TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Indonesia dilanda berbagai macam perubahan seperti pengesahan RUU TNI, kasus korupsi yang masif, dan penurunan dalam market saham yang tajam.
Dymasius Yusuf Sitepu, analis ekonomi lulusan National University of Singapore dan Nanyang Technological University, mengatakan bahwa beberapa tahun terakhir Indonesia mengalami fenomena deflasi yang jarang terjadi.
Deflasi atau penurunan harga barang dan jasa secara umum mulai tampak sejak tahun 2023 dan berlanjut hingga awal 2025.
Dymasius menekankan bahwa fenomena ini memerlukan perhatian serius dari pemerintah dan masyarakat.
"Deflasi bukan sekadar turunnya harga barang, tetapi bisa menjadi indikasi perlambatan ekonomi secara keseluruhan," kata Dymasius dalam keterangannya, Jumat (21/3/2025).
Apa itu deflasi?
Deflasi terjadi karena permintaan menurun atau suplai uang berkurang sehingga harga barang dan jasa terus turun.
Penyebabnya bisa berupa krisis ekonomi, kebijakan moneter ketat, utang yang tinggi, atau peningkatan produksi tanpa peningkatan permintaan.
Jika dibiarkan, deflasi bisa memicu spiral deflasi di mana harga turun semakin dalam, bisnis merugi, pengangguran naik, dan ekonomi masuk ke resesi.
Resesi ini memperburuk deflasi karena ekonomi makin melemah, pendapatan menurun, konsumsi semakin lemah, dan harga terus jatuh.
Pada September 2023, Indonesia mencatat deflasi bulanan sekitar 0,19 persen.
Penurunan ini terutama disebabkan rata-rata oleh turunnya harga bahan pokok seperti cabai, bawang merah, dan telur akibat panen raya dan perbaikan distribusi.
Namun, inflasi tahunan tetap positif di angka 2,5% sesuai dengan target Bank Indonesia.
Tahun 2024, Indonesia mengalami deflasi selama lima bulan berturut-turut dari Mei hingga September, periode terpanjang sejak krisis moneter Asia 1999.
Inflasi tahunan pada September turun menjadi 1,84%, terendah sejak November 2021.
Dymasius menyoroti bahwa deflasi berkepanjangan dapat menyebabkan masyarakat menunda konsumsi dan investasi, yang pada gilirannya dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi.
Pada tahun 2024, deflasi terjadi secara berkelanjutan membuat masyarakat cenderung menunda pembelian dan investasi.
Penundaan ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti prioritas kebutuhan yang lebih mendesak, rendahnya pendapatan, atau upaya penghematan.
Kondisi ini dapat melemahkan aktivitas ekonomi dan memperlambat pemulihan, jelasnya.
Pada Januari 2025, inflasi tahunan turun menjadi 0,76%, terendah sejak Maret 2000.
Puncaknya pada Februari 2025, Indonesia mencatat deflasi tahunan sekitar 0,09%.
Kondisi ini kemungkinan terutama dipicu oleh kebijakan pemerintah yang memberikan diskon tarif listrik sebesar 50% serta turunnya harga komoditas pangan seperti beras, tomat, dan cabai merah.
Kebijakan seperti contohnya diskon tarif listrik memang meringankan beban masyarakat dalam jangka pendek, namun mungkin dapat menciptakan gejolak harga yang lumayan terasa saat diskon dihentikan.
Pemerintah perlu hati-hati mempertimbangkan dampak jangka panjang kebijakan-kebijakan ke depan terhadap ekspektasi pasar dan kestabilan ekonomi, terutama di masa memprihatinkan ini, ujar Dymasius.
Bank Indonesia memperkirakan inflasi akan kembali positif kemungkinan Maret 2025 sekitar 2n mencapai target akhir tahun sekitar 2,33%.
Otoritas moneter akan terus memantau situasi global dan dampak kebijakan fiskal domestik terhadap stabilitas harga serta menyesuaikan suku bunga jika diperlukan.
Dymasius menekankan bahwa kolaborasi antara pemerintah, Bank Indonesia, dan masyarakat adalah kunci untuk menghadapi tantangan deflasi ini secara efektif.
Langkah cepat dan kebijakan yang tepat sangat penting untuk menghindari deflasi yang berlarut-larut.
Pemerintah perlu mengupayakan stimulus konsumsi dan investasi secara berkelanjutan untuk menjaga ekonomi Indonesia tetap sehat dan tumbuh, tuturnya.
Dengan pemantauan yang cermat serta kebijakan yang tepat, pemerintah dan masyarakat Indonesia diharapkan mampu menghadapi tantangan deflasi ini dan menjaga stabilitas ekonomi nasional, ujarnya.
Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).
