TIMESINDONESIA, SURABAYA – Peringatan Hari Buruh Internasional 2025 di depan Kantor Gubernur Jawa Timur, Jalan Pahlawan Kota Surabaya, berlangsung damai, meski petasan dan flare saling bergantian dinyalakan, Kamis (1/5/2025).

Enam mobil minibus berhenti di panggung tempat orasi komandan buruh berkumandang. Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa berdiri tegap menemui ribuan orang dari berbagai latar belakang organisasi pekerja.

Situasi Peringatan Hari Buruh berlangsung kondusif sejak massa melakukan long march dari Jalan Basuki Rahmat hingga titik nol di Jalan Pahlawan itu.

Tepat pukul 16.24 WIB, Gubernur Khofifah menaiki panggung di tengah lautan manusia. Ia lantang menyerukan "Hidup buruh..!". Baru saja ia menerima mediasi dengan perwakilan serikat pekerja dalam ruang kerjanya.

Buruh menantikan pembacaan hasil mediasi antara Gubernur Khofifah dengan Ketua DPD KSPSI dan Zazuli, salah satu perwakilan buruh. 

Saat pengumuman hasil mediasi itu dilantangkan oleh pengeras suara, ribuan massa serentak berdiri. Ini soal pajak penghasilan yang dinilai mencekik.

Pemprov Jatim akan menghapus pajak penghasilan dan hanya untuk mereka yang bergaji di atas Rp7 juta saja.

“Yang kena pajak 15 persen, penghasilan Rp7 juta sampai Rp10 juta, di bawah itu tidak kena, dan ini hasil dari tuntutan selama ini yang kita perjuangkan. Alhamdulillah Gubernur menyetujui itu, beliau nantinya akan merekomendasikan kepada anggota dewan,” kata Zazuli, Kamis (1/4/2025). 

Pajak penghasilan bulanan itu, selama ini telah memberatkan para buruh yang sudah sekian lama bekerja. Sementara gaji yang diterima beragam, ada yang sesuai UMR ada yang tidak sesuai. 

Tidak hanya itu saja. Gubernur juga akan memberikan beasiswa bagi anak-anak buruh untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Kemudian perumahan untuk buruh yang preminya akan disesuikan dengan pendapatan buruh.

“Para buruh akan mendapatkan rumah, angsurannya ringan, disesuaikan dengan gaji buruh,” ujar Fauzi dalam orasinya yang juga disaksikan jajaran Gubernur, Wagub, Kapolda dan Pangdam Brawijaya. 

Di panggung orasi yang sama, Khofifah kembali menegaskan, akan merekomendasikan tuntutan yang sudah disampaikan kepadanya.

Kepada ribuan massa buruh, Gubernur Khofifah berjanji segera merekomendasikan tuntunan mereka untuk ditindaklanjuti bersama DPRD Jatim. 

Dikabulkannya tuntutan buruh itu tidak lain adalah karena para buruh sudah memperjuangkan keluarga dan memberi kontribusi terhadap industri di Jawa Timur.

“Kami tadi sudah berdisukusi dengan Pak Fauzi sebagai komandan buruh, hasilnya kami mengabulkan tuntutan teman-teman buruh,” katanya di depan ribuan buruh. 

Gubernur Khofifah mengatakan 17 rekomendasi  sudah dibicarakan dengan perwakilan serikat buruh, dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sudah menyiapkan konvensional training lengkap dengan sertifikasi terhadap korban PHK. 

“Pempov Jatim akan bekerja sama dengan BPJSTK dan JKP (jaminan kehilangan pekerjaan), angka 10 ribu (PHK) itu di luar dari JKP. Jadi angka 10  ribu hanya dari Pemprov, mereka akan dilatih ketrampilan serta mendapatkan sertifikasinya,” ujarnya. 

Khofifah mengucapkan terima kasih kepada Kapolda dan Pangdam Brawijaya atas pengamanan yang terkendali dan  kondusif. 

Sementara itu, buruh juga menitipkan aspirasi kepada pemerintah pusat. Ada enam tuntutan buruh kepada Presiden Prabowo. Yaitu penghapusan outsourcing (tenaga alih daya), pembentukan satuan tugas pemutusan hubungan kerja (satgas PHK), upah yang layak, pengesahan RUU (Rancangan Undang-Undang) Ketenagakerjaan, pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT), dan pengesahan RUU Perampasan Aset. (*)