TRIBUNNEWS.COM - Komisi Penyelidikan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) baru-baru ini merilis laporan yang menuduh Israel melakukan genosida terhadap warga Palestina selama konflik yang dimulai pada 7 Oktober.
Dalam laporannya, PBB mencatat bahwa tentara Israel menggunakan kekerasan seksual sebagai bagian dari prosedur operasi standar terhadap warga Palestina.
Laporan tersebut, yang mencakup wilayah Palestina yang diduduki termasuk Yerusalem Timur, mengonfirmasi bahwa Israel menghancurkan fasilitas perawatan kesehatan untuk wanita di Gaza.
Selain itu, kekerasan seksual, termasuk pemaksaan menelanjangi di depan umum dan ancaman pemerkosaan, diungkapkan sebagai taktik yang digunakan dalam serangan terhadap warga Palestina.
Hamas menyambut baik laporan PBB tersebut, dengan menyatakan bahwa laporan ini mengonfirmasi kekejaman yang dilakukan oleh tentara Israel.
Dalam pernyataan yang dirilis pada Kamis, 13 Maret 2025, Hamas menegaskan, "Laporan PBB menyoroti pengabaian dan penyangkalan masyarakat internasional terhadap kejahatan yang dilakukan terhadap rakyat Palestina." Mereka menyerukan masyarakat internasional untuk mengambil sikap serius dalam mengatasi situasi ini.
Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, membantah isi laporan PBB dan menyebut lembaga tersebut sebagai antisemit dan mendukung terorisme.
Netanyahu menyatakan, "PBB adalah organisasi busuk yang mendukung terorisme," dan menegaskan keputusan Israel untuk keluar dari organisasi tersebut.
Kementerian Luar Negeri Israel juga mengecam laporan ini, menyebutnya sebagai salah satu pencemaran nama baik darah terburuk di dunia.
Sementara itu, Program Pangan Dunia (WFP) melaporkan bahwa bantuan makanan ke Gaza terhambat sejak 2 Maret akibat penutupan semua titik penyeberangan oleh Israel.
Penutupan ini menghentikan pasokan kemanusiaan dan komersial ke wilayah tersebut, dengan stok makanan yang ada hanya cukup untuk satu bulan.
Kondisi di Tepi Barat juga mengkhawatirkan, di mana kekurangan pangan dipengaruhi oleh aktivitas militer dan pembatasan pergerakan.
WFP menyatakan bahwa gangguan yang terjadi ditambah dengan kondisi ekonomi yang memburuk telah menyebabkan tekanan pada harga pangan, membuat bahan makanan pokok semakin tidak terjangkau bagi banyak keluarga.
Di AS, puluhan pengunjuk rasa ditangkap setelah menyerbu Trump Tower di New York City pada 13 Maret 2025 untuk menuntut pembebasan Mahmoud Khalil, seorang penduduk tetap yang ditahan oleh imigrasi AS setelah terlibat dalam protes damai pro-Palestina.
Di Inggris, tujuh anggota parlemen, termasuk Jeremy Corbyn, menuntut penyelidikan publik independen mengenai keterlibatan Inggris dalam serangan militer Israel di Gaza.
Mereka mengingatkan tentang pentingnya penyelidikan untuk mengungkap kebenaran terkait tuduhan pelanggaran hukum internasional yang serius.
Dengan situasi yang semakin memanas, baik di Gaza maupun di panggung internasional, laporan PBB ini menambah ketegangan dalam konflik yang telah berlangsung lama antara Israel dan Palestina.
Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).
