Presiden PA Menuntut Hamas Membebaskan Tawanan untuk Menghilangkan Alasan Israel untuk Berperang
TRIBUNNEWS.COM- Presiden Otoritas Palestina (PA) Mahmoud Abbas mendesak Hamas untuk membebaskan tawanan Israel dari Gaza guna mencegah Israel menggunakan "alasan" untuk melanjutkan perang genosida.
"Hai kalian anak-anak anjing, serahkan apa yang kalian miliki dan keluarkan kami dari situasi ini. Jangan beri Israel alasan. Jangan beri mereka alasan," kata Abbas dalam pertemuan Dewan Pusat Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) ke-32 di kota Ramallah, Tepi Barat yang diduduki.
Pemimpin Fatah yang berusia 89 tahun itu secara khusus menyebutkan tawanan AS-Israel Adi Alexander, dan menyatakan bahwa penolakan Hamas untuk membebaskannya bertanggung jawab atas ratusan kematian setiap hari di Gaza sejak Israel melanjutkan kampanye pembersihan etnisnya.
"Setiap hari ada ratusan kematian. Mengapa? Mereka tidak ingin menyerahkan sandera AS," kata Abbas.
"Korban tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas kejahatan pendudukan. Saat ini, kita menghadapi ancaman bencana baru yang mungkin lebih mengerikan daripada Nakba 1948," kata Sekretaris Jenderal Inisiatif Nasional Palestina, Mustafa Barghouti, kepada Al Araby TV menanggapi komentar presiden PA tersebut.
Meskipun Hamas tidak menanggapi pernyataan Abbas, gerakan perlawanan tersebut mengeluarkan pernyataan yang menyebut pertemuan hari Rabu di Ramallah sebagai "kesempatan nyata untuk membangun posisi nasional yang bersatu guna menghadapi kebijakan genosida yang dilakukan oleh musuh Zionis terhadap rakyat kami di Jalur Gaza, dan operasi pembersihan etnis serta pemindahan paksa di Tepi Barat dan Yerusalem."
Ia juga mendesak faksi-faksi Palestina yang hadir untuk melaksanakan keputusan-keputusan sebelumnya oleh Dewan Pusat, khususnya “menghentikan koordinasi keamanan, memutuskan hubungan dengan musuh Zionis, dan meningkatkan perlawanan rakyat dan politik terhadap pendudukan dan proyek-proyek Yahudisasi dan permukimannya, yang bertujuan untuk mengubah Tepi Barat menjadi wilayah-wilayah berdaulat yang terpecah-pecah.”
Menjelang pertemuan hari Rabu, Front Populer untuk Pembebasan Palestina (PFLP) mengonfirmasi keputusannya untuk memboikot sesi tersebut, dengan menyebutnya sebagai “langkah yang terpecah-pecah dan tidak lengkap.”
“Dialog dan diskusi seharusnya mendahului sesi tersebut untuk menentukan sifatnya,” kata anggota politbiro PFLP Omar Murad, menekankan bahwa hal ini “dapat berfungsi sebagai titik masuk ke serangkaian perjanjian yang telah didukung oleh faksi-faksi Palestina—yang terbaru adalah Perjanjian Beijing pada bulan Juli 2024.”
Pada Rabu pagi, Kementerian Kesehatan Gaza mengumumkan bahwa sedikitnya 51.305 warga Palestina telah tewas dan 117.096 lainnya terluka sejak dimulainya genosida yang disponsori AS. Ribuan mayat lainnya diyakini terkubur di bawah jutaan ton puing-puing.
"Kita harus mengatakan kebenaran, memulangkan para sandera bukanlah hal yang paling penting," kata Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich pada hari Senin.
"Ini jelas merupakan tujuan yang sangat penting, tetapi jika Anda ingin menghancurkan Hamas sehingga tidak akan ada lagi peristiwa 7 Oktober, Anda perlu memahami bahwa tidak boleh ada situasi di mana Hamas tetap berada di Gaza," tambahnya.
Di wilayah Tepi Barat yang diduduki, puluhan ribu warga Palestina telah mengungsi secara paksa empat bulan setelah operasi militer Israel. Pemandangan dari Jenin dan Tulkarem sering kali mencerminkan skala kerusakan yang terjadi di Gaza.
SUMBER: THE CRADLE
