TRIBUNNEWS.COM - Gerakan Perlawanan Islam (Hamas) mengatakan pernyataan Kepala Shin Bet, Ronen Bar, mengungkap manipulasi yang disengaja oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk menyabotase kesepakatan apa pun dengan Hamas.
Sebelumnya, kabinet pemerintahan Netanyahu mengumumkan pada hari Jumat (21/3/2025) bahwa mereka menyepakati keputusan untuk memecat Ronen Bar setelah mengadakan rapat dan pemungutan suara pada Kamis (20/3/2025) malam.
Netanyahu mengatakan pemecatan Ronen Bar terjadi karena berkurangnya kepercayaan pemerintah Israel terhadap Shin Bet di bawah kepemimpinannya yang dianggap gagal mencegah Operasi Banjir Al-Aqsa yang diluncurkan Hamas pada 7 Oktober 2023.
Ronen Bar, yang akan diberhentikan mulai 10 April 2025, kemudian mengirim surat kepada para menteri Israel pada Jumat pagi sebagai bentuk protes atas pemecatannya.
Dalam suratnya, Ronen Bar menyebut Netanyahu memecatnya karena ingin menghalangi upaya perundingan yang bertujuan untuk membebaskan sandera Israel yang masih ditahan oleh Hamas di Jalur Gaza.
Selain itu, Netanyahu juga mengeluarkan Ronen Bar dari tim Israel yang mewakili mereka dalam perundingan dengan Hamas yang ditengahi mediator Qatar, Mesir dan sekutu Israel, Amerika Serikat (AS).
Ronen Bar juga menuduh Netanyahu bahwa pemecatannya bermotif politik dan berupaya menghalangi Shin Bet yang sedang melakukan penyelidikan "QatarGate" atas dugaan keterlibatan para pejabat yang dekat dengan Netanyahu yang dituduh menerima dana suap dari oknum di Qatar, seperti diberitakan The Jerusalem Post.
Mengomentari keributan di pemerintahan Israel, Hamas menyebut surat Ronen Bar mengungkap Netanyahu sebagai pihak yang menghalangi upaya perundingan.
"Pengakuan dari dalam pimpinan pendudukan ini mengonfirmasi bahwa Netanyahu adalah dan tetap menjadi hambatan nyata bagi kesepakatan pertukaran apa pun," kata Hamas dalam pernyataannya, Jumat.
Hamas menegaskan bahwa upaya Netanyahu untuk mengecualikan tokoh-tokoh keamanan Israel yang berpengaruh dari negosiasi mencerminkan krisis internalnya.
Menurutnya, hal itu semakin memperdalam krisis kepercayaan antara Netanyahu dan lembaga keamanan Israel, dan mengungkapkan kurangnya keseriusan Netanyahu dalam mencapai kesepakatan gencatan senjata.
"Pernyataan kepala Shin Bet menegaskan bahwa Netanyahu berusaha merekayasa negosiasi formal yang digunakan untuk mengulur waktu dan mengulur waktu, tanpa mencapai hasil nyata," kata Hamas, seperti diberitakan Quds.
Hamas memperingatkan para pejabat AS agar berhenti menganggapnya bertanggung jawab atas terganggunya perundingan perjanjian gencatan senjata tahap kedua.
Hamas menganggap Netanyahu dan pemerintahan ekstremisnya sepenuhnya bertanggung jawab atas perpanjangan penderitaan tahanan dan keluarga mereka.
Gerakan tersebut menekankan satu-satunya cara untuk menjamin pembebasan mereka adalah dengan menghentikan agresi, kembali ke perundingan, dan melaksanakan perjanjian, bebas dari manuver politik yang gagal.
Sebelumnya, Israel kembali melakukan serangan udara di Jalur Gaza sejak Selasa (18/3/2025), melanggar perjanjian gencatan senjata yang dimulai pada 19 Januari 2025.
Netanyahu yang menyetujui serangan tersebut mengancam Hamas bahwa itu hanyalah permulaan dan Israel hanya bersedia melakukan perundingan di bawah tembakan.
Pada Rabu (19/3/2025), Israel melanjutkan operasi darat serta mengerahkan kendaraan militer di sejumlah wilayah di Jalur Gaza.
Setidaknya lebih dari 500 warga Palestina terbunuh dalam serangan Israel setelah pelanggaran gencatan senjata tersebut.
Sementara itu, mediator Qatar, Mesir dan AS masih berupaya untuk menengahi perundingan antara Israel dan Hamas untuk melanjutkan perjanjian gencatan senjata tahap kedua.
(Yunita Rahmayanti)
