TIMESINDONESIA, JAKARTA – Mujadalah Kiai Kampung (MKK), secara tegas sangat mendukung langkah Presiden RI, Prabowo Subianto, yang secara lantang menegaskan, siap menghilangkan dan berantas budaya korupsi yang ada di Indonesia. Tantangan apapun yang dihadapinya, tegas Prabowo, pihaknya siap mati untuk bangsa dan rakyat Indonesia. 

"Saudara-saudara sekalian, Pemerintahan yang saya pimpin, bertekad, untuk berusaha menghilangkan budaya korupsi dari bumi Indonesia. Saya tahu, ini bukan pekerjaan ringan. Ini pekerjaan berat. Saya setiap hari diejek, tiap hari diancam, setiap hari macam-macam. Tapi saya tidak gentar. Saya sudah katakan, saya rela, saya siap, saya ikhlas, mati untuk bangsa dan rakyat saya," tegas Presiden Prabowo Subianto, dengan suara lantang.

Hal itu disampaikan Presiden Prabowo dalam pidato memperingati Hari Buruh Internasional (May Day 2025),
di Lapangan Monas Jakarta Pusat, Kamis (1/5/2025).

Menurut pendiri Mujadalah Kiai Kampung (MKK), Najib Salim Atamimi, bahwa pidato Presiden Prabowo Subianto itu adalah kabar baik untuk bangsa dan rakyat Indonesia. 

"Ini komitmen yang luar biasa dari Presiden Prabowo. Budaya koruptif, memang harus segara dihilangkan, diberantas dari Indonesia," kata Najib, Kamis (1/5/2025), di Jakarta.

Langkah dan niat suci Presiden Prabowo itu, harus didukung semua pihak, semua rakyat Indonesia, terutama lembaga penegak hukum, seperti lembaga KPK, Kepolisian, Kejaksaan Agung, Kejaksaan Negeri serta lembaga negara lainnya.

Jika lembaga penegak hukum tindak pidana korupsi, tidak siap menjalankan komitmen dan perintah Presiden Prabowo, Mujadalah Kiai Kampung yang akan memimpin lembaga yang menangani pemberantasan korupsi itu. "Seperti KPK, Kejaksaan Agung dan lembaga terkait lainnya," tegas Najib.

Artinya kata Najib, Mujadalah Kiai Kampung, meminta KPK, Kejagung dan lembaga pemberantasan korupsi lainnya, untuk betul-betul serius menangani tindak pidana korupsi yang membahayakan bangsa Indonesia.

Regulasinya harus dibenahi, oknum pejabatnya harus betul-betul bekerja untuk bangsa dan rakyat. Jangan tebang pilih dan mudah disuap atau bermain-main dengan kasus korupsi. 

"Uang negara yang dikorupsi para koruptor harus dikembalikan kepada negara yang nantinya semata-mata dipergunakan untuk kepentingan rakyat, bangsa dan negara," tegasnya.

Pemerintah dan rakyat Indonesia, harus memiliki kesadaran bersama-sama untuk menghilangkan budaya korupsi yang ada di Indonesia.

Begitu juga tegas Najib, komitmen partai politik (Parpol), sebagai organisasi politik di negeri ini, juga harus menjadi pelopor dalam memberantas budaya korupsi. 

Pejabat negara yang terbukti korupsi, harus segara diganti. Jabatannya harus diganti pejabat yang bersih dari perilaku korupsi. "Demikian juga ditubuh partai politik. Harus jadi teladan rakyat. Partai harus bersih dari perilaku korupsi," tegasnya. 

Karena untuk memperbaiki bangsa ini tambah Najib, tidak hanya menjadi tugas pemerintah dan Presiden saja. "Tapi, seluruh rakyat Indonesia juga memiliki kewajiban bagaimana negara Indonesia ini bermartabat di mata dunia, jadi negara maju dan sejahterah," kata Najib.(*)