Indonesia menjadi salah satu negara yang terkena sasaran kebijakan tarif impor baru yang ditetapkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Indonesia terkena tarif sebesar 32%.
Pengenaan tarif impor ini dilakukan kepada negara yang mencatat surplus perdagangan tinggi dengan AS. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan sejumlah produk ekspor utama Indonesia di pasar AS, yakni elektronik, tekstil dan produk tekstil, alas kaki, palm oil, karet, furnitur, udang dan produk-produk perikanan laut. Airlangga menilai kebijakan Trump tersebut dapat berdampak signifikan pada daya saing ekspor Indonesia ke AS.
"Pengenaan tarif resiprokal AS ini tentunya akan memberikan dampak signifikan terhadap daya saing ekspor Indonesia ke AS," ujar Airlangga dalam keterangan pada akun Instagram @airlanggahartarto_official, Jumat (4/4/2025).
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), AS menjadi salah satu negara penyumbang surplus perdagangan terbesar Indonesia. Pada Februari 2025, Indonesia mencatat surplus dari AS sebesar US$ 1,57 miliar.
Adapun penyumbang surplus terbesar berasal dari mesin dan perlengkapan elektrik serta bagiannya (HS 85) dengan nilai US$ 291,1 juta. Kemudian disusul oleh pakaian dan aksesoris lainnya (rajutan) (HS 61) dengan nilai US$ 215 juta dan alas kaki (HS 64) dengan nilai US$ 207,7 juta.
Airlangga menerangkan pemerintah telah melakukan rapat koordinasi terbatas secara daring pada Kamis, (3/4). Dalam rapat tersebut, pemerintah Indonesia akan segera menghitung dampak pengenaan tarif AS terhadap sektor-sektor tersebut. Selain itu, pemerintah Indonesia juga akan mengambil langkah-langkah strategis untuk memitigasi dampak negatif terhadap perekonomian nasional Indonesia.
Di sisi lain, pemerintah juga akan melakukan negosiasi dengan pemerintah AS. Tim lintas kementerian dan lembaga, perwakilan Indonesia di AS dan para pelaku usaha nasional, telah berkoordinasi secara intensif untuk persiapan menghadapi kebijakan President Trump ini.
"Untuk itu, kita juga telah menyiapkan berbagai langkah untuk menjawab permasalahan yang diangkat oleh Pemerintah AS, terutama yang disampaikan dalam laporan National Trade Estimate (NTE) 2025 yang diterbitkan US Trade Representative," terang Airlangga.
Dia pun menekankan, pemerintah berkomitmen menjaga stabilitas yield Surat Berharga Negara (SBN) di tengah gejolak pasar keuangan global paska pengumuman tarif resiprokal AS.
"Bersama Bank Indonesia, Pemerintah Indonesia juga terus menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah dan memastikan likuiditas valas tetap terjaga agar tetap mendukung kebutuhan pelaku dunia usaha serta memelihara stabilitas ekonomi secara keseluruhan," imbuh dia.
