TRIBUNNEWS.COM - Pemerintah Suriah mengumumkan bahwa operasi militer terhadap loyalis mantan Presiden Bashar al-Assad telah selesai.
Pernyataan ini disampaikan oleh Kementerian Pertahanan Suriah pada hari Senin (10/3/2025).
"Pasukan kami berhasil menetralisir sel-sel keamanan dan sisa-sisa rezim sebelumnya di berbagai kota, menggagalkan ancaman dan mengamankan wilayah tersebut," ujar juru bicara Kementerian Pertahanan, Hassan Abdul Ghani, dalam pernyataan yang disiarkan oleh kantor berita negara, SANA, dikutip dari Anadolu Anjansi.
Abdul Ghani juga menyatakan bahwa pemerintah kini berfokus pada pemulihan kondisi di wilayah terdampak.
"Kami sedang membuka jalan bagi kehidupan untuk kembali normal dan untuk konsolidasi keamanan dan stabilitas," tambahnya, dikutip dari Al-Arabiya.
"Semuanya dapat melanjutkan operasi dan menyediakan layanan-layanan penting bagi warga negara, membuka jalan bagi kembalinya kehidupan normal dan memperkuat keamanan dan stabilitas," tambahnya.
Sebagai bagian dari upaya menegakkan hukum, pasukan keamanan akan bekerja sama dengan komite investigasi untuk mengungkap keadaan kejadian, memverifikasi fakta, dan memastikan keadilan bagi mereka yang menjadi korban kekerasan.
Pemerintah Suriah juga menegaskan komitmennya untuk terus memberantas ancaman dari loyalis Assad yang tersisa.
"Kami mampu meredam serangan dari sisa-sisa rezim lama dan para perwiranya. Kami menghancurkan unsur kejutan mereka dan berhasil menjauhkan mereka dari pusat-pusat vital, mengamankan sebagian besar jalan utama," jelas Abdul Ghani.
Ini menandai berakhirnya bentrokan yang telah berlangsung selama beberapa waktu di wilayah pesisir negara itu.
Menurut kelompok pemantau perang, pertempuran antara loyalis Assad dan penguasa baru telah menewaskan lebih dari 1.000 orang.
Termasuk 745 warga sipil, 125 anggota pasukan keamanan Suriah, dan 148 pejuang yang setia kepada al-Assad.
Bentrokan sengit ini terjadi di kota-kota strategis seperti Al Mukhtareyah, Muzayraa, dan Al-Zubar di Latakia, serta Ad Dali, Ta'nita, dan Al Qadmus di Tartous.
Atas bentrokan yang terjadi ini, presiden sementara Suriah, Ahmed al-Sharaa pada hari Minggu (9/3/2025) telah mengumumkan pembentukan sebuah komite untuk mencari fakta.
Komite pencari fakta ini dibentuk untuk menyelidiki peristiwa yang terjadi di pesisir Suriah.
"Kami mengumumkan pembentukan komite pencari fakta terkait peristiwa di pesisir dan membentuk komite yang lebih tinggi," kata al-Sharaa, dikutip dari Al Jazeera.
Ia juga mengungkapkan, Suriah sedang menghadapi upaya-upaya untuk menyeret negara itu ke dalam perang saudara.
Ia memastikan, siapa pun yang terlibat dalam pertumpahan darah warga sipil akan dimintai pertanggungjawaban.
"Setelah kekerasan yang terjadi selama beberapa hari, kami mengumumkan pembentukan komite pencari fakta untuk menyelidiki peristiwa di pesisir. Kami akan menindak tegas siapa pun yang terlibat dalam pelanggaran," kata al-Sharaa.
Ia menegaskan bahwa komite independen yang telah dibentuk sebelumnya akan bertanggung jawab untuk menyelidiki pelanggaran terhadap warga sipil dan mengidentifikasi pelaku, yang nantinya akan diadili.
Sebagai informasi, Al-Assad melarikan diri ke Rusia tahun lalu setelah pejuang oposisi bersenjata yang dipimpin oleh kelompok “Hayat Tahrir al-Sham” al-Sharaa menggulingkan pemerintahannya.
Sejak saat itu, pemerintahan Suriah sementara dipimpin oleh Ahmed Al-Sharaa atau yang dulunya dikenal dengan Abu Mohammed al-Jolani.
(Farrah)
