Sejumlah anggota Komisi XII DPR RI mencecar Pertamina Patra Niaga, mengenai isu praktik oplos pertalite menjadi pertamax, dalam pusaran kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina (Persero) periode 20182023.

Hal itu terjadi dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Plt Dirut Pertamina Patra Niaga Mars Ega Legowo Putra, pada Rabu (26/2/2025).

Anggota Komisi XII DPR RI FGolkar Dewi Yustisiana, menyinggung kekhawatiran masyarakat terhadap isu oplos Pertalite menjadi Pertamax.

Lantas dia mempertanyakan bagaimana Pertamina Patra Niaga memastikan kualitas BBM yang dijual kepada masyarakat.

"Bagaimana para pemilik badan usaha SPBU di dalam memastikan dam menjamin semua jenis BBM di SPBUnya itu sesuai dengan kualitas yang dijanjikan," kata Dewi.

Hal senada disampaikan anggota Komisi XII DPR RI FPKB Ratna Juwita Sari.

Ia mempertanyakan pihak yang berwenangan menentukan RON BBM.

"Sebenernya yang berwenang menentukan RON itu siapa? Bagaimana evaluasinya? Jadi per berapa bulan? Per berapa tahun? Supaya publik clear bahwa standar yang dimiliki SPBU yang ada di Indonesia sama," ujar.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi XII DPR RI FGerindra Bambang Haryadi menilai, isu oplos BBM ini bisa membuat kepercayaan publik terhadap Pertamina menurun.

Ia pun mendukung proses hukum dari kasus korupsi tata kelola minyak mentah yang dibongkar Kejaksaan Agung.

"Jangan sampai trust publik atas kasus hukum yang sedang berproses silahkan saja, kami sangat mendukung penegakan hukum silakan. Tapi, kami juga ingin bahwa publik juga harus tahu bagaimana penentuan RON itu," ucapnya.

Bambang meyakini, jika pemalsuan RON itu benar terjadi, maka akan berdampak pada masalah mesin kendaraan.

"Makanya, mungkin dalam waktu yang tidak lama kami akan undang industriindustri mobil. Gaikindo, Astra kaya gitu, kita ingin mendapat penjelasan apakah selama ini pernah ada kendalakendala di kendaraan tersebut adanya korosi atau sejenisnya ya kan. Sehingga, tidak menjadi satu isu yang liar di masyarakat gitu," pungkasnya.