TRIBUNNEWS.COM - Tim penyelamat mengeluarkan seorang pria hidup-hidup dari reruntuhan lima hari setelah gempa bumi dahsyat di Myanmar.
Gempa bumi dangkal berkekuatan 7,7 skala Richter pada Jumat (28/3/2025) menghancurkan bangunan-bangunan di seluruh Myanmar.
Gempa tersebut menewaskan lebih dari 2.700 orang dan membuat ribuan lainnya kehilangan tempat tinggal.
Diberitakan Al Arabiya, harapan untuk menemukan lebih banyak korban selamat kini memudar.
Namun, pada Rabu (2/4/2025), ada momen kegembiraan ketika seorang pria ditarik hidup-hidup dari reruntuhan hotel di ibu kota Myanmar, Naypyidaw.
Pekerja hotel berusia 26 tahun itu dievakuasi oleh tim gabungan Myanmar-Turki tak lama setelah tengah malam, kata dinas pemadam kebakaran dan junta.
Ketika diselamatkan, ia terlihat bingung dan berdebu, tetapi masih sadar.
Pria itu ditarik melalui lubang di reruntuhan dan diletakkan di atas tandu, sebagaimana ditunjukkan dalam video yang diunggah di Facebook oleh Departemen Pemadam Kebakaran Myanmar.
Beberapa kelompok bersenjata terkemuka yang memerangi militer telah menghentikan permusuhan selama pemulihan pascagempa, tetapi kepala junta Min Aung Hlaing berjanji untuk melanjutkan “kegiatan defensif” melawan “teroris.”
Badan-badan PBB, kelompok-kelompok hak asasi manusia, dan pemerintah asing telah mendesak semua pihak dalam perang saudara Myanmar untuk menghentikan pertempuran dan fokus membantu mereka yang terkena dampak gempa bumi, yang merupakan gempa terbesar yang melanda negara itu dalam beberapa dekade.
Pada Selasa (1/4/2025), Min Aung Hlaing mengatakan jumlah korban tewas telah meningkat menjadi 2.719, dengan lebih dari 4.500 orang terluka dan 441 orang masih hilang.
Namun, karena komunikasi yang tidak merata dan infrastruktur yang menunda upaya pengumpulan informasi dan pengiriman bantuan, skala bencana yang sebenarnya belum jelas, dan jumlah korban kemungkinan akan bertambah.
Kelompok bantuan mengatakan bahwa respons telah terhambat oleh pertempuran yang terus berlanjut antara junta dan kelompok bersenjata kompleks yang menentang kekuasaannya, yang dimulai dengan kudeta tahun 2021.
Julie Bishop, utusan khusus PBB untuk Myanmar, mengimbau semua pihak untuk “memusatkan upaya mereka pada perlindungan warga sipil, termasuk pekerja bantuan, dan pengiriman bantuan yang menyelamatkan nyawa.”
Bahkan sebelum gempa bumi pada hari Jumat, sebanyak 3,5 juta orang mengungsi akibat pertempuran, banyak dari mereka berisiko kelaparan, menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Pada Selasa malam, aliansi tiga kelompok bersenjata etnis minoritas paling kuat di Myanmar mengumumkan jeda satu bulan dalam permusuhan untuk mendukung upaya kemanusiaan dalam menanggapi gempa bumi.
Pengumuman oleh Aliansi Tiga Persaudaraan menyusul gencatan senjata parsial terpisah yang diserukan oleh Pasukan Pertahanan Rakyat—kelompok sipil yang mengangkat senjata setelah kudeta untuk melawan kekuasaan junta.
Tetapi telah ada beberapa laporan mengenai serangan udara junta terhadap pasukan oposisi sejak gempa terjadi.
“Kami menyadari bahwa beberapa kelompok etnis bersenjata saat ini tidak terlibat dalam pertempuran tetapi sedang mengorganisasi dan berlatih untuk melakukan serangan,” kata Min Aung Hlaing, menyebutkan sabotase terhadap pasokan listrik, Selasa.
"Karena kegiatan tersebut merupakan serangan, Tatmadaw (angkatan bersenjata) akan terus melakukan kegiatan pertahanan yang diperlukan," jelasnya.
Dikutip dari BBC, pencarian dan penyelamatan masih berlangsung di wilayah yang paling parah terkena dampak di Mandalay dan Sagaing, di pusat negara tersebut.
Namun, harapan untuk menemukan korban selamat semakin memudar.
Lebih dari 2.700 orang telah tewas sejauh ini, sementara ratusan orang masih hilang.
Kemudian, lebih dari 4.500 orang terluka, menurut pemerintah militer.
Jumlah korban diperkirakan akan bertambah.
Sementara itu, persediaan bantuan untuk para korban terus menipis.
PBB telah mendesak masyarakat internasional untuk mempercepat pengiriman bantuan, eksternal sebelum musim hujan tiba, yang katanya akan "memperburuk krisis yang mengerikan ini".
Akan tetapi, junta telah menolak usulan gencatan senjata oleh kelompok pemberontak, yang menyuarakan kekhawatiran tentang bagaimana berbagai konflik sipil sangat menghambat upaya bantuan.
(Nuryanti)
