Badung, sebagai jantung pariwisata Bali, menghadapi tantangan serius saat ini. PHRI dan pemerintah tengah mencari solusi.

Dengan daya pikat Kuta, Seminyak, dan Canggu, ditambah Bandara I Gusti Ngurah Rai sebagai jalan masuk Bali, di sanalah wisatawan berkumpul dalam jumlah besar. Wisatawan domestik atau pun turis asing.

Dalam audiensi dengan Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa pada Selasa (29/4/2025), Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Badung, Rai Suryawijaya, mengatakan Badung tidak bisa diam saja menghadapi kondisi itu.

"Sekarang ini, kami melihat adanya kelebihan kapasitas destinasi wisata, banyaknya pelanggaran hukum oleh wisatawan asing, ketidaktertiban transportasi, dan meningkatnya angka kriminalitas," ujar Rai Suryawijaya di hadapan pemerintah daerah.

Masalah-masalah tersebut dinilai bisa berdampak jangka panjang terhadap daya tarik dan reputasi Badung sebagai destinasi wisata unggulan Bali.

Nah, untuk mengurangi masalah itu, PHRI menyampaikan sejumlah rekomendasi strategis. Beberapa usulan tersebut antara lain peningkatan kualitas sumber daya manusia di sektor pariwisata, optimalisasi promosi digital yang lebih terarah, serta penegakan regulasi terhadap pelaku usaha pariwisata yang belum memenuhi syarat perizinan.

PHRI juga menekankan perlunya pemerataan pembangunan infrastruktur. Pasalnya, konsentrasi wisatawan di area tertentu seperti Kuta, Seminyak, atau Canggu, semakin memperparah tekanan terhadap lingkungan dan fasilitas publik.

"Pembangunan jangan hanya terpusat di satu-dua titik. Kalau tidak, wilayah-wilayah itu akan mengalami overkapasitas yang membahayakan keberlanjutan sektor pariwisata kita," kata Rai.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menyatakan bahwa pemerintah kabupaten sudah mengarahkan kebijakan pariwisata ke arah yang lebih berkelanjutan dan berkualitas.

"Pariwisata yang dikembangkan harus tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi. Ia juga harus selaras dengan keberlanjutan ekologi, pelestarian budaya, dan keseimbangan sosial," ujar Adi.

Adi juga menekankan pentingnya nilai-nilai Nangun Sat Kerthi Loka Bali sebagai fondasi utama dalam membangun keharmonisan antara manusia, alam, dan budaya. Dalam konteks itu, berbagai tantangan seperti kemacetan lalu lintas, pengelolaan sampah, dan tekanan terhadap daya dukung lingkungan juga masuk dalam radar prioritas pemerintah.

Beberapa solusi konkret pun telah mulai dirancang dan dijalankan, seperti penataan lalu lintas di kawasan padat wisata Uluwatu dan Canggu, pelebaran trotoar di Kuta, serta pemindahan kabel udara ke bawah tanah untuk meningkatkan estetika dan keamanan kawasan.

Pemerintah daerah juga mulai menunda pengerjaan proyek-proyek nonprioritas guna mengalihkan sumber daya ke infrastruktur dasar yang lebih mendesak, seperti penerangan jalan dan pembangunan jalur wisata alternatif.

"Fokus kita ke depan adalah membangun pariwisata yang tidak hanya mendatangkan banyak orang, tetapi benar-benar memberi dampak positif dan berkelanjutan bagi masyarakat dan lingkungan," ujar Adi.

Dalam kesempatan itu, ia juga mengapresiasi masukan dari PHRI dan menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor.

"Sinergi antara pemerintah daerah, pelaku industri, dan masyarakat sangat penting agar Badung bisa menjadi destinasi kelas dunia yang tetap berpijak pada nilai-nilai lokal Bali," kata dia.