Presiden Partai Buruh sekaligus Presiden KSPI, Said Iqbal mendesak Menaker dan Pimpinan Perusahaan PT Sritex serta kurator untuk segera umumkan pesangon dan THR bagi eks karyawan Sritex. 

Ia menyatakan jika selambatlambatnya H14 lebaran nilai pesangon dan THR eks karyawan Sritex belum ada kejelasan.

Maka Partai Buruh dan KSPI, kata Said Iqbal akan mengambil langkahlangkah secara hukum menggugat citizen lawsuit di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

"Aksi ribuan buruh, dan kampanye melawan Menaker serta pimpinan Perusahaan yang tidak taat kepada UU Ketenagakerjaan dan Keputusan MK No 68/2024," kata Said Iqbal, Kamis (6/3/2025). 

Adapun dalam putusan tersebut berisi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) harus ada prosedur bipartit dan tripartit.

"Yang harus dilakukan Menaker adalah langsung saja ke mekanisme dan prosedur tripartit. Panggil pimpinan perusahaan, serikat pekerja, dan perwakilan buruh Sritex, Disnaker Kabupaten Sukoharjo untuk membuat kesepakatan," kata Said Iqbal. 

Ia mengatakan kesepakatan pertama berupa bipartit yang isinya menyatakan penyelesaian kasus PHK buruh PT Sritex diserahkan ke pemerintah.

"Kedua, Menaker membuat anjuran tertulis atau kesepakatan tertulis bipartit dan tripartit dan ditandatangani langsung saja oleh Menaker," kata Said Iqbal.

Ia menjelaskan Partai Buruh dan KSPI terhitung 10 Maret 2025 sudah resmi mendirikan posko pengaduan dan advokasi buruh Sritex.

Posko tersebut berlokasi di depan pabrik PT Sritex Sukoharjo Jawa Tengah. 

"Di samping itu ada juga posko pengaduan dan advokasi buruh PT Sritex di Semarang dan Jakarta. Dengan menempuh mekanisme dan prosedur di atas, maka barulah PHK puluhan ribu buruh PT Sritex sah," tandasnya.