TRIBUNNEWS.COM, MALANG - Sejumlah bangunan yang ada di Gedung DPRD Kota Malang porak poranda.

Dari kerusakan yang terjadi, yang paling mencolok adalah bangunan pos gedung DPRD Kota Malang. 

Karena satu pos dibakar massa dan satu pos lainnya rusak berat.

Sejumlah kerusakan di Gedung DPRD Kota Malang ini buntut aksi demo tolak UU TNI yang dilakukan massa Arek-Arek Malang Turun Ke Jalan di depan Gedung DPRD Kota Malang berakhir ricuh, Minggu (24/3/2025) malam.

Wakil Ketua DPRD Kota Malang, Rimzah yang turun langsung ke lokasi membenarkan hal tersebut. Saat ini, masih didata apa saja kerusakannya.

"Jadi, saya datang dan akan berkoordinasi dengan teman-teman dinas terkait dan pak Sekretaris Dewan (Sekwan) juga sudah kami panggil. Untuk segera mendata kerusakannya sejauh mana," jelasnya.

"Yang terbakar itu pos di sebelah kiri, dan itu buat tempat menyimpan barang-barang bekas. Memang, kondisinya agak parah dan kami bersama teman-teman di Sekwan akan hadir semua (mengecek kerusakan yang terjadi)," ungkapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Rimzah kembali menegaskan, bahwa DPRD Kota Malang selalu terbuka menampung serta mendengarkan aspirasi masyarakat.

"Karena kami di DPRD Kota Malang, bukan untuk membatalkan ataupun menolak. Tetapi kami memberikan masukan, jikalau ada usulan dari masyarakat Kota Malang (terkait permasalahan UU TNI), maka kami akan sampaikan ke tingkatan yang lebih tinggi yaitu DPR RI," tandasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya aksi demo tolak UU TNI yang dilakukan massa Arek-Arek Malang Turun Ke Jalan di depan Gedung DPRD Kota Malang berlangsung mulai sore hari, Minggu (24/3/2025).

Tapi tindakan massa aksi mulai anarkis ketika hari mulai gelap.

Massa aksi anarkis itu akhirnya berhasil dipukul mundur oleh polisi serta TNI, dan massa pun langsung membubarkan diri. 

Atas kejadian tersebut, gedung DPRD Kota Malang mengalami kerusakan.