TIMESINDONESIA, JAKARTA – Komite Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Jurnalisme Berkualitas (KTP2JB) bersama Indonesian Institute of Journalism (IIJ) menggelar peringatan Hari Kebebasan Pers Sedunia 2025 dengan tajuk “Media Sustainability: Strengthening Democracy and Public Trust” di Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta, pada 3–4 Mei 2025.

Selama dua hari, sejumlah agenda digelar: seminar, diskusi publik, lokakarya jurnalisme, jalan sehat, hingga bazar media. Acara ini menjadi ajang kolaborasi lintas sektor—jurnalis, akademisi, mahasiswa, pegiat literasi media, pemerintah, dan platform digital—untuk membahas masa depan pers yang independen dan berkelanjutan.

“Di era digital, tantangan terhadap keberlangsungan jurnalisme berkualitas semakin besar. Oleh karena itu, kolaborasi antara media, pemerintah, dan masyarakat sangat penting untuk memastikan bahwa jurnalis dapat terus bekerja dengan integritas tanpa tekanan atau ancaman,” ujar Ketua KTP2JB, Suprapto, ditulis Sabtu (3/5/2025).

Ia mengajak seluruh pihak untuk berpartisipasi aktif dalam peringatan Hari Kebebasan Pers Sedunia ini. “Ini adalah momentum untuk memperkuat komitmen kita dalam melindungi kebebasan pers dan memperjuangkan ekosistem jurnalisme yang lebih adil dan berkelanjutan,” imbuhnya.

Menurut Suprapto, media yang independen menjadi pilar penting dalam memperkuat demokrasi, literasi publik, serta akuntabilitas sosial dan ekonomi.

Ketua Panitia Peringatan, Sasmito Madrim, menegaskan bahwa kondisi pers Indonesia saat ini tengah menghadapi tantangan serius.

“Sebagai panitia kegiatan, saya sadar bahwa kondisi pers hari ini tidak baik-baik saja. Termasuk demokrasi juga sedang menghadapi tantangan luar biasa. Tapi sebagai komunitas pers, kita harus optimistis,” ucap Sasmito, yang juga menjabat Koordinator Bidang Pelatihan dan Program Jurnalisme Berkualitas KTP2JB.

Ia menekankan pentingnya kebijakan kolektif demi menjaga keberlanjutan media. “Tantangan boleh apa saja, tapi kita harus selalu merespons dengan sikap dan kebijakan terbaik untuk keberlanjutan media,” tambahnya.

Tema keberlanjutan media juga menjadi sorotan global. Laporan Reporter Without Borders (RSF) menyebut bahwa krisis ekonomi di industri media telah meruntuhkan fondasi jurnalisme di banyak negara.

“Indikator ekonomi pada Indeks Kebebasan Pers Dunia RSF kini berada pada titik terendah dan kritis, lantaran penurunannya terus berlanjut pada 2025. Untuk pertama kalinya, kondisi kebebasan pers global diklasifikasikan sebagai situasi ‘sulit’,” tulis RSF dalam pernyataan resminya, Jumat (2/5/2025).

RSF mencatat, Indonesia mengalami penurunan signifikan dalam indeks kebebasan pers. Dari posisi 111 pada 2024 dengan skor 51,15, Indonesia turun ke peringkat 127 pada 2025 dengan skor 44,13—masuk kategori “sulit”.

Dominasi politik dan konsentrasi kepemilikan media turut memperburuk situasi di Asia Pasifik. Banyak media dikuasai rezim otoriter atau elite politik, yang mengontrol isi redaksi melalui tekanan ekonomi. Bahkan media di negara demokrasi seperti Taiwan dan Australia juga terdampak tekanan ekonomi serupa.

“Hari Kebebasan Pers Sedunia adalah momentum penting untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya kemerdekaan pers di Indonesia. Ini panggilan bagi negara, pelaku bisnis, dan masyarakat sipil untuk menghormati dan menjamin kebebasan pers serta kebebasan berpendapat,” kata Sasmito.

Indonesia sebagai salah satu negara demokrasi terbesar kini menghadapi tantangan berat: transformasi digital, tekanan politik, dominasi oligarki media, hingga perubahan perilaku konsumsi informasi.

“Tentu saja ini bukan proses semalam, dua malam, sehari, dua hari. Setelah acara ini, lalu berhenti atau redup lagi. Kita butuh lebih banyak ruang-ruang tukar pendapat dan eksperimen,” tegas Sasmito.

Ia berharap forum-forum seperti ini digelar rutin untuk menghasilkan kebijakan konkret yang mendukung masa depan media. “Ruang perjumpaan offline antar-pemangku kepentingan seperti ini perlu lebih sering dilakukan. Tidak hanya untuk refleksi bersama, tapi juga membahas ide-ide yang bisa dikonkretkan,” tandasnya.

Peringatan Hari Kebebasan Pers Sedunia 2025 ini diharapkan menjadi titik balik penguatan ekosistem pers nasional. Dengan sinergi antarpihak—media, pemerintah, akademisi, masyarakat, dan platform digital—jurnalisme Indonesia diyakini tetap bisa berdiri sebagai benteng demokrasi yang kuat di tengah badai digitalisasi. (*)