TIMESINDONESIA, MALANG – DPRD Kota Malang melalui komisi B mengajak audiensi Persatuan Hotel dan Resto Indonesia (PHRI) Kota Malang, Senin (14/4/2025) kemarin.

Dalam audiensi tersebut, mereka membahas tentang masa depan usaha perhotelan yang kini tengah kembang kempis akibat adanya kebijakan efisiensi anggaran oleh Pemerintah Pusat.

Ketua Komisi B, Bayu Rekso Aji mengatakan, bisnis perhotelan dan resto di Kota Malang ini memberikan kontribusi pajak yang luar biasa, sekitar Rp219 miliar.

Maka, ia harus mencari langkah konkrit agar bisnis hotel dan resto di Kota Malang ini tak jatuh begitu saja.

“Kita harus memberikan timbal balik, seperti perizinan dipermudah dan support promosi yang besar,” ujar Bayu, Selasa (15/4/2025).

Ada sejumlah anggaran promosi yang melekat di dinas, seperti Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata (Disporpar) kemudian Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo).

Anggaran tersebut bisa dimanfaatkan untuk mempromosikan bisnis hotel dan pengoptimalan gelaran wisata yang menarik banyak pengunjung luar kota maupun mancanegara.

“Harapannya bisa mengoptimalkan kunjungan wisata diluar kegiatan pemerintah. Dinas terkait bisa memberikan support dalam bentuk promosi,” ungkapnya.

Dengan banyaknya kunjungan wisata dan gencarnya promosi hotel serta pariwisata, maka potensi PHK atau pengurangan pegawai di bisnis perhotelan akibat efisiensi anggaran tak akan terjadi.

“Bentuk promosi bisa lewat media massa atau lainnya. Dengan banyaknya kunjungan wisata ke Kota Malang otomatis bisa menambal dampak efisiensi,” ucapnya.

Sementara, Ketua PHRI Kota Malang, Agoes Basoeki mengaku bahwa sampai saat ini laporan adanya PHK di bisnis perhotelan masih belum ada. Namun, ia juga mengakui bahwa potensi PHK itu menghantui saat ini.

“Hotel yang menyediakan tempat meeting paling berdampak. Kalau resort gak terlalu, cuma okupansinya turun,” tuturnya.

Diakuinya, pasca lebaran ini okupansi perhotelan merosot tajam hingga 30 persen. Bahkan, ada salah satu hotel yang harus menggunakan sistem unpaid leaving atau jadwal bekerja secara bergantian akibat dampak efisiensi.

“Laporan baru ada satu hotel yang unpaid, kita arahkan agar jangan sampai ada PHK,” katanya.

Dengan begitu, antisipasi selanjutnya yaitu menagih janji DPRD Kota Malang dan Pemkot Malang untuk mempertebal promosi dan lebih banyak menggelar kegiatan wisata untuk menarik wisatawan datang ke Kota Malang.

“Ya ditumbuhkan kegiatan yang support pariwisata biar banyak wisatawan datang ke Kota Malang. Ini sedang di geber. Kita akan buat rekomendai ke Pemkot juga,” ucapnya. (*)