BPI Danantara: Kekuatan Ekonomi Baru atau Bom Waktu Finansial?
Andi Burhanuddin Sultan February 25, 2025 04:00 PM
Pembentukan Badan Pengelola Dana Investasi Danantara, atau Daya Anagata Nusantara, oleh pemerintah Indonesia merupakan langkah brilian yang diambil dalam upaya mengoptimalkan pengelolaan aset negara. Terdapat potensi untuk menggerakkan ekonomi dengan badan pengelola investasi tersebut. Meski demikian, seperti semua inisiatif besar lainnya, ada peluang yang harus dimanfaatkan namun terdapat risiko yang perlu diwaspadai.
BPI Danantara, merupakan inisiatif luar biasa yang diluncurkan oleh pemerintah Indonesia. Tujuan utamanya adalah untuk mengoptimalkan pengelolaan aset negara. Presiden Prabowo Subianto mengumumkan pembentukannya direncanakan akan dilakukan pada 24 Februari 2025 mendatang. Pembentukan BPI Danantara adalah bagian dari perubahan ketiga Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang disahkan pada 5 Februari 2025.
BPI Danantara didesain sebagai dana kekayaan negara (sovereign wealth fund - SWF) yang akan mengelola aset negara, terutama dari BUMN, dengan pendekatan investasi jangka panjang. Model ini mengadopsi strategi yang telah sukses diterapkan oleh Temasek Holdings di Singapura dan Khazanah Nasional Berhad di Malaysia.
BPI Danantara dibentuk untuk menciptakan pendapatan tambahan yang dapat mendanai pembangunan nasional serta mengurangi ketergantungan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Fokusnya akan berada pada proyek-proyek infrastruktur besar, sektor kesehatan, pendidikan, dan bidang publik lainnya yang sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi.
Dengan BPI Danantara, pemerintah berharap dapat menciptakan nilai tambah yang besar dari aset negara melalui investasi strategis di berbagai sektor. Lembaga ini disebut berkomitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance - GCG) dalam setiap aktivitasnya dan diharapkan dapat menjadi contoh pengelolaan investasi negara yang profesional, transparan, dan akuntabel.
Optimisme Terhadap BPI Danantara
Langkah pembentukan BPI Danantara menghadirkan gelombang optimisme yang besar. Mengingat aset negara yang dikelola mencapai lebih dari 900 miliar dolar AS, BPI Danantara memiliki kapasitas besar untuk mendukung proyek-proyek strategis yang berdampak luas, seperti pengembangan energi terbarukan, industri manufaktur, dan ketahanan pangan. Kerja sama internasional yang telah direncanakan, seperti dengan Uni Emirat Arab dalam pengembangan energi terbarukan, dapat mempercepat transisi Indonesia menuju ekonomi yang lebih hijau dan berkelanjutan.
Selain itu, keberadaan BPI Danantara juga membuka peluang baru bagi investasi. Dengan mengelola aset strategis secara lebih efektif dan efisien, BPI Danantara dapat menarik minat investor dari dalam dan luar negeri. Investor akan merasa lebih aman dan tertarik untuk menanamkan modal mereka pada proyek-proyek yang dikelola oleh BPI Danantara, berkat jaminan pengelolaan yang profesional dan transparan.
Dalam mengelola aset negara, BPI Danantara memiliki potensi untuk membawa dampak positif yang signifikan. BPI Danantara diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan aset negara. Dengan skema bisnis joint venture yang menggabungkan sejumlah usaha, BPI Danantara dapat meningkatkan daya tarik investasi asing dan mendanai proyek-proyek strategis yang berdampak besar bagi perekonomian Indonesia.
Sektor-sektor yang menjadi target investasi antara lain energi terbarukan, manufaktur canggih, industri hilir, dan produksi pangan. BPI Danantara diharapkan bisa menjadi pendorong utama dalam pembangunan infrastruktur yang sangat dibutuhkan oleh Indonesia. Infrastruktur yang baik akan meningkatkan konektivitas dan efisiensi ekonomi, sehingga mendorong pertumbuhan yang lebih cepat dan inklusif.
Lebih lanjut, BPI Danantara juga berpotensi meningkatkan daya saing industri Indonesia di tingkat global. Dengan mendukung pengembangan teknologi dan inovasi, BPI Danantara dapat membantu industri-industri di Indonesia untuk lebih kompetitif di pasar internasional. Dampak positif ini akan terasa dalam peningkatan ekspor dan penyerapan tenaga kerja.
Badan ini juga dapat menjadi katalisator dalam upaya pengurangan kesenjangan ekonomi dan sosial. Dengan mengalokasikan investasi pada sektor-sektor yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat, seperti pendidikan dan kesehatan, BPI Danantara dapat membantu mengangkat taraf hidup masyarakat yang lebih luas.
Risiko Pembentukan Danantara: Apa yang Harus Diwaspadai?
Pembentukan Danantara sebagai badan pengelola investasi negara membawa sejumlah risiko yang perlu diantisipasi dengan baik. Dengan aset yang dikelola mencapai hampir USD 900 miliar, Danantara memiliki potensi besar untuk mendanai berbagai proyek strategis. Namun, ada sejumlah tantangan yang harus dihadapi untuk memastikan keberhasilan inisiatif ini.
Mengelola aset senilai ribuan triliun rupiah memerlukan tata kelola yang sangat transparan dan akuntabel. Jika tidak dikelola dengan baik, ada risiko terjadinya korupsi dan penyalahgunaan dana. Pengalaman dari skandal 1MDB di Malaysia menunjukkan pentingnya pengawasan ketat dan transparansi dalam pengelolaan dana investasi negara. Jika BPI Danantara tidak memiliki mekanisme audit independen dan laporan keuangan yang dapat diakses publik, ada risiko bahwa dana ini dapat disalahgunakan untuk kepentingan segelintir elite politik dan bisnis.
Sebagai entitas yang bertanggung jawab langsung kepada presiden, Danantara berisiko terpengaruh oleh perubahan kebijakan politik. Dari sisi proyek, jika proyek-proyek yang didanai oleh Danantara tidak memberikan hasil yang optimal, hal ini dapat menjadi beban besar bagi perekonomian nasional.
Proyek yang tidak efisien dapat mengakibatkan kerugian finansial yang signifikan dan menghambat pertumbuhan ekonomi. Danantara juga berisiko mengalami ketergantungan pada arus modal asing. Jika terjadi ketidakstabilan ekonomi global, arus modal asing dapat terganggu dan berdampak negatif pada pengelolaan aset negara.
Selain itu, penggunaan utang luar negeri melalui mekanisme business-to-business (B2B) juga dapat menimbulkan risiko tersembunyi yang tidak tercatat dalam anggaran nasional. Jika utang ini tidak dikelola dengan baik, beban finansialnya dapat jatuh kembali ke negara. Pengalaman Malaysia dengan 1MDB menunjukkan bagaimana utang luar negeri yang tidak transparan dan tidak dikelola dengan baik bisa menjadi beban yang berat bagi perekonomian.
Untuk mengantisipasi risiko-risiko tersebut, diperlukan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses pengelolaan anggaran. Mekanisme audit independen harus diterapkan secara ketat, dan laporan keuangan harus dapat diakses oleh publik untuk memastikan bahwa pengelolaan dana berjalan dengan baik dan tidak ada penyalahgunaan.
Dalam pidato di HUT ke-17 Gerindra, Prabowo juga meminta sejumlah organisasi masyarakat (ormas) untuk ikut mengawasi Danantara. bahkan jika dibutuhkan, Danantara bisa ikut diawasi oleh pimpinan Nahdlatul Ulama, pimpinan Muhammadiyah, pimpinan KWI dan ormas lainnya. Selain itu, penerapan prinsip tata kelola yang baik (good governance) dalam setiap keputusan investasi merupakan hal wajib.
Setiap keputusan harus didasarkan pada analisis yang matang dan mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap perekonomian dan masyarakat. Dengan demikian, risiko terjadinya investasi yang tidak efektif dapat diminimalkan.Pemerintah perlu membangun kapasitas institusi BPI Danantara agar dapat mengelola aset negara dengan profesional dan efisien.
BPI Danantara memiliki potensi besar untuk menjadi kekuatan baru dalam pengelolaan investasi negara. Dengan pendekatan yang tepat dan pengawasan yang ketat, BPI Danantara dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% dengan penguatan ketahanan pangan bukan hal mustahil untuk dicapai.
Namun, penting bagi kita untuk selalu waspada terhadap potensi risiko yang ada dan memastikan bahwa prinsip transparansi dan akuntabilitas selalu dijunjung tinggi dalam setiap langkah yang diambil.
