Retret kepala daerah di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah, masih terus berlanjut sampai 28 Februari 2025 mendatang.

Namun, beberapa kepala daerah dari PDIP hingga kini ada yang belum bergabung.

Sebelumnya, disebutkan bahwa ada sebanyak 97 kader PDIP yang seharusnya mengikuti retret tersebut.

Dari jumlah tersebut, diketahui 51 kepala daerah kader PDIP telah hadir sejak hari pertama.

Sementara sisanya masih belum bergabung.

Kendati demikian, sebagian kepala daerah dari PDIP yang sempat menunda kini berangsurangsur mulai mengikuti retret tersebut.

Seperti Gubernur Jakarta, Pramono Anung yang akhirnya menyusul ke Magelang untuk ikut berkegiatan bersama kepala daerah lainnya.

Pramono diketahui menyusul retret itu bersama 18 kepala daerah kader PDIP.

"Saya Gubernur Jakarta bersama dengan Pak Wali Kota Yogya dan juga ada 17 lainnya yang bersamasama dengan kami."

"Hari ini, hari ini kita memulai ikut retret," kata Pramono saat ditemui di Magelang, Jawa Tengah, Senin (24/2/2025).

Namun, kehadiran Pramono untuk mengikuti retret itu tanpa adanya penjelasan darinya.

Karena Pramono sendiri enggan menjelaskan alasannya kenapa baru mengikuti retret pada hari keempat tersebut.

Padahal, retret kepala daerah itu telah dimulai sejak 21 Februari 2025 lalu.

Pramono hanya mengatakan bahwa dirinya tetap berkomunikasi dengan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri meski ikut retret ini.

"Kenapa baru hari ini? Tentunya saya tidak perlu menjelaskan apaapa, tetapi apapun saya tetap berkomunikasi dengan Ibu Megawati, dengan DPP Partai, apa yang kemudian menjadi keputusan bersama," katanya.

Keputusan mengikuti retret ini, kata Pramono, melalui banyak pertimbangan.

"Tentunya dengan berbagai pertimbangan, dengan mempertimbangkan sesungguhsungguhnya apa yang menjadi arahan Ketua Umum untuk melakukan penundaan," ujar dia.

Di sisi lain, Wayan Koster beserta sejumlah kepala daerah dari Bali diketahui belum juga bergabung dalam retret itu.

Pasalnya, Koster dkk tetap memilih tetap mengikuti instruksi Megawati dengan tidak menghadiri kegiatan tersebut.

Sebelumnya, Megawati memberikan arahan agar kader PDIP yang menjabat sebagai kepala daerah menunda kegiatan tersebut.

Bahkan, Megawati juga meminta agar kepala daerah yang sudah berangkat ke lokasi retret untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut.

Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu juga turut mengonfirmasi bahwa Koster tidak ikut serta dalam rombongan kepala daerah yang ikut dalam retret tersebut.

"Kecuali Bali (tidak ikut dalam retret)," kata Masinton di Akmil, Magelang pada Senin, dilansir Kompas.com.

Masinton mengaku tidak mengetahui alasan Koster tidak mengikuti rombongan para kader PDIP yang kini sudah bergabung di Akmil Magelang itu.

Ia hanya memastikan bahwa Koster masih berada di Yogyakarta.

"Enggak tahu, tanya temanteman Bali," ujar Masinton.

Sebelumnya, ketidakhadiran Koster dalam acara retret ini juga telah dijelaskan oleh Pramono.

Dia menyebut bahwa Koster tidak hadir dalam acara retret dan hanya mengutus Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali.

"Ada satu provinsi yang karena arahan dari Pak Menteri Dalam Negeri maupun Pak Wamen boleh mengusulkan sekdanya, mereka mengusulkan sekdanya," ujar Pramono.

Sementara itu, Wakil Bupati Buleleng, Gede Supriatna menegaskan bahwa para kepala daerah PDIP dari Bali masih menunggu arahan lebih lanjut.

"Yang jelas, Pak Bupati (Sutjidra) masih di Magelang menunggu instruksi saja. Masih berkoordinasi dengan beberapa pihak terkait dengan pelaksanaan retreat," ujar Supriatna.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya menyebut tidak ada sanksi untuk kepala daerah yang tidak mengikuti retret. 

Dia mengatakan, kepala daerah yang tidak ikut bisa mengutus wakil kepala daerah mereka atau mengutus Sekretaris Daerah (Sekda) dengan konsekuensi harus mengikuti retret pada gelombang berikutnya. 

"Ya (sanksinya) mengikuti acara yang sama pada gelombang berikutnya. Ya, kan dikirim wakil (juga) untuk menggantikan di sini," ujar Bima, saat ditemui di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah, Jumat (21/2/2025).

Untuk gelombang berikutnya retret kepala daerah yang tidak hadir akan ditentukan setelah sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK) selesai.

Jadi, untuk kepala daerah yang tidak hadir bisa menggantikan kepesertaan saat retret nanti.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian mengungkapkan bahwa ada sebanyak 503 kepala daerah yang mengikuti program retret Akmil di Magelang.

Tito menegaskan bahwa kehadiran dalam program retret ini sangat penting bagi kepala daerah, karena merupakan bagian dari program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan sinergi antar pemimpin daerah. 

Dia mengatakan, kepala daerah dipilih oleh rakyat, sehingga tanggung jawab utama mereka adalah kepada masyarakat, bukan sekadar kepada partai politik.

“Partai itu hanya kendaraan. Partai memberikan blessing untuk maju, tapi ketika menjadi kepala daerah, mereka dipilih oleh rakyat. Oleh karena itu, kehadiran dalam program ini adalah untuk kepentingan rakyat,” ujar dia. 

Tito juga mengatakan, manfaat retret ini memungkinkan para kepala daerah untuk saling mengenal dan membangun komunikasi yang lebih cair. 

Sehingga, program ini menjadi ajang bagi gubernur, bupati, dan wali kota untuk bertemu serta mendiskusikan berbagai isu penting di daerah masingmasing.

“Saya tahu dalam beberapa waktu ke depan masih akan ada yang bergabung. Silakan, kita welcome,” ujarnya.

Bagi kepala daerah yang belum dilantik akibat sengketa hasil Pilkada 2024, Kemendagri berencana mengadakan program orientasi tersendiri. 

Dalam hal ini, 40 daerah yang masih menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa pilkada. 

Sebagian daerah bahkan berpotensi menggelar pemungutan suara ulang, seperti Kabupaten Bangka dan Kota Pangkalpinang.

Berbeda dengan retret di Akmil Magelang, kepala daerah yang masih tertunda pelantikannya akan menjalani program pembekalan di BPSDM Kemendagri di Jakarta.

“Konsepnya nanti akan berbeda dengan yang di Magelang. Di Magelang ini programnya besar, gabungan dengan Lemhannas, tempatnya informal, dan lebih mendukung interaksi yang cair,” jelas Tito.