TRIBUNNEWS.COM, INDRAMAYU - Wakil Ketua DPRD Indramayu, Sirojudin turut angkat bicara soal liburan Bupati Indramayu, Lucky Hakim yang tuai kontroversi.
Pasalnya Lucky Hakim liburan ke Jepang tanpa izin dari Gubernur Jawa Barat maupun Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) hingga ditegur oleh
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.
Senasib dengan Dedi Mulyadi yang sempat menghubungi lewat pesan singkat, tetapi tidak mendapat tanggapan apapun dari Lucky Hakim. Sirojudin pun demikian.
Masih disampaikan Sirojudin, meski sebagai Wakil Ketua DPRD Indramayu yang merangkap Ketua Sementara DPRD Indramayu maupun sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan Indramayu, komunikasi antara dirinya dan Lucky Hakim memang kurang baik.
Secara pribadi, lanjut Sirojudin, seperti ucapan Selamat Hari Raya Idulfitri kemarin tidak dibalas oleh Lucky Hakim.
“Saya ngucapin selamat sama ngucapin selamat Hari Raya Idulfitri saja gak dibalas, mungkin gak butuh,” ujar dia kepada Tribuncirebon.com, Senin (7/4/2025).
Menanggapi polemik ini, Wakil Ketua DPRD Indramayu, Sirojudin mengatakan, sesuai aturan memang sudah diatur bahwa kepala daerah yang hendak ke luar negeri harus ada izin terlebih dahulu dari Kemendagri.
Hal itu sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Di dalam Pasal 76 Ayat (1) huruf i, KDH (kepala daerah) dan WKDH (wakil kepala daerah) dilarang melakukan perjalanan ke luar negeri tanpa izin dari Menteri.
“Apabila tidak izin akan ada sanksi, itu sudah jelas,” ujar dia kepada Tribuncirebon.com, Senin (7/4/2025).
Sirojudin menyampaikan, yang menjadi pertanyaan adalah apakah Lucky Hakim sudah izin atau belum.
Ia sendiri tidak mengetahui hal tersebut karena tidak adanya komunikasi juga dengan DPRD Indramayu.
“Tapi yang disampaikan Kang Dedi Mulyadi katanya belum izin, itu yang jadi masalah. Terus ada juga yang ngomong ke saya, itu kan lagi liburan,” ujar dia.
“Terlepas liburan atau tidak, kepala daerah itu tidak ada liburnya, Prabowo saja hari ini mau ada panen raya (di Majalengka),” lanjut Sirojudin.
Sirojudin menyampaikan, sikap dari DPRD Indramayu sendiri lebih kepada menegakkan aturan yang berlaku.
Untuk tindak lanjut sendiri, pihaknya belum membahas lebih lanjut bersama para ketua Fraksi DPRD Indramayu.
“Kita kan punya hak, namanya interpelasi atau hak menanyakan, bisa saja, atau tindak lanjut lainnya seperti apa,” ujar dia.
“Karena sekarang kami masih libur, mungkin nanti ada rapat koordinasi dengan ketua-ketua fraksi seperti apa. Sekarang juga ramai di diskusi grup DPRD,” lanjut Sirojudin.
