TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Rencana Presiden RI Prabowo Subianto membawa 1.000 warga  Gaza Palestina ke Indonesia dianggap sebagai langkah revolusioner.

Dr Hilmy Bakar Almascaty, Pengamat Timur Tengah dari Lembaga Kajian Sabang Merauke Circle, mengapresiasi langkah besar Prabowo tersebut.

"Ini adalah langkah revolusioner. Mirip dengan yang dilakukan Dato Sri Anwar Ibrahim (DSAI), tahun 80-an lalu dalam kasus Afganistan", terang Hilmy dalam keterangannya, Jumat (11/4/2025).

Rencana Prabowo tersebut diungkapkan beberapa hari lalu ketika akan melakukan lawatan ke Turki, Uni Emir Arab, Qatar, Yordania dan Mesir.

Prabowo akan meminta dukungan politik dari negara-negara Islam yang dikunjunginya.

Menurut Hilmy, Indonesia akan menjadi leader dalam urusan Palestina ke depan. Selain Indonesia sebagai negara Islam terbesar, Prabowo juga merupakan pemimpin yang disegani.

Hilmy, yang dahulu menjadi penghubung khusus Dato Sri Anwar Ibrahim, sekarang Perdana Menteri Malaysia, mengatakan bahwa dahulu Anwar memfasilitasi pengiriman mujahidin Nusantara ke Afghanistan untuk melawan Uni Soviet.

Dia juga mendirikan Universitas Islam Internasional Malaysia untuk menolong berbagai pemuda Islam dunia dari daerah-daerah konflik, termasuk Afghanistan. 

Sekarang, misalnya, alumni universitas itu banyak menjadi pemimpin di Afganistan.

Lebih lanjut Hilmy mengkritik orang-orang yang mengecam langkah Prabowo tersebut.

"Mungkin mereka kurang pergaulan Islam pada level dunia", terang Hilmy.

Langkah cerdas dan strategis Prabowo sedang membawa Indonesia menjadi Pemimpin Dunia Islam imbuhnya.

Di sisi lain, pengamat politik global dari GREAT Institute, Dr . Teguh Santosa, memuji lawatan Prabowo ke Timur Tengah dan Turki saat ini. 

Perjalanan itu, sebutnya, juga dapat dipandang sebagai respons strategis menghadapi tekanan politik dan ekonomi yang dilakukan Amerika. 

Salah satu tantangan besar yang dihadapi setiap aktor-negara dalam memenuhi kebutuhan ekonomi dan keamanan geopolitiknya adalah menjalin hubungan dengan aktor-negara lain.

Namun hubungan itu semestinya tidak  menciptakan ketergantungan. 

“Slogan politik luar negeri pemerintah saat ini, menjadi good neighbor atau tetangga yang baik, juga komunikasi intens yang dilakukan Presiden Prabowo dengan pemimpin negara-negara lain adalah dalam rangka menciptakan situasi the absence of dependency atau ketiadaan ketergantungan,” ujar Teguh. 

Hanya dengan kondisi ini, sambungnya, Indonesia dapat menjalankan politik bebas aktif yang diamanatkan pendiri bangsa dan untuk menjaga kehidupan dunia berdasarkan prinsip peaceful coexistence yang dirumuskan dalam Konferensi Asia Afrika tujuh dekade lalu.

“Mudah-mudahan kunjungan Prabowo berulang kali ke Timur Tengah dan Turki tersebut mampu mengatasi kesulitan ekonomi dan investasi akibat kebijakan Trump saat ini,” demikian ujarnya.