikan oleh BPI Danantara memiliki kinerja yang baik dan berkontribusi positif terhadap perekonomian. Hal ini tercermin dari pertumbuhan positif dari sisi Dana Pihak Ketiga, Laba Bersih, dan Kredit posisi Desember 2024, serta kualitas aset yang terjaga baik.

"Pada 2025, Bank BUMN akan fokus mempertahankan fundamental yang sehat dan menciptakan kinerja yang berkelanjutan," ujar Dian.

Dengan strategi yang terarah, inovasi digital, serta pengelolaan risiko yang prudent, Dian mengatakan, Bank BUMN optimis dapat menjaga pertumbuhan yang stabil di tengah dinamika kondisi perekonomian global dan domestik, sekaligus memperkuat posisi sebagai pilar utama sektor perekonomian nasional.