TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PBB menyerukan operasi militer di Myanmar harus dihentikan, lantaran situasi pasca gempa bumi makin buruk.
Data terbaru dari kantor hak asasi manusia PBB, OHCHR, menunjukkan sedikitnya 61 serangan yang dilaporkan di seluruh Myanmar sejak bencana itu terjadi, termasuk 16 sejak gencatan senjata yang diumumkan oleh militer seharusnya mulai berlaku pada 2 April.
Juru bicara Komisioner Tinggi untuk Hak Asasi Manusia Ravina Shamdasani mengatakan, meskipun militer telah mengumumkan gencatan senjata, serangan terus berlanjut di seluruh negeri.
Kondisi ini memperburuk situasi yang sudah mengerikan.
"Kami mendesak penghentian semua operasi militer dan agar fokus diberikan pada bantuan kepada mereka yang terkena dampak gempa," katanya kepada wartawan di Jenewa dikutip keterangan resmi yang ditulis Sabtu (5/4/2025).
Koordinator Bantuan Darurat PBB, Tom Fletcher, tiba di Myanmar pada hari Jumat untuk menilai skala kehancuran dan bertemu dengan para penyintas dan relawan.
Setelah pengarahan dengan tim kemanusiaan di Yangon, Fletcher melakukan perjalanan ke kota terbesar kedua di Myanmar, Mandalay, dekat episentrum gempa, tempat 80 persen bangunan diperkirakan runtuh.
Di sana, ia bertemu dengan para pekerja kemanusiaan garis depan dan organisasi masyarakat yang telah memimpin tanggap gempa, memuji keberanian, keterampilan, dan tekad mereka.
"Banyak dari mereka sendiri kehilangan segalanya tetapi tetap pergi untuk mendukung para penyintas," kata dia.
Dewan Keamanan mendesak akses Dewan Keamanan PBB mengeluarkan pernyataan yang menegaskan kembali pentingnya lingkungan yang aman dan kondusif untuk memastikan pengiriman bantuan penyelamatan jiwa yang tepat waktu dan efektif kepada semua yang membutuhkan, tanpa gangguan atau diskriminasi.
Respons kemanusiaan meningkat setelah gempa bumi mengguncang pada 28 Maret.
Badan-badan PBB mengerahkan tim ke daerah-daerah yang terkena dampak, mengirimkan bantuan penting kepada puluhan ribu keluarga dan menilai kerusakannya.
Lebih dari 25 tim pencarian dan penyelamatan berada di lapangan, tim medis telah dikerahkan, dan bantuan penting – termasuk air dan perlengkapan tempat tinggal – sedang didistribusikan ke seluruh wilayah yang terkena dampak.
Pada hari Kamis lalu, 30 ton pasokan medis tiba di Myanmar, sehingga total yang telah dikirimkan sejauh ini menjadi 100 ton.
Badan pengungsi PBB (UNHCR) juga telah menyediakan lembaran plastik dan peralatan dapur untuk 25.000 orang dan memobilisasi pasokan tambahan untuk 25.000 orang lainnya dari persediaan yang ada.
Kebutuhan besar Sementara itu, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah memperingatkan tentang meningkatnya risiko kesehatan di Myanmar, dengan rumah sakit kewalahan oleh kasus-kasus trauma, layanan kesehatan terganggu, dan meningkatnya kekhawatiran akan wabah penyakit di kamp-kamp pengungsian.
Wakil Perwakilan WHO Elena Vuolo di negara tersebut kepada UN News menyebut bahwa tidak ada seorang pun dapat meramalkan kehancuran tersebut.
“Saya mengalaminya secara langsung ketika seorang kolega terluka akibat gempa bumi. Kami membawanya ke dua rumah sakit keduanya tidak dapat merawatnya, tidak memiliki perlengkapan untuk menjahitnya," katanya.
Badan kesehatan PBB juga telah menerima laporan tentang peningkatan kasus diare berair akut (AWD) dan kekhawatiran akan wabah kolera di daerah yang paling parah terkena dampak.
