TIMESINDONESIA, LOMBOK UTARA – Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Lombok Utara (DPRD KLU), Nasrudin, S.HI berkomitmen mengawal Visi-Misi Ketua Umum DPP Gerindra, Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia. 

Pengawalan program utama Presiden diyakini mampu dikawal Nasrudin. Ia memiliki pengalaman sebagai Anggota DPRD KLU tiga periode berturut-turut masa jabatan 2014-2029 dari daerah pemilihan (Dapil) IV Kecamatan Bayan.

"Sebagai Wakil Ketua Fraksi Gerindra saya memiliki tugas memastikan program Presiden yang digagas pak Prabowo selaku Ketum DPP Gerindra dapat dilakukan oleh pemerintah daerah," ungkapnya kepada TIMES Indonesia, Kamis (13/3/2025).

Fraksi tentu mempunyai tugas menjadi perwakilan dari partai politik yang dimasukan di lembaga dewan, sehingga menolak dan menerima di dewan itu tergantung fraksi. 

"Mengawal tugas partai politik tentu dalam bentuk program yang berpihak ke masyarakat. Apalagi sekarang Ketua Umum Gerindra menjadi Presiden, maka visi-misi presiden harus linear di daerah," tegasnya.

Ia menekan, apa yang menjadi visi-misi presiden harus dilaksanakan oleh fraksi, itulah tugas partai mendorong fraksi, kemudian fraksi mendorong pemerintah daerah.

"Harus linear dengan kepala negara, itu tugas partai, kepala daerah harus melaksanakan visi besar presiden," tambahnya anggota Banggar ini.

Ada tiga program utama yang ditekankan Presiden, yaitu makan bergizi gratis (MBG), ketahanan pangan, dan membentuk koperasi merah putih berbasis desa. 

"Ketiga program inilah yang kami kawal sampai ke daerah baik tingkat provinsi dan kabupaten. Dan seluruh anggota dewan dari fraksi Gerindra bergerak memantau," katanya.

Di program MBG, pemerintah daerah KLU harus segera berkoordinasi dengan beberapa stakeholder baik instansi TNI/Polri, swasta, dan Badan Gizi Nasional (BGN) yang diminta merealisasikan program MBG tersebut. Jumlah dapur yang harus disiapkan di KLU sebanyak 25 dapur khusus MBG. 

"Pemerintah daerah harus mengkoordinasikan dengan stakeholder terkait termasuk swasta untuk menyiapkan dapur umum khusus MBG tersebut," imbuhnya.

Dapur umum yang disiapkan tersebut membutuhkan bahan pokok seperti beras, sayur-sayuran dan lainnya. Setiap dapur akan diberikan jatah Rp35 juta perhari dengan kebutuhan sebulan atau 22 hari, bila ditotal maka anggaran yang dikucurkan pemerintah pusat sebesar Rp19,2 miliar lebih. 

"Bila ini terealisasi maka 7-8 persen pertumbuhan ekonomi berputar di daerah pada tahun 2026," tegasnya.

Dengan kebutuhan pokok yang begitu besar, maka pemerintah daerah KLU harus segera membuat lumbung pangan atau Bulog untuk menampung kebutuhan beras. Begitu juga, pembangunan pabrik-pabrik untuk memproduksi kebutuhan pokok lainnya.

"Bila langkah konkrit ini dilakukan maka membuka lapangan pekerjaan," imbuhnya. 

Selain itu, pemerintah daerah juga segera membentuk koperasi merah putih berbasis desa untuk menggerakkan program Presiden tersebut. Nanti koperasi tersebut dapat bekerja sama dengan BUMDes di tiap desa dan bekerjasama juga dengan BUMD. Sebab, anggaran yang dikelola koperasi tidak mengganggu anggaran desa bersumber DD tersebut. 

"Hal besar inilah yang harus segera dipikirkan oleh BUMD," katanya. 

Sebagai Anggota Komisi II, Nasrudin meminta ketegasan pemerintah daerah menertibkan roi pantai di kawasan wisata Gili. Pada saat periode Bupati KLU Najmul Akhyar pernah ditertibkan namun kembali digunakan sehingga merugikan akses publik.

"Kita minta pak Bupati Najmul yang terpilih lagi untuk menertibkan kembali," imbuhnya. 

Ia juga meminta supaya menyetop menjamurnya retail modern yang mengganggu ekonomi UMKM. Terlebih retail modern yang menjamur tidak ada kontribusi ke daerah. 

"Saya minta pemda evaluasi, cukup tidak boleh lebih lagi. Tidak ada pendapatan ke daerah. Dampak kerusakan 10 tahun kedepn kita akan merasakannya," tegasnya. 

Kemudian, tambak-tambak udang harus ditertibkan karena banyak tidak memenuhi syarat, sesuai saran KPK. Sudah 204 hektar lahan terpakai dari ketentuan 80 hektar sesuai perda RTRW. 

"10 tahun ke depan semakin merusak ekosistem laut merugikan nelayan, jangan mementingkan oligarki," tutupnya militansi Gerindra ini.(*)