TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Partai Buruh, Said Iqbal menyampaikan enam tuntutan buruh secara langsung di hadapan Presiden Prabowo Subianto dalam peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) di Monas, Jakarta, Rabu (1/5/2025). 

"Bapak Presiden yang kami cintai, izinkan dalam May Day ini mewakili kawan-kawan buruh, ada enam isu yang ingin kami sampaikan,” kata Said Iqbal.

Tuntutan pertama adalah penghapusan sistem kerja alih daya atau outsourcing yang disebut Said Iqbal sebagai bentuk "perbudakan modern".

“Kami tahu Bapak sangat peduli untuk menghapus outsourcing. Modern slavery, perbudakan modern,” ucapnya.

Kedua, Said Iqbal meminta dibentuknya satuan tugas (satgas) khusus untuk menangani pemutusan hubungan kerja (PHK). Ia juga menyerukan dukungan kepada Prabowo untuk menyelamatkan ekonomi nasional.

Tuntutan ketiga adalah soal upah layak. Dalam kesempatan itu Said Iqbal mengapresiasi keputusan pemerintah menaikkan upah 6,5 persen. 

Partai Buruh juga mendesak pengesahan RUU Ketenagakerjaan yang baru tanpa mencantumkan muatan dari Omnibus Law.

Said Iqbal menyebut Ketua Harian DPP Gerindra Sufmi Dasco Ahmad akan mengawal hal tersebut di DPR.

“Pak Menko, sebaiknya yang aroma-aroma Omnibus Law dibuang saja di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru,” ujarnya.

Lebih lanjut, Said Iqbal menyoroti mandeknya pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) yang sudah tertahan selama 20 tahun.

Sementara itu, tuntutan terakhir adalah soal pemberantasan korupsi melalui pengesahan RUU Perampasan Aset.

Sebagai informasi, peringatan Hari Buruh kali ini dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto. Ia hadir ditemani Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indrawijaya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco.

Kemudian Presiden Partai Buruh Said Iqbal, Ketua Umum KSPSI Jumhur Hidayat, Presiden KSBSI Ely Rosita Silaban, dan Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea