Waspadai Gelombang PHK Akibat Pemberlakuan Tarif Impor 32 Persen oleh AS
Choirul Arifin April 04, 2025 10:34 AM

 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Pusat Industri, Perdagangan dan Investasi Indef Andry Satrio Nugroho, meminta mewaspadai terjadinya gelombang PHK (pemutusan hubungan kerja) di sektor industri pasca terbitnya tarif impor resprokal 32 persen oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump terhadap barang impor dari Indonesia.

Andry mengingatkan, tarif impor resiprokal 32 persen oleh AS merupakan ancaman serius yang tidak boleh diabaikan.

Menurutnya, alasan yang digunakan AS bahwa Indonesia mengenakan tarif hingga 64 persen terhadap produk mereka, sangat menyesatkan.

Ini karena AS menghitungnya dengan membagi defisit perdagangan dengan total ekspor, bukan berdasarkan tarif sebenarnya.

"Metode ini cacat, tapi dijadikan alasan untuk menekan kita secara sepihak. Ini bentuk proteksionisme terang-terangan yang merugikan Indonesia," ujar Andry saat dikonfirmasi wartawan, Jumat (4/4/2025).

Tarif ini langsung menghantam komoditi ekspor utama Indonesia ke AS terutama produk tekstil, pakaian dan alas kaki yang menyumbang 27,5 persen dari total ekspor kita ke AS.

"Ini belum termasuk kelapa sawit serta karet yang juga menjadi komoditas strategis Indonesia," imbuh Andry.

Andry mengingatkan bahwa dampaknya bukan hanya pada perdagangan, tetapi juga terhadap jutaan tenaga kerja. Dalam tiga tahun terakhir, sudah lebih dari 30 pabrik di sektor tekstil dan turunannya tutup.

"Jika pemerintah Indonesia terus diam terhadap manuver AS tersebut, Indonesia bukan hanya akan kehilangan pasar utama, tapi juga akan muncul badai PHK lanjutan yang jauh lebih besar," tegasnya.

Dia juga menyampaikan kritik terhadap kekosongan posisi duta besar RI untuk AS yang telah terjadi sejak Juli 2023.

"Sudah hampir dua tahun kita tidak punya wakil di Washington, padahal AS mitra dagang kedua terbesar kita. Ini bukan sekadar kelalaian, tapi pengabaian terhadap kepentingan nasional," kata Andry.

Dia menekankan bahwa jabatan Duta Besar di AS bukan tempat kompromi politik. Sebab, Indonesia butuh sosok yang paham diplomasi ekonomi dan berpengalaman dalam lobi dagang.

"Ini bukan posisi simbolik—ini garis depan pertahanan perdagangan Indonesia," tegasnya.

Andry mendesak Presiden Prabowo agar segera menunjuk Duta Besar yang punya rekam jejak kuat di bidang perdagangan dan investasi. 

"Setiap hari tanpa perwakilan di AS adalah hari di mana posisi tawar kita melemah. Kita kehilangan momentum, kehilangan peluang, dan kehilangan kendali," tutupnya.

Sebelumnya, besaran tarif yang dikenakan Trump terhadap Indonesia hanya berbeda 2 persen dari China, “lawan berat” AS, yaitu 34 persen. Dua negara ASEAN, yakni Thailand dan Vietnam, juga mendapat “tekanan” tarif yang cukup besar, masing-masing 36 persen dan 46 persen.


Merujuk laman resmi Kementerian Perdagangan RI, AS memang merupakan penyumbang surplus perdagangan nonmigas nasional tahun 2024.

Angka surplus perdagangan Indonesia-AS sebesar 16,08 miliar dollar AS dari total surplus perdagangan nonmigas 2024, yaitu sebesar 31,04 miliar dollar AS.

Ekspor nonmigas Indonesia ke AS antara lain berupa garmen, peralatan listrik, alas kaki, dan minyak nabati

 

© Copyright @2025 LIDEA. All Rights Reserved.