TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI, Farah Puteri Nahlia, mendorong akselerasi pembangunan Sekolah Rakyat di Sumedang sebagai respons progresif terhadap tingginya angka putus sekolah dan kesenjangan pendidikan di Jawa Barat.
Bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar, Farah menyambut positif pengajuan dua lokasi strategis di Kiara Payung (Jatinangor) dan Sakur Jaya (Ujung Jaya) seluas 5 hektar untuk program pendidikan inklusif.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) Jabar 2024 mencatat 15 persen anak usia 7-15 tahun di Sumedang tidak menempuh pendidikan formal, didominasi oleh keluarga pra-sejahtera dan penyandang disabilitas.
Melalui Sekolah Rakyat, Pemprov Jabar berkomitmen membuka akses pendidikan gratis berbasis kurikulum adaptif, menggabungkan keterampilan vokasional, literasi digital, dan pendidikan karakter.
“Ini bukan sekadar membangun gedung, tetapi memutus mata rantai kemiskinan! Setiap anak yang terlantar adalah kegagalan kolektif bangsa. Sekolah Rakyat harus menjadi mercusuar harapan, tempat anak-anak petani, buruh, dan penyandang disabilitas bisa belajar tanpa stigma. Kita akan pastikan mereka tidak hanya bisa baca-tulis, tetapi juga menguasai coding, kewirausahaan, dan nilai kebhinekaan." katanya, Kamis (24/4/2025).
Pemilihan Kiara Payung (Jatinangor) sebagai lokasi pertama dinilai tepat secara geografis dan sosiologis.
Kawasan ini dikenal sebagai “kota pelajar” dengan puluhan kampus, sehingga memungkinkan kolaborasi dengan akademisi dan industri. Sementara Sakur Jaya (Ujung Jaya) dipilih untuk menjangkau anak-anak di daerah terpencil yang selama ini terkendala akses transportasi.
Farah menambahkan, “Sekolah di Sakur Jaya akan dilengkapi asrama gratis dan bus antar-jemput. Kami juga mengusulkan integrasi dengan program ‘Internet Desa’ Komdigi agar siswa bisa mengakses platform e-learning nasional. Tidak ada lagi alasan ‘tidak ada biaya’ atau ‘jauh’ untuk tidak sekolah!”
Untuk memperkuat keberlanjutan, Farah mendorong dukungan dari tiga pihak seperti, Pemprov Jabar: Alokasi APBD untuk infrastruktur dan pelatihan guru, Perusahaan Teknologi: Donasi laptop, software edukasi, dan pelatihan coding, hingga Organisasi Masyarakat: Pendampingan psikososial untuk anak korban kekerasan dan disabilitas.
Dirinya juga mengajak mahasiswa dari kawasan Jatinangor menjadi relawan pengajar dengan sistem KKN tematik.
“Jika bukan kita yang peduli, siapa lagi? Mari bersama jadikan Sumedang contoh nasional bahwa pendidikan inklusif bukan mimpi. Setiap donasi, tenaga, dan ide dari masyarakat akan menjadi oksigen bagi masa depan anak-anak ini.”
Kementerian Sosial (Kemensos) masih menggodok rencana pemerintah mendirikan Sekolah Rakyat yang dikhususkan untuk masyarakat ekonomi rendah.
Menteri Sosial, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan sejauh ini, kesiapan Sekolah Rakyat sendiri sudah mencapai setengah dari keseluruhannya.
Hal itu dikatakan Gus Ipul saat meninjau kegiatan Pembahasan dan Klarifikasi Usulan Penyelenggaraan Sekolah Rakyat dari Pemerintah Daerah dan Perguruan Tinggi di Gedung Konvensi TMP Kalibata, Jakarta Selatan, Rabu (23/4/2025).
"Persiapannya secara keseluruhan bisa dikatakan baru 70 persen. Belum sampai juga karena renovasinya kan baru dimulai kira-kira kapan renovasinya itu, kalau enggak salah mulai Mei ini. Jadi kan ada renovasi segala macam, ya baru 50-an persen lah kalau di rata-rata secara keseluruhan," kata Gus Ipul.
Sejauh ini, kata Gus Ipul, sudah ada 280 Kabupaten-Kota yang mengajukan untuk pembangunan Sekolah Rakyat dan sudah memenuhi syarat.
Namun, nantinya akan ditindaklanjuti melalui rapat untuk kemudian menentukan daerah-daerah mana yang bisa diikutkan dalam tahap pertama hingga titik-titik lokasi yang bisa dibuka untuk proses belajar-mengajar di tahun ini.
