TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat politik Agung Baskoro menilai adanya unsur politis dalam keputusan Presiden Prabowo Subianto mengutus Joko Widodo atau Jokowi untuk menghadiri pemakaman Paus Fransiskus di Lapangan Santo Petrus, Vatikan.

Agung mengatakan, pertimbangan politis itu dilakukan di tengah ramainya isu 'matahari kembar'.

"Dalam konteks penunjukkan Jokowi sebagai utusan pemerintah ke Vatikan, saya melihat ada pertimbangan-pertimbangan politis yang menguat di tengah isu 'matahari kembar' yang mencuat," kata Agung, saat dihubungi Tribunnews.com, Minggu (27/4/2025).

Alih-alih mengutus Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Prabowo justru mendelegasikan Presiden RI Ketujuh Jokowi yang tak lain ayah dari Gibran untuk menghadiri pemakaman Paus Fransiskus.

"Sehingga memang tidak Gibran ataupun tidak Menlu yang mewakili pemerintah ketika Paus Fransiskus wafat," ujarnya.

Agung juga menyebut, dalam mengambil keputusan soal sosok yang mendelegasikannya, Prabowo tak hanya melakukan pertimbangan meritokratis, tapi juga pertimbangan politis.

"Bukan hanya pertimbangan-pertimbangan yang sifatnya meritokratis ya, tapi juga ada pertimbangan politis, yang itu sama pentingnya apalagi di tengah situasi dan kondisi yang sensitif," tuturnya.

Seperti diketahui, Presiden Prabowo mengutus sejumlah tokoh untuk hadir ke pemakaman Paus Fransiskus di Lapangan Santo Petrus, Vatikan.

Presiden mengutus delegasi karena berhalangan hadir pada acara pemakaman Paus.

"Karena itu, atas nama pemerintah Indonesia bapak presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk mengutus beberapa tokoh untuk ikut menghadiri acara pemakaman di Vatikan," kata Prasetyo di Gedung Kementerian Sekretaris Negara, Rabu, (23/4/20256).

Dua dari delegasi yang diutus untuk hadir tersebut di antaranya Presiden Ketujuh Joko Widodo dan Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono. 

Kemudian ada nama Ignasius Jonan yang menjadi Ketua Panitia penyambutan Paus saat berkunjung ke Indonesia September tahun lalu.