TIMESINDONESIA, SURABAYA – Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyebut kebutuhan anggaran untuk pembangunan 2025-2030 atau tantangan pengelolaan fiskal lebih dari 25 triliun. Hal ini disampaikan dalam pidatonya dihadapan Anggota DPRD Surabaya.

Maka dari itu, menurutnya, diperlukan pembiayaan alternatif untuk mempercepat pembangunan infrastruktur. Termasuk dalam mendorong pertumbuhan ekonomi hingga melampaui rata-rata.

Hal ini sebagaimana target pertumbuhan ekonomi cepat sebesar 8 persen yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto tak luput menjadi perhatian utama. 

“Itulah mengapa kita perlu terus bergerak kolaboratif. Pemerintah kota tak bisa bekerja sendirian,” ujar Wali Kota Eri, Senin (3/3/2025). 

Menurutnya, paradigma pembangunan kota telah berubah total dibanding sebelumnya. Jika dulu pemerintah mengatur pembangunan untuk warga (governing for citizen), tetapi sekarang pembangunan dilakukan bersama warga (governing with citizen). 

“Maka peran DPRD sangat krusial,” imbuhnya.

Demikian dengan pembangunan berbasis batas administrasi wilayah. Dimana pembangunan di Surabaya kini berorientasi pada konsep kawasan dan aglomerasi, bukan lagi berbasis batas administrasi wilayah. 

“Seperti pada aspek transportasi publik yang membutuhkan integrasi antar-daerah, dan infrastruktur antara Surabaya dan kabupaten/kota di sekitarnya,” tandasnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Surabaya, Adi Sutarwijono menilai semangat gotong royong yang ditunjukkan Wali Kota Eri dalam membangun Kota Pahlawan perlu terus dilanjutkan.

“Saya menangkap pesan yang sangat baik dari Pak Wali Kota Surabaya untuk mulai pemerintahan yang baru di periode kedua itu dengan semangat gotong royong, sebagaimana telah ditunjukkan sebelumnya dalam periode pertama,” kata Adi.

Adi mencontohkan bagaimana Kota Surabaya berhasil bangkit dari pandemi Covid-19 melalui semangat kebersamaan dan gotong royong antara pemerintah dengan masyarakat.

“Semangat (gotong royong) ini betul-betul ditunjukkan oleh Wali Kota Surabaya,” ujarnya.

Namun, Adi juga mencermati besarnya kebutuhan anggaran untuk merealisasikan berbagai program pembangunan 2025-2030. Berdasarkan APBD Surabaya tahun 2025 yang telah disahkan Rp12,3 triliun, jumlah ini dinilai belum mumpuni untuk mendukung keseluruhan program.

“Dari total APBD Rp12,3 triliun, kebutuhan belanja sudah mencapai sekitar Rp9 triliun. Sementara sektor pendidikan memerlukan Rp2,5 triliun, ditambah dengan berbagai item lain yang harus diprioritaskan,” jelas Adi.

Untuk itu, Adi menegaskan bahwa DPRD Surabaya akan berdiskusi lebih lanjut dengan Wali Kota Eri untuk menentukan prioritas pembangunan yang dapat direalisasikan dalam keterbatasan anggaran. 

“Nanti Pak Wali Kota akan bertemu dengan DPRD Surabaya untuk mengkonsultasikan kira-kira apa hal yang menjadi prioritas dikerjakan,” pungkasnya. (*)