TIMESINDONESIA, MALANG – Ratusan buruh dan mahasiswa memadati jalanan utama Kota Malang dalam rangka memperingati Hari Buruh Internasional atau May Day, Kamis (1/5/2025).

Mereka berkumpul di depan Gedung DPRD Kota Malang dan melalukan aksi demo menuntut hak-hak buruh dan kesejahteraan bagi para pekerja.

Sejak pukul 10.00 WIB, mereka berjalan mulai dari Stadion Gajayana Malang menuju ke kawasan DPRD Kota Malang.

Mereka membawa berbagai atribut aksi, mulai dari bendera serikat pekerja, spanduk berisi tuntutan hingga poster-poster kreatif yang menyuarakan aspirasi.

Poster-poster yang mereka bawa, diantaranya bertuliskan 'Buruh Bukan Alat! Saatnya Bangun Solidaritas Rakyat', 'Cabut PP No 35 Tahun 2021', 'Cabut UU No 06 Tahun 2023', 'Lawan Pemberangusan Serikat Buruh!', 'Cabut UU Cipta Kerja', dan lain sebagainya.

Pantauan TIMES Indonesia, aksi berjalan relatif tertib di bawah pengawalan ketat aparat kepolisian dari Polresta Malang Kota dan TNI.

Kendaraan taktis dan barikade petugas disiagakan di sejumlah titik untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan dan kelancaran lalu lintas.

Sekretaris Jenderal Solidaritas Perjuangan Buruh Indonesia (SPBI), Fatkhul Khoir, mengatakan, aksi kali ini menuntut pencabutan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. 

"Dua undang-undang ini yang kami anggap menjadi ganjalan dan bisa mematahkan soal demokrasi," ujar Fatkhul, Kamis (1/5/2025).

Fatkhul mengungkapkan, UU Cipta Kerja dianggap mengancam demokrasi dan hak-hak buruh.

Mulai dari memperluas sistem kerja kontrak, mengurangi perlindungan hak-hak pekerja dan lain sebagainya.

Sedangkan, UU TNI diakuinya memungkinkan keterlibatan militer dalam urusan sipil, temasuk tindakan terhadap pemogokan atas permintaan pemerintah daerah.

Selain itu, TNI dikhawatirkan akan mengintervensi ruang sipil, yang seharusnya menjadi domain masyarakat sipil. 

"Nah kekhawatiran kami kalau ini terus terjadi, bisa jadi tahun ke depan, bulan-bulan depan demokrasi kita akan mulai hancur. Misalkan kita tahu hari ini banyak sekali gerakan gerakan mahasiswa yang kemudian mulai diintervensi," ungkapnya.

Bahkan, menurutnya jika TNI yang seharusnya memiliki fungsi menjaga ketahanan negara, justru kemudian berbalik menjadi masuk di dalam ruang ruang sipil. 

“Ini yang kamu khawatirkan adalah kemudian kemunduran terhadap demokrasi karena kita tahu sendiri dengan pengalaman selama orde baru bagaimana dwi fungsi itu berjalan," ucapnya.

Dalam aksi tersebut, para buruh hingga mahasiswa bergantian melakukan orasi. Hingga sekitar pukul 14.00 WIB, ratusan massa aksi pun membubarkan diri dengan tertib.(*)