Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PDIP, Sarifah Ainun Jariyah, meminta pemerintah Indonesia untuk segera menetapkan Duta Besar (Dubes) RI untuk Amerika Serikat. Sarifah menilai hal itu untuk mengantisipasi dinamika politik dan kebijakan perdagangan Amerika Serikat.

"Kehadiran Dubes sangat vital untuk memahami sekaligus mengantisipasi berbagai kebijakan AS, termasuk isu tarif impor yang berdampak pada ekspor Indonesia," ujar Sarifah kepada wartawan, Jumat (11/4/2025).

Posisi Duta Besar RI untuk Amerika Serikat terakhir dijabat oleh Rosan Roeslani yang dilantik pada 25 Oktober 2021. Setelah lebih dari satu tahun menjabat, Rosan dipanggil kembali ke Jakarta dan dilantik sebagai Wakil Menteri BUMN pada 17 Juli 2023.

Sarifah mendorong adanya penguatan kerja sama bilateral antara Indonesia dan AS. Menurutnya, pemerintah perlu untuk mencari solusi alternatif menghadapi kebijakan perdagangan Amerika.

"Kerja sama bilateral harus terus diperkuat sebagai langkah strategis mencari jalan tengah," ujarnya.

Lebih lanjut, Sarifah menekankan pentingnya gotong royong seluruh pemangku kepentingan. Hal itu, kata dia, guna memperkuat kemandirian ekonomi dalam negeri.

"Kita perlu mengurangi ketergantungan dengan memperkuat fondasi ekonomi domestik, sekaligus mencari peluang pasar baru," ungkap Sarifah

Menurutnya, langkah tersebut menjadi krusial. Mengingat, kata Sarifah, AS merupakan mitra dagang strategis Indonesia.

"Kehadiran diplomat tetap di Washington DC diharapkan dapat lebih memuluskan komunikasi dan negosiasi antara kedua negara," tuturnya.

Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) menyebut tak ada yang aneh dengan kosongnya posisi Dubes RI untuk Amerika Serikat (AS) yang hampir 2 tahun. Kemlu memastikan kerja-kerja Kedubes tetap berjalan sesuai mekanisme.

"Dalam kebiasaan diplomatik sebetulnya tidak ada yang aneh apabila suatu pos duta besar belum sempat terisi karena tetap mekanismenya berjalan, di mana kantor KBRI atau KJRI akan dipimpin oleh KUAI (Kuasa Usaha Ad Interim/ Charge d'Affaires)," kata Jubir Kemlu Roy Soemirat, saat dihubungi, Selasa (8/4).

Ia pun mengatakan tak ada pengaruh kosongnya posisi Dubes dengan kebijakan tarif AS. Menurutnya negosiasi yang dilakukan tidak semuanya pada tingkat tinggi. Masih banyak pertemuan-pertemuan yang dapat dilakukan untuk melakukan negosiasi.

"Tidak semua negosiasi itu dilakukan pada tingkat tinggi juga. Banyak meetingnya," ujarnya.

Terkait kapan posisi Dubes akan diisi, Roy menyerahkan keputusan pada presiden. Menurutnya, keputusan itu kewenangan prerogatif presiden.