Pemimpin Oposisi Israel: Netanyahu Tidak Mau Membayar Harga Politik untuk Mengakhiri Perang Gaza
TRIBUNNEWS.COM- Pemimpin oposisi Israel Yair Lapid menuduh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu pada hari Rabu berusaha menghindari membayar “harga politik” untuk mengakhiri perang di Jalur Gaza.
Yair Lapid mengatakan: "Ada harga politik untuk mengakhiri perang, dan Benjamin Netanyahu tidak ingin membayarnya".
"Ada harga politik untuk mengakhiri perang, dan Benjamin Netanyahu tidak mau membayarnya," kata Lapid kepada radio lokal 103 FM.
"Pemerintah Israel tidak ingin berbuat apa-apa, juga tidak berupaya mengerahkan seluruh kekuatan dan kemampuannya" untuk membebaskan para tawanan yang ditahan di Gaza, tambahnya.
Israel memperkirakan bahwa 59 tawanan masih ditahan di Gaza, dengan sedikitnya 20 di antaranya masih hidup.
Mereka diharapkan akan dibebaskan pada tahap kedua gencatan senjata Gaza dan perjanjian pertukaran tawanan, yang mengharuskan Israel untuk menarik pasukannya sepenuhnya dari Gaza dan mengakhiri perang secara permanen.
Netanyahu menolak untuk memasuki negosiasi tahap kedua perjanjian gencatan senjata Gaza. Sebaliknya, ia ingin memperpanjang tahap pertama kesepakatan, yang berakhir awal Maret.
Pemerintah Israel menghentikan pasokan listrik dan masuknya bantuan kemanusiaan ke Gaza untuk menekan kelompok Palestina Hamas agar menerima persyaratannya.
Namun, Hamas menolak untuk melanjutkan perjanjian berdasarkan persyaratan ini, dan bersikeras bahwa Israel harus mematuhi ketentuan gencatan senjata dan segera memulai negosiasi untuk tahap kedua, yang mencakup penarikan penuh pasukan Israel dari Gaza dan penghentian total perang.
Perjanjian gencatan senjata telah menghentikan perang genosida Israel di Gaza, yang telah menewaskan lebih dari 48.500 korban, sebagian besar wanita dan anak-anak, dan meninggalkan daerah kantong itu dalam reruntuhan.
November lalu, Pengadilan Kriminal Internasional mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanannya Yoav Gallant atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.
Israel juga menghadapi kasus genosida di Mahkamah Internasional atas perangnya di daerah kantong tersebut.
SUMBER: ANADOLU AJANSI
