Menteri Ara Bakal Panggil CEO Lippo Group Bahas Meikarta
kumparanBISNIS March 29, 2025 02:20 PM
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) berencana memanggil CEO Lippo Group, John Riady, untuk membahas penyelesaian proyek Meikarta yang masih bermasalah.
Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP, Fitrah Nur, mengatakan pemanggilan ini bertujuan untuk mempertemukan pihak Lippo Group dengan konsumen Meikarta yang terdampak. Namun, hingga acara berlangsung, John Riady tidak hadir.
"Kami ingin segera menyelesaikan permasalahan Meikarta yang sudah berlarut-larut," ujar Fitrah dalam acara peluncuran BENAR-PKP di Kantor Kementerian PKP, Jakarta Selatan, Selasa (26/3).
Menteri PKP, Maruarar Sirait, menargetkan agar perwakilan Lippo Group bisa hadir pada Kamis (28/3) untuk bertemu langsung dengan para konsumen.
"Besok hari kerja terakhir, bapak undang Meikarta ketemu mereka," tegasnya.
Salah satu konsumen Meikarta, Yosafat, menceritakan bahwa ia telah membayar cicilan untuk satu unit apartemen tipe 55 seharga Rp 300 jutaan. Ia sudah mencicil selama 60 kali dengan nominal Rp 4,35 juta per bulan, namun berhenti dua tahun lalu karena proyek tak kunjung selesai.
"Kami hanya ingin uang kami kembali, tapi belum ada jawaban dari Meikarta," ungkapnya.
Ombudsman RI sebelumnya mengungkap bahwa Meikarta melanggar aturan dengan menjual unit apartemen sebelum mencapai progres pembangunan minimal 20 persen. Proyek ini juga menggunakan dana konsumen untuk pembiayaan.
Konsorsium Meikarta bahkan sudah hengkang dari PT Lippo Cikarang Tbk sejak 2018, sehingga Lippo Cikarang harus menyuntikkan investasi Rp 4,5 triliun untuk melanjutkan pembangunan melalui anak usahanya, PT Mahkota Sentosa Utama.
Ombudsman mengaku telah menemukan kejanggalan ini sejak 2017 dan memperingatkan berbagai pihak, termasuk OJK, pemerintah daerah, dan pengembang. Namun, hingga kini, persoalan Meikarta masih belum terselesaikan.
Sebanyak 11.224 Hunian Telah Diserahkan
Manajemen PT Mahkota Sentosa Utama (Meikarta) menghadiri undangan di kantor Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman atas undangan Direktur Jendral Kawasan Permukiman Fitrah Nur, Kamis (27/3).
Dalam pertemuan itu, manajemen melaporkan proses penyerahan perumahan kepada konsumen hingga 26 Maret 2025 di koridor Cikampek, termasuk di proyek Meikarta.
Sebanyak 11.224 hunian di Meikarta telah diserahkan secara fisik sesuai kesepakatan jadwal. Proses penyerahan berkelanjutan April sampai dengan Desember 2025 sebanyak 4.904 unit.
"Dengan demikian, akan selesai penyerahan 16.128 unit hunian per akhir 2025," tulis laporan manajemen melalui keterangan tertulis seperti yang dikutip kumparan, Kamis (27/3).
Selain itu, sesuai jadwal penyerahan, sekiar 12,7 persen atau 1,647 unit dan 722 unit sudah terjadwal penyerahan di tahun 2026 dan 2027.
Perusahaan turut melaporkan dua mekanisme solusi bagi konsumen Meikarta yang bermasalah. Pertama, konsumen menjual ke pasar atas unit indent yang belum terjadwal penyerahan. Kedua mekanisme penukaran unit indent terhadap unit siap serah terima.
"Dan selama ini sudah ada ribuan unit yang telah memanfaatkan peluang tersebut," tulis laporan tersebut.
Menurut manajemen, semua berjalan dengan baik dan sesuai jadwal kesepakatan.
"Bersyukur bahwa bagi konsumen yang sudah memiliki dan mempertahankan kepemilikannya, hunian yang dimiliki telah memberi nilai tambah dengan nilai pasar saat ini,"
Manajemen juga menuturkan selama ini masukan dan interaksi dengan Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta sudah berjalan cukup baik, kondusif dan terwujud dalam inisiatif inisiatif yang baik untuk semua pihak.
Namun tidak tertutup menampung masukan masukan baru dan lainnya yang ada untuk bahan pertimbangan.
"Pada pertemuan tersebut, juga di bahas program hunian rakyat dan bersubsidi dan bagaimana pihak swasta bisa ambil bagian dan kontribusi atas keberhasilannya," masih dalam laporan tersebut.
