SURYAMALANG.COM | MALANG - Ketua DPC Gerindra Kabupaten Malang, Chusni Mubarok menyerukan kepada kader partainya di DPRD Kabupaten Malang ikut mematuhi perintah Presiden Prabowo Subianto.

Sekadar diketahui, tak lama ini Presiden Prabowo Subianto memangkas sejumlah anggaran seremonial di kementerian hingga di daerah.

Termasuk mengurangi kunjungan kerja (kunker), seminar hingga kegiatan Focus group discussion (FGD). 

Sementara, tidak lama ini sejumlah anggota DPRD Kabupaten Malang kunker ke Balikpapan dan ke Ibu Kota Nusantara (IKN).

Chusni yang juga sekaligus anggota DPRD Jatim dari daerah pemilihan Malang Raya itu sebenarnya tak mau ikut campur kegiatan kunker maupun FGD anggota DPRD Kabupaten Malang.

Namun, Chusni mengingatkan kepada anggota Fraksi Partai Gerindra supaya mentaati perintah Presiden Prabowo yang menginstruksikan penghematan anggaran.

"Saya nggak paham ya gimana yang di DPRD Kabupaten Malang soal kegiatan seperti itu. Sebab, kami tidak mau mencampuri dapur (urusan) mereka," ujar Chusni kepada SURYAMALANG.COM, Selasa (25/2/2025).

"Cuma, kami serukan kepada anggota dewan dari Fraksi Gerindra, agar mentaati perintah ketum kita (Presiden Prabowo)"  pesan Chusni.

Terkait penghematan anggaran, Chusni mencontohkan DPRD Jatim telah melakukannya.

Menurutnya, dulu kegiatan kunker anggota DPRD Jatim bisa sampai 21 kali dalam sebulan. 

Begitu ada perintah dari Presiden Prabowo untuk menghemat anggaran, kata Chusni, saat ini kegiatan kunker tinggal 10 kali dalam sebulan. 

Selebihnya kegiatan digelar dalam bentuk rapat-rapat, karena anggarannya sudah dipotong. 

"Jika sudah ada perintah untuk tidak boros, ya anggota dewan kami dari Fraksi Gerindra, ya tak boleh tidak patuh. Mereka harus taat," ujar anggota DPRD Jatim yang memperoleh 131.924 suara atau tertinggi di antara caleg DPRD Jatim di daerah pemilihan Malang Raya.

Apakah cuma kunker? Chusni mengatakan tidak, karena semua anggaran kegiatan dewan saat ini harus dikurangi anggarannya. Termasuk, FGD.

Sementara, informasi yang dikumpulkan SURYAMALANG.COM, anggota DPRD Kabupaten Malang menggelar FGD dua kali seminggu di 33 kecamatan.

"Semua kegiatan, termasuk FGD seperti itu (yang saat ini juga dikritik Presiden Prabowo). Sekali lagi, kami serukan, anggota kami yang di dewan Kabupaten Malang agat melakukan pengiritan juga sesuai aturan," kata Chusni mengingatkan anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Malang.

Sebelumnya, kegiatan kunker anggota DPRD Kabupaten Malang yang dilakukan dua kali seminggu mendapat sorotan dari masyarakat, termasuk dari akademisi. 

Yakni, anggota DPRD Kabupaten Malang kunker ke Balikpapan juga ke IKN pada Jumat (21/2/2025). 

Hal itu beredar foto aktivitas anggota DPRD Kabupaten Malang di IKN.

SURYAMALANG.COM telah mengkonfirmasi kepada Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Malang, Tantri Bararoh.

Namun, Tantri mengaku tidak tahu tak tahu menahu. 

"Saya nggak tahu soal itu, pak (siapa yang mengedarkan foto itu)," ujar Tantri singkat.

SURYAMALANG.COM juga sudah berusaha menghubungi sejumlah anggota dewan yang ikut kunker dan FGD melalui sambungan seluler, namun belum mendapat jawaban.

Adapun anggota DPRD Kabupaten Malang menggelar FGD setelah kunker dari Balikpapan. 

SURYAMALANG.COM menghubungi legislator senior untuk mengkonfirmasi aktivitas FGD anggota DPRD Kabupaten Malang.

Legislator tersebut mengatakan kegiatan anggota DPRD Kabupaten Malang itu sesuai dengan aturan.

"Itu ada aturannya," tutur anggota dewan yang enggan disebutkan namanya.

Tak keberatan dikritik

Sementara itu, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Malang sebelumnya menyatakan tidak keberatan adanya kritikan dari masyarakat.

Namun, ada banyak prespektif dari berbagai sudut pandang yang harus dilihat, mengapa DPRD Kabupaten Malang sering kunker.

"Masalah di Kabupaten Malang ini kompleks, dan itu butuh penanganan serius," ujar Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Abdul Qodir melalui keterangan tertulis yang diterima SURYAMALANG.COM, Minggu (23/2/2025).

Abdul Qadir atau akrab disapa Adeng yang juga Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Malang itu mengatakan para wakil rakyat jangan dipukul rata semua dengan konotasi negatif seakan-akan selalu menghamburkan duit rakyat. 

"Teman-teman NGO (Non-Governmental Organization/Lemaga Swadaya Masyarakat, red) juga harus sedikit dikembangkan wawasannya," ujarnya.

"Bahwa tata kelola pemerintahan eksekutif di Kabupaten Malang ini gak hebat-hebat benar. Masih jauh dari konsep baldatun toyyibatun warobun ghofur, sehingga di situlah dibutuhkan kerja sama dengan daerah lain. Jalinan kerja sama itu ya salah satunya ditempuh dengan kunker," kata Adeng.

Adeng menyampaikan kunker para anggota dewan itu bukan semata-mata keinginan pribadi, tetapi untuk menunaikan aspirasi masyarakat yang jawabannya selama ini belum ada di Kabupaten Malang.

"Jadi gak bener kalau kunker dewan diidentikkan dengan pemborosan anggaran, justru kami sedang menjalankan tugas konstitusional kami untuk mencei solusi-solusi konkret dari setiap masalah yang dihadapi oleh masyarakat Kabupaten Malang," terangnya.

Di sisi lain, kata Adeng, meskipun belum genap setahun dilantik, para wakil rakyat di Kabupaten Malang periode sekarang sudah menerima aduan maupun laporan beragam problematika.

Ia mengatakan jumlah aduan masyarakat yang telah diterima wakil rakyat tidak bisa dihitung dengan jari.

Menurutnya, para legislator memiliki tanggung jawab moral untuk ikut menyelesaikan berbagai persoalan rakyat yang telah memberikan mandat.

"DPRD banyak menerima Dumas (pengaduan masyarakat), dan ketika masalah itu kita sounding kepada OPD (organisasi perangkat daerah, red) terkait, ternyata OPD kesulitan untuk fasilitasi," beber Adeng.

"Banyak faktor, mulai regulasi yang belum ada, sampai soal penganggaran. Di situlah muncul problematika," katanya.

"Nah, berangkat dari problematika itulah kemudian kita cari solusinya ke daerah lain yang sudah menerapkan regulasi dari permasalahan yang sama yang kita temui di Kabupaten Malang," papar Adeng.

Ia mencontohkan penataan jaringan kabel internet yang sebelumnya menelan nyawa warga Kecamatan Lawang.

Menurut Adeng, hingga saat ini kepala daerah belum mempunyai solusi mengatasinya.

"Makanya kita bantu cari solusi, belajar dari Kota Denpasar. Itulah yang disebut kunker, " terang Adeng.

Terlepas dari pandangan negatif beberapa pihak soal intensitas kunker DPRD Kabupaten Malang, Adeng memberikan apresiasi atas kritikan yang telah disampaikan. 

"Saya apresiasi atas kritik yang disampaikan kepada kami soal padatnya agenda kunker dewan," katanya.

"Saya memaknai kritik yang disampaikan kepada kami adalah bahasa cinta. Di mana rakyat masih menggantungkan harapan kepada kami yang mewakilinya untuk suatu keadaan yang lebih baik," bebernya.

"DPRD melaksanakan kunker jangan kemudian dimaknai pemborosan, itu tuduhan yang naif," ucap pria asal Kecamatan Dau ini.

Adeng juga menjelaskan kunker yang dilakukan para anggota DPRD Kabupaten Malang merupakan rangkaian dari kerja-kerja politik yang telah diteken melalui komitmen dengan rakyat.

"Saya perlu tegaskan dan sedikit pencerahan bahwa kunker dewan itu bagian dari kerja-kerja politik dalam rangka mencari solusi dari problematika yang dikeluhkan oleh masyarakat kepada wakil rakyat," papar Adeng.

"Kalau tidak mencari solusi dengan kunker salah satunya, lalu siapa yang mau bertanggung jawab jika rakyat menuntut karena kami tidak bisa berbuat apa-apa?" kata Adeng.

"Beda kemudian ketika narasi dibangun karena hidden agenda yang menginginkan wakil rakyat Kabupaten Malang di kungkung supaya bodoh, karena dengan bodoh itu ada pihak yang akan diuntungkan disegala aspek, apakah ini yang di inginkan?" tanya Adeng sembari memungkasi responsnya.