TRIBUNNEWS.COM - Pada Senin (31/3/2025), seorang pejabat senior Israel mengatakan militer Israel bakal memperbesar operasi militernya di Jalur Gaza.
Menurut dia, Pasukan Pertahanan Israel (IDF) akan menduduki 25 persen wilayah Gaza dalam dua hingga tiga minggu mendatang.
Kepada Axios, pejabat itu menyebut operasi darat menjadi bagian dari kampanye menekan Hamas secara maksimal supaya Hamas bersedia membebaskan lebih banyak sandera.
Meski demikian, pendudukan kembali Gaza oleh Israel bisa saja di luar tujuan tujuan perang yang telah dinyatakan Israel. Di samping itu, pendudukan bisa menjadi dalih untuk memaksa warga Palestina meninggalkan Gaza.
Apabila tidak ada kesepakatan baru tentang gencatan senjata dan pembebasan sandera, operasi militer Israel bisa menjadi lebih masif dan mengarah kepada pendudukan kembali Gaza. Israel pernah menduduki Gaza sejak tahun 1967 lalu menarik diri dari sana tahun 2005.
Beberapa pejabat Israel mengatakan pendudukan kembali Gaza adalah langkah yang mengarah kepada penerapan rencana pemerintah Israel, yakni "migrasi sukarela warga Gaza". Langkah itu juga diperlukan Israel untuk mengalahkan Hamas.
Sementara itu, pejabat lainnya memperingatkan, langkah tersebut bisa membuat Israel harus bertanggung jawab atas 2 juta penduduk Palestina selama pendudukan.
Kabar mengenai rencana pendudukan Gaza keluar sehari setelah Hamas menerima usul Mesir mengenai gencatan senjata di Gaza.
"Hamas menegaskan bahwa pihaknya tidak mencari syarat baru, hanya penerapan apa yang sudah ditandatangani dan dijamin," kata Khalil Al Hayya, pemimpin Hamas di Gaza, saat pidato Idulfitri, dikutip dari The Cradle.
Di sisi lain, Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, telah menyusun apa yang disebutnya sebagai "tahap terakhir" operasi militer di Gaza.
"Hamas akan meletakkan senjata. Pemimpinnya akan diizinkan pergi. Kita akan melihat keamanan umum di Gaza dan akan memungkinkan realisasi rencana Trump tentang migrasi sukarela," ucap Netanyahu.
"Inilah rencananya. Kita tidak menyembunyikannya dan siap membahasnya kapan pun. Kita punya kerja sama dengan dengan kekuatan terbesar di dunia."
Bulan kemarin Israel juga dilaporkan mengancam akan menganeksasi atau mencaplok sebagian Gaza.
Ancaman seperti itu adalah yang pertama kali sejak perang di Gaza meletus tanggal 7 Oktober 2023.
Menurut Israel, aneksasi itu adalah balasan jika Hamas menyakiti warga Israel yang disanderanya.
Selasa (18/3/2025) malam, Channel 12 melaporkan ancaman tersebut sudah disampaikan kepada Hamas. Ancaman itu keluar di tengah serangan-serangan udara terbaru Israel di Gaza.
Sementara itu, seorang anggota Politbiro Hamas yang bernama Izzat al-Risheq mengatakan Israel akan mengorbankan nyawa para sandera jika meneruskan perang di Gaza.
"Keputusan [Perdana Menteri Israel Benjamin] Netanyahu untuk kembali berperang adalah keputusan yang mengorbankan sander Israel dan merupakan hukuman mati bagi mereka," ujar al-Risheq kepada CNN.
"Lewat perang dan penghancuran, musuh tidak akan mencapai yang gagal dicapainya melalui perundingan."
Menurut Channel 12, ancaman Israel disampaikan untuk menekan Hamas. Hilangnya wilayah Gaza disebut lebih buruk ketimbang hilangnya pejuang atau warga sipil.
Banyak pakar di Israel, terutama sayap kanan, yang sudah lama meminta pemerintah Israel untuk mengancam akan mencaplok wilayah Gaza. Ancaman itu disebut menjadi satu-satunya cara pencegahan yang efektif terhadap Hamas.
Adapun beberapa organisasi HAM sudah menduga Israel sedang menyiapkan skenario pencaplokan Gaza lewat pembuatan zona penyangga atau buffer zone di sepajang perbatasan Gaza.
Foto-foto satelit memperlihatkan Israel telah menghancurkan semua bangunan dan infrastruktur berjarak sekitar 1 km dari perbatasan.
(Febri Prasetyo)
