Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, Fadli Zon diangkat sebagai Ketua Dewan Pembina Persatuan Artis Film Indonesia 1956 (PARFI '56). 

Pengangkatan ini diumumkan dalam acara diskusi dan buka puasa bersama di Museum Nasional, Jakarta, pada Kamis (27/3/2025).

Ketua Umum PARFI '56, Marcella Zalianty, menyampaikan bahwa kepemimpinan Fadli Zon akan menjadi aset penting dalam memperkuat ekosistem perfilman nasional. 

"Dedikasi beliau di bidang kebudayaan sangat sejalan dengan visi PARFI '56 untuk melindungi dan membina para pekerja film Indonesia," ujar Marcella.

Dalam sambutannya, Fadli Zon menegaskan komitmennya untuk mendorong industri film Indonesia agar semakin maju dan berdaya saing tinggi. 

"Film bukan sekadar hiburan, tetapi juga cerminan budaya dan alat diplomasi bangsa. Kolaborasi antara aktor, asosiasi profesi, dan pemerintah adalah kunci dalam memajukan industri perfilman kita," ungkapnya.

Salah satu langkah strategis yang didukung oleh Fadli adalah kerja sama antara PARFI '56 dan BPJS Ketenagakerjaan dalam sistem keagenan bagi pekerja film. 

Ia menilai inisiatif ini sebagai langkah penting untuk menjamin kesejahteraan para pelaku industri film nasional.

Selain itu, Fadli juga menyoroti perlunya peningkatan jumlah layar bioskop di Indonesia. 

Dengan populasi lebih dari 281 juta jiwa, idealnya Indonesia memiliki lebih dari 28.000 layar film, namun saat ini baru tersedia sekitar 3.000 layar. 

"Kita butuh lebih banyak layar dan ekosistem yang adil bagi seluruh pelaku industri film. Pemerintah siap mendukung upaya bersama untuk mewujudkannya," jelasnya.

Turut hadir dalam acara ini Ketua Dewan Pertimbangan PARFI '56 Dede Yusuf Macan Effendi, Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Arswendy Bening, Komisaris Utama PFN Yessy Goesman, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Wilayah DKI Jakarta Deny Yusyulian, serta sejumlah sineas dan insan perfilman nasional.

Dengan dukungan lintas sektor, pengangkatan Fadli Zon sebagai Ketua Dewan Pembina PARFI '56 diharapkan semakin memperkuat industri film Indonesia serta memberikan perlindungan lebih baik bagi para pekerja di sektor ini.