Oleh : Fathurozi, Pegawai Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang

BANJARMASINPOST.CO.ID - DALAM situasi ekonomi yang menuntut efisiensi anggaran, keputusan untuk mendirikan sekolah rakyat tampaknya menjadi langkah yang kontradiktif.

Efisiensi anggaran sering kali diartikan sebagai upaya mengurangi pengeluaran yang tidak esensial demi mengoptimalkan penggunaan dana yang tersedia. 

Di sisi lain, pendidikan merupakan sektor yang tidak bisa diabaikan dalam pembangunan suatu bangsa. Sekolah rakyat, yang pada dasarnya bertujuan memberikan akses pendidikan bagi kelompok masyarakat kurang mampu, menjadi instrumen penting dalam pemerataan pendidikan.

Di tengah pemotongan anggaran di berbagai sektor, kemudian muncul pertanyaan, apakah ini merupakan langkah yang tepat atau hanya kebijakan populis semata? Sebagian masyarakat berpendapat pembangunan sekolah rakyat di saat ini, bisa menjadi beban fiskal yang semakin berat, terutama jika tidak disertai dengan strategi pembiayaan yang jelas dan berkelanjutan.

Dengan adanya sekolah rakyat, masyarakat kurang mampu bisa mendapatkan akses pendidikan yang lebih baik, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan produktivitas di masa depan. Pendidikan yang merata akan menghasilkan tenaga kerja yang lebih terampil dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan.

Kekurangan siswa

Dalam beberapa tahun terakhir, terjadi perubahan signifikan dalam preferensi masyarakat terhadap pendidikan dasar. Semakin banyak orang tua yang memilih sekolah dasar (SD) swasta dibandingkan SD negeri. 

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah siswa Sekolah Dasar (SD) negeri mengalami penurunan dalam kurun waktu 2016/2017 hingga 2022/2023. Pada tahun ajaran 2016/2017, jumlah siswa SD negeri tercatat sebanyak 22.428.159 siswa, namun angka ini terus menurun hingga mencapai 20.366.178 siswa pada 2022/2023.

Sebaliknya, jumlah siswa SD swasta menunjukkan tren peningkatan. Pada tahun ajaran 2016/2017, jumlah siswa SD swasta tercatat sebanyak 3.189.919 siswa dan terus bertambah hingga mencapai 3.710.333 siswa pada 2022/2023.

Salah satu faktor utama yang memengaruhi keputusan orang tua adalah kualitas pendidikan dan fasilitas yang ditawarkan. SD swasta umumnya menyediakan kurikulum yang lebih variatif serta metode pembelajaran yang inovatif (Aegustinawati & Sunarya, 2023).

Selain itu, fasilitas yang lebih lengkap menjadi daya tarik tersendiri bagi para orang tua yang menginginkan lingkungan belajar terbaik bagi anak-anak mereka. Kesadaran akan pentingnya pendidikan berkualitas semakin meningkat, sehingga mereka rela mengeluarkan biaya lebih tinggi demi mendapatkan layanan pendidikan yang unggul.

Namun, fenomena ini juga membawa dampak yang cukup serius. Kekurangan murid di SD negeri dapat berujung pada penutupan sekolah, yang berarti akses pendidikan di beberapa daerah akan semakin terbatas. Selain itu, guru dan tenaga kependidikan di sekolah-sekolah terdampak menghadapi ketidakpastian mengenai masa depan pekerjaan mereka. Jika dibiarkan tanpa solusi konkret, ketimpangan pendidikan antara sekolah negeri dan swasta akan semakin tajam.

Lalu, apa langkah yang bisa diambil untuk mengatasi masalah ini? Pemerintah perlu melakukan evaluasi mendalam terhadap penyebab utama menurunnya minat terhadap SD negeri. Revitalisasi sekolah negeri dengan meningkatkan kualitas pengajaran dan fasilitas menjadi langkah penting agar tetap kompetitif. Selain itu, promosi dan sosialisasi mengenai keunggulan sekolah negeri juga harus ditingkatkan agar masyarakat kembali mempertimbangkan pilihan ini.

Jika tidak ada upaya konkret untuk menyeimbangkan kualitas pendidikan di sekolah negeri dan swasta, maka ketimpangan ini akan terus berlanjut dan berpotensi mengancam pemerataan pendidikan di Indonesia. Sekolah negeri harus tetap menjadi pilar utama dalam menyediakan pendidikan berkualitas bagi seluruh anak bangsa, tanpa terkecuali.

Gagasan Sekolah Rakyat

Presiden Prabowo Subianto berencana membangun Sekolah Rakyat mulai tahun 2025. Program ini dijadwalkan akan dimulai pada tahun ajaran 2025-2026 dengan lebih dari 50 lokasi yang telah siap menyelenggarakannya.

Sekolah Rakyat merupakan program pendidikan gratis yang ditujukan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Tujuan utamanya adalah memberikan kesempatan lebih luas bagi mereka untuk memperoleh pendidikan yang layak dan berkualitas.

Namun, mendirikan sekolah baru membutuhkan biaya yang sangat besar. Dari pengadaan lahan, pembangunan gedung, hingga penyediaan fasilitas pendukung seperti laboratorium, perpustakaan, dan ruang olahraga semuanya memerlukan anggaran yang tidak sedikit.

Selain itu, ada biaya tambahan untuk rekrutmen guru, tenaga administrasi, serta operasional sekolah. Mengingat tingginya biaya ini, optimalisasi sekolah yang sudah ada bisa menjadi solusi yang lebih masuk akal.

Selain membuka akses pendidikan, Sekolah Rakyat juga berpotensi mengurangi angka putus sekolah dan meningkatkan keterampilan dasar anak-anak dari keluarga kurang mampu.

Dalam jangka panjang, kebijakan ini dapat membantu menekan ketimpangan sosial dan ekonomi, serta berkontribusi pada stabilitas sosial dan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif.

Di berbagai daerah, banyak sekolah yang jumlah siswanya sedikit. Dalam kondisi seperti ini, penggabungan beberapa sekolah menjadi satu institusi yang lebih besar bisa menjadi solusi.

 Strategi ini tidak hanya menghemat anggaran, tetapi juga meningkatkan efisiensi operasional, seperti dalam distribusi tenaga pendidik dan pemanfaatan fasilitas sekolah.

Sebagai contoh, jika dua sekolah kecil digabungkan, anggaran yang sebelumnya digunakan untuk dua sekolah dapat dialihkan untuk meningkatkan kualitas fasilitas di satu sekolah yang lebih optimal.

Membangun sekolah baru memang penting dalam beberapa kondisi, terutama di daerah yang belum memiliki akses pendidikan yang memadai. Namun, jika sekolah yang ada masih bisa dioptimalkan, meningkatkan kualitas dan kapasitas sekolah tersebut akan lebih efektif daripada mendirikan sekolah baru yang memerlukan anggaran besar.

Beberapa strategi yang bisa diterapkan antara lain renovasi sekolah, penggabungan sekolah yang kekurangan siswa, pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran, peningkatan kualitas tenaga pendidik, serta penggunaan fasilitas sekolah secara lebih efisien.

Dengan pendekatan ini, pemerintah tidak hanya bisa menghemat anggaran, tetapi juga memastikan bahwa setiap siswa mendapatkan pendidikan berkualitas tanpa harus membangun sekolah baru yang mungkin kurang efektif dalam jangka panjang.

Rencana pembangunan Sekolah Rakyat adalah langkah yang baik, tetapi strategi penerapannya perlu dikaji kembali agar lebih efektif dan efisien. Optimalisasi sekolah yang sudah ada harus menjadi prioritas sebelum melakukan ekspansi besar-besaran yang berisiko membebani anggaran negara.

Dengan perencanaan yang matang dan pendekatan yang tepat, pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu dapat tetap terwujud tanpa harus membangun sekolah baru yang mahal dan belum tentu menjadi solusi terbaik. (*)